Pasal 10

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas.