Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENAG Berlaku

Peraturan Menag No. 17 Tahun 2026 tentang Pemajuan Dharmagita - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PEMAJUAN DHARMAGITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu melalui dharmagita, perlu dilakukan upaya pemajuan dharmagita secara tertib, terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran agama Hindu;

b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan umat Hindu, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemajuan Dharmagita;

Mengingat :

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

  4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
  1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
  1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMAJUAN DHARMAGITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dharmagita adalah seni baca, pelantunan, dan penghayatan kitab suci Weda dan susastra agama Hindu. 2. Lembaga Pemajuan Dharmagita adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam melakukan pemajuan Dharmagita. 3. Utsawa Dharmagita adalah kegiatan apresiasi dan kompetisi seni baca, pelantunan, dan penghayatan kitab suci Weda dan susastra agama Hindu. 4. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia yang bersifat keagamaan dan independen. 5. Musyawarah Nasional adalah forum atau pertemuan tertinggi Lembaga Pemajuan Dharmagita di tingkat nasional. 6. Musyawarah Daerah adalah forum atau pertemuan tertinggi Lembaga Pemajuan Dharmagita di tingkat daerah. 7. Rapat Kerja Nasional adalah forum atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Lembaga Pemajuan Dharmagita di tingkat nasional. 8. Rapat Kerja Daerah adalah forum atau pertemuan yang

diselenggarakan oleh pimpinan daerah Lembaga Pemajuan Dharmagita di tingkat provinsi. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 10. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Hindu pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi. 12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/kota.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 2 Direktur Jenderal mempunyai tugas memajukan Dharmagita.

Pasal 3 (1) Dalam melaksanakan tugas pemajuan Dharmagita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. pelindungan; b. pengembangan; c. pemanfaatan; dan d. pembinaan. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menjaga keberlanjutan Dharmagita yang dilakukan melalui:
a. inventarisasi; b. pengamanan; c. pemeliharaan; d. penyelamatan; dan e. publikasi.
(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya menghidupkan ekosistem Dharmagita serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Dharmagita. (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pendayagunaan Dharmagita untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemberdayaan sumber daya

manusia, lembaga, dan pranata Dharmagita dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal mempunyai wewenang:
a. merumuskan perencanaan kebijakan pemajuan Dharmagita; b. melaksanakan kebijakan pemajuan Dharmagita; dan c. melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemajuan Dharmagita.

BAB III LEMBAGA PEMAJUAN DHARMAGITA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Direktur Jenderal dibantu oleh Lembaga Pemajuan Dharmagita. (2) Dalam melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pemajuan Dharmagita:
a. melakukan inventarisasi, pengamanan, pelestarian, dan publikasi karya Dharmagita sebagai warisan budaya Hindu;
b. melakukan pengkajian, pelatihan, inovasi, dan penyebarluasan guna menghidupkan ekosistem Dharmagita yang dinamis, adaptif, dan inklusif terhadap perkembangan zaman;
c. membantu penyelenggaraan Utsawa Dharmagita sebagai sarana pendalaman ajaran suci Weda dan susastra agama Hindu untuk meningkatkan sradha dan bhakti, penguatan literasi keagamaan, dan moderasi beragama;
d. melakukan pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata keagamaan agar tumbuh aktif, kreatif, unggul, dan berdaya saing dalam melestarikan Dharmagita;
e. melakukan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, dan akuntabel; dan f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 6 (1) Lembaga Pemajuan Dharmagita berada di tingkat: a. pusat; b. provinsi;

c. kabupaten/kota; d. kecamatan; dan e. desa/kelurahan. (2) Lembaga Pemajuan Dharmagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di: a. ibu kota negara bagi Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat pusat; b. ibu kota provinsi bagi Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat provinsi; c. ibu kota kabupaten/kota bagi Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat kabupaten/kota; d. ibu kota kecamatan bagi Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat kecamatan; dan e. ibu kota desa/kelurahan bagi Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat desa/kelurahan. (3) Lembaga Pemajuan Dharmagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua pembina Lembaga Pemajuan Dharmagita sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 7 (1) Susunan organisasi Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat pusat terdiri atas:

a. pembina; dan

b. pengurus pusat. (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.
ketua; b. wakil ketua; c.
sekretaris; dan d. anggota. (3) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.
ketua umum; b. sekretaris umum: c. bendahara umum; dan d. ketua bidang. (4) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas: a. ketua bidang pelindungan; b. ketua bidang pengembangan; c. ketua bidang pemanfaatan; d. ketua bidang pembinaan; dan e. ketua bidang kerja sama.

