Peraturan Menteri Nomor per-12-men-2012 Tahun 2012 tentang USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS

1. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

2. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.

3. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara INDONESIA atau badan hukum INDONESIA.

4. Penanggung jawab perusahaan adalah penanggung jawab perusahaan badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.

5. Pemilik kapal adalah warga negara INDONESIA yang melakukan usaha perikanan tangkap.

6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

7. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

8. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.

10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.

11. Zona ekonomi eksklusif INDONESIA, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah INDONESIA sebagaimana ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG yang berlaku tentang perairan INDONESIA yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah INDONESIA.

12. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial INDONESIA, perairan kepulauan INDONESIA, dan perairan pedalaman INDONESIA.

13. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

14. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

15. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

16. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

17. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas.

18. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

19. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization), yang selanjutnya disingkat RFMO, adalah organisasi perikanan regional yang mengelola sediaan ikan yang beruaya jauh(highly migratory fish) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (straddling fish stock) di ZEE dan Laut Lepas.

20. Record of Vessels Authorized to Operate in the RFMO Areas of Competence, yang selanjutnya disebut Record of Vessels, adalah daftar kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan, yang memuat identitas kapal yang telah diizinkan oleh negara bendera untuk melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas.

21. Transhipment adalah pemindahan ikan hasil tangkapan tuna atau spesies seperti tuna dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.

22. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, mengisi perbekalan dan keperluan operasional lainnya.

23. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri ini berlaku bagi: a. Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas; dan b. Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas.

(1) Jenis usaha perikanan tangkap di laut lepas, meliputi: a. usaha penangkapan ikan; dan/atau b. usaha pengangkutan ikan.

(2) Laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah pengelolaan RFMO di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. (3) Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kapal perikanan berbendera INDONESIA dengan ukuran di atas 30 gross tonnage (GT) atau panjang seluruhnya (LOA) paling sedikit 15 meter.

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap. (2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP. (2) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan. (3) Setiap orang yang akan memiliki SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi akta pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang terkait atau pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;

f. surat pernyataan bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal yang menyatakan:

1. kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
2. kesediaan merealisasikan rencana usaha; dan 3) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan kuota yang tersedia. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui. (4) Pemohon membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (5) Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan pemohon dalam rangka penerbitan SIUP. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengambilan pas foto dan specimen tanda tangan. (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (8) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal. (9) Bentuk dan format SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berlaku juga untuk kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan yang rencana usahanya meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA (WPP-NRI).

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas wajib memiliki SIPI. (2) SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun. (3) Setiap orang yang akan memiliki SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi grosse akta, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan; d. data kapal dengan format mengacu pada standar RFMO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. rencana target spesies penangkapan ikan di laut lepas untuk kapal penangkap ikan; f. surat keterangan pemasangan transmitter (on line); g. surat pernyataan bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal yang menyatakan:

1. kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, serta menjaga keselamatan pemantau di atas kapal penangkap ikan (observer on board);
3. kesanggupan mengisi log book secara lengkap dan benar; dan 4) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing).

(4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan, penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal tidak menerima, membantu kelancaran tugas, serta menjaga keselamatan pemantau di atas kapal penangkap ikan (observer on board), maka dikenakan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis, dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; b. pembekuan SIPI, dikenakan apabila penanggung jawab atau pemilik kapal tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan SIPI dibekukan selama 6 (enam) bulan; c. pencabutan SIPI, dikenakan apabila penanggung jawab atau pemilik kapal tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan SIPI dicabut. (5) Apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g angka 4) tidak benar yang berakibat kapal tidak dapat terdaftar dalam daftar kapal (record of vessel) RFMO, maka akibat tersebut bukan merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kesesuaian rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka paling lambat 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan. (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dilakukan dengan mengacu pada grosse akta asli dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan dilakukan dengan mengacu pada desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan telah sesuai dengan grosse akta asli dan hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan telah sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, maka petugas pemeriksa fisik kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan sudah sesuai.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dengan grosse akta asli dan/atau alat penangkapan ikan dengan desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan tidak sesuai, maka petugas pemeriksa fisik kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan fisik. (12) Bentuk dan format SIPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIKPI. (2) SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun. (3) Setiap orang yang akan memiliki SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP;

b. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; d. data kapal dengan format mengacu pada standar RFMO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. surat keterangan pemasangan transmitter (on line); f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing). (4) Apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak benar yang berakibat kapal tidak dapat terdaftar di daftar kapal