Pasal 3

(2) Calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian/Lembaga Pemerintah; b. beragama Islam; dan c. paling rendah menduduki jabatan eselon II pada Kementerian/Lembaga Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id