Pasal 4

(1) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN

: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG PERINDUSTRIAN.