Pasal 8 (1) Ketua pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Menteri. (2) Wakil ketua pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b secara ex-officio dijabat oleh Menteri Dalam Negeri. (3) Sekretaris pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c secara ex-officio dijabat oleh Direktur Jenderal.
(4) Anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. ketua umum pengurus harian PHDI pusat; dan b. tokoh umat Hindu yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan kepedulian terhadap Dharmagita. (5) Pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat dijabat berdasarkan hasil Musyawarah Nasional.
(6) Kepengurusan Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9 (1) Susunan organisasi Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat daerah terdiri atas: a. pembina; dan b. pengurus daerah.
(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.
ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pengurus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.
ketua; b. sekretaris; c.
bendahara; dan d. ketua bidang. (4) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas: a. ketua bidang pelindungan; b. ketua bidang pengembangan; c. ketua bidang pemanfaatan; d. ketua bidang pembinaan; dan e. ketua bidang kerja sama.

Pasal 10 (1) Ketua pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a secara ex-officio dijabat oleh: a. gubernur untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita provinsi; b. bupati/wali kota untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita kabupaten/kota; c. camat untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita kecamatan; dan
d. kepala desa/lurah untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita desa/kelurahan. (2) Wakil ketua pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b secara ex-officio dijabat oleh:
a. Kepala Kantor Wilayah untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita provinsi;
b. Kepala Kantor Kementerian Agama untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita kabupaten/kota;
c. ketua PHDI kecamatan untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita kecamatan; dan
d. ketua PHDI desa untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita desa/kelurahan. (3) Sekretaris pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c secara ex-officio dijabat oleh:

a. kepala bidang/Pembimbing Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita provinsi; b. kepala seksi urusan agama Hindu/penyelenggara bimbingan masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita kabupaten/kota; c. sekretaris PHDI kecamatan untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita kecamatan; dan d. sekretaris PHDI desa/kelurahan atau tokoh umat Hindu desa untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita desa/kelurahan. (4) Anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d untuk:
a. Lembaga Pemajuan Dharmagita provinsi secara ex- officio dijabat oleh kepala biro yang membidangi keagamaan, kepala dinas pendidikan, dan tokoh umat Hindu di tingkat provinsi;
b. Lembaga Pemajuan Dharmagita kabupaten/kota secara ex-officio dijabat oleh kepala dinas yang membidangi keagamaan, kepala dinas pendidikan, dan tokoh umat Hindu di tingkat kabupaten/kota; c. Lembaga Pemajuan Dharmagita kecamatan dijabat oleh tokoh umat Hindu di tingkat kecamatan; dan
d. Lembaga Pemajuan Dharmagita desa/kelurahan dijabat oleh tokoh umat Hindu di tingkat desa/kelurahan. (5) Pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah dijabat berdasarkan hasil Musyawarah Daerah.
(6) Kepengurusan Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah ditetapkan oleh:

a. gubernur untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita provinsi;

b. bupati/wali kota untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita kabupaten/kota;

c. camat untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita kecamatan; dan

d. kepala desa/lurah untuk Lembaga Pemajuan Dharmagita desa/kelurahan.

Pasal 11 Kepengurusan Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Ketiga Tugas Pembina dan Pengurus

Pasal 12 Pembina Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat pusat mempunyai tugas:
a. memberikan pembinaan terhadap Lembaga Pemajuan Dharmagita dalam mencapai tujuan visi dan misi Lembaga Pemajuan Dharmagita;

b. memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap program kerja Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat;
c. menyediakan dukungan anggaran Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat dan Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah; dan d. melakukan pemantauan, evaluasi kinerja, serta tata kelola Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat dan Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah.

Pasal 13 Ketua umum Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat pusat mempunyai tugas: a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh program sesuai dengan visi dan misi Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat sampai dengan Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah;
b. menetapkan kebijakan strategis dan program kerja jangka pendek serta jangka menengah Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat; dan
c. menjalin komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga keagamaan, dan mitra strategis lainnya.

Pasal 14 Sekretaris umum Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat pusat mempuyai tugas: a. membantu ketua umum dalam menggerakan roda organisasi;
b. memimpin kegiatan kesekretariatan; c. mengoordinasikan ketatausahaan bidang; dan d. melaksanakan pengawasan administrasi.

Pasal 15 Bendahara umum Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat pusat mempunyai tugas: a. menyusun administrasi dan menandatangani keuangan serta pencatatan setiap transaksi; b. melakukan pembayaran atas dana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Ketua bidang Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat pusat paling sedikit mempunyai tugas: a. bidang pelindungan:
1. menyusun program yang berkaitan dengan pelindungan Dharmagita; 2. mengoordinasikan tugas terkait dengan pelindungan Dharmagita; 3. menginventarisasikan, mendokumentasikan, mengamankan khasanah hakikat susastra Dharmagita, dan melaksanakan kegiatan pelestarian tradisi Dharmagita untuk pemajuan Utsawa Dharmagita;

  1. mempertanggungjawabkan dan membuat laporan berkala bidang tugasnya kepada ketua; dan

  2. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua; b. bidang pengembangan:

  3. menyusun program yang berkaitan dengan pengembangan Dharmagita;

  4. mengoordinasikan tugas terkait dengan pengembangan Dharmagita;

  5. menginisiasi penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitian guna menginovasi karya Dharmagita;

  6. menyusun pedoman dan standar pelaksanaan Utsawa Dharmagita;

  7. mempertanggungjawabkan dan membuat laporan berkala bidang tugasnya kepada ketua; dan

  8. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua; c. bidang pemanfaatan:

  9. menyusun program yang berkaitan dengan pemanfaatan Dharmagita sebagai sumber pembentukan karakter dan sumber kesejahteraan masyarakat melalui Utsawa Dharmagita;

  10. mengoordinasikan tugas terkait dengan pemanfaatan Dharmagita;

  11. memanfaatkan Dharmagita sebagai media penguatan literasi Weda, sradha, dan bhakti dalam setiap aktivitas keagamaan;

  12. mengembangkan literasi keagamaan melalui publikasi dan media digital;

  13. mempertanggungjawabkan dan membuat laporan berkala bidang tugasnya kepada ketua; dan

  14. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua; d. bidang pembinaan:

  15. menyusun program yang berkaitan dengan pembinaan Dharmagita;

  16. mengoordinasikan tugas terkait dengan pembinaan Dharmagita;

  17. melaksanakan pembinaan bagi pelaku, lembaga, dan komunitas Dharmagita sehingga bertumbuh aktif, kreatif, dan mandiri;

  18. menyelenggarakan pelatihan kader, pembina, dan juri Utsawa Dharmagita;

  19. mempertanggungjawabkan dan membuat laporan berkala bidang tugasnya kepada ketua; dan

  20. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua; e. bidang kerja sama:

  21. menyusun program yang berkaitan dengan kerja sama pemajuan Dharmagita;

  22. mengoordinasikan tugas terkait dengan kerja sama pemajuan Dharmagita;

  23. menjalin kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri;

  24. membangun sistem kolaborasi untuk keberlanjutan ekosistem pemajuan Dharmagita;

  25. mempertanggungjawabkan dan membuat laporan berkala bidang tugasnya kepada ketua; dan

  26. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua.

Pasal 17 Tugas pembina dan pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat daerah mutatis mutandis dengan tugas pembina dan pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita tingkat pusat yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Bagian Keempat Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah

Pasal 18 (1) Musyawarah Nasional dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun 1 (satu) kali oleh Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat.
(2) Musyawarah Daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun 1 (satu) kali oleh Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah.

Pasal 19 (1) Musyawarah Nasional berwenang: a. menyempurnakan dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Pemajuan Dharmagita; b. meminta laporan pertanggungjawaban pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat; c. merumuskan program kerja nasional 5 (lima) tahunan; dan d. memilih kepengurusan Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat. (2) Musyawarah Daerah berwenang: a. meminta laporan pertanggungjawaban pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah;
b. merumuskan program kerja daerah 5 (lima) tahunan mengacu pada program kerja hasil Musyawarah Nasional; dan c. memilih kepengurusan Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah. (3) Musyawarah Nasional dihadiri oleh: a. seluruh pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat;
b. perwakilan pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita provinsi;
c. perwakilan PHDI pusat; d. perwakilan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
e. perwakilan tokoh umat Hindu yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan kepedulian terhadap Dharmagita; dan f. undangan/peninjau.

(4) Musyawarah Daerah dihadiri oleh: a. seluruh pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita provinsi; b. perwakilan pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita kabupaten/kota; c. perwakilan PHDI provinsi;
d. utusan pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat;
e. perwakilan tokoh umat Hindu daerah yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan kepedulian terhadap Dharmagita; dan f. undangan/peninjau.

Pasal 20 (1) Selain menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat diselenggarakan musyawarah luar biasa. (2) Musyawarah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kelima Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah

Pasal 21 (1) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Kerja Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, pergantian antarwaktu pengurus, dan optimalisasi pelaksanaan tugas pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita di setiap tingkatan dalam merealisasikan program kerja.

Pasal 22 (1) Hubungan organisasi antara Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat dan Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah bersifat pembinaan, bimbingan, koordinasi, dan konsultasi teknis. (2) Hubungan organisasi antara Lembaga Pemajuan Dharmagita pusat dan Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah bersifat pembinaan dan fasilitatif.

BAB IV UTSAWA DHARMAGITA

Pasal 23 (1) Direktur Jenderal menyelenggarakan Utsawa Dharmagita tingkat nasional.

(2) Lembaga Pemajuan Dharmagita daerah menyelenggarakan Utsawa Dharmagita tingkat daerah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. (3) Utsawa Dharmagita bertujuan untuk: a. melestarikan dan mengembangkan tradisi Dharmagita sebagai sarana penyebaran dan pendalaman ajaran suci Weda; b. meningkatkan sradha bhakti, wawasan keagamaan, karakter, dan sumber kesejahteraan umat Hindu; c. menumbuhkembangkan kreativitas, sportivitas, dan persaudaraan di antara peserta; d. memperkuat identitas dan budaya keagamaan Hindu yang berakar pada nilai-nilai dharma; dan e. mengevaluasi hasil pembinaan Dharmagita di seluruh tingkatan. (4) Utsawa Dharmagita dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. (5) Menteri menetapkan panitia pelaksana Utsawa Dharmagita nasional setelah mendapat saran dan masukan dari pemerintah daerah dan Lembaga Pemajuan Dharmagita. Pasal 24 Direktur Jenderal menetapkan pedoman penyelenggaraan Utsawa Dharmagita.
BAB V PEMBINAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 25 (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan evaluasi pemajuan Dharmagita. (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek: a. kelembagaan; b. sumber daya manusia; dan c. tata kelola. (5) Dalam melakukan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat bekerja sama dengan: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; dan c. masyarakat.

Pasal 26 (1) Pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemajuan Dharmagita kepada pembina sesuai dengan jenjangnya. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan tahunan. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita pada jenjang 1 (satu) tingkat di atasnya. Pasal 27 Selain laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengurus Lembaga Pemajuan Dharmagita menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dalam musyawarah nasional atau musyawarah daerah.
BAB VI
PENDANAAN Pasal 28 Pendanaan pemajuan Dharmagita bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Lembaga Pengembangan Dharmagita yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita tetap melakukan kegiatan sampai dengan dibentuknya Lembaga Pemajuan Dharmagita berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b. kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharmagita yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sampai dengan ditetapkannya kepengurusan Lembaga Pemajuan Dharmagita berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2026 MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA. NASARUDDIN UMAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1s Agustu.s 2026 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Q - DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 577 Salinan sesuai dengan aslinya enterian Agama Republik Indonesia ;==; ukum dan Kerja Sama Luar Negeri '""'-"...,,.d Syaukani, S.Ag.,M.H.e ----f . 197112142000031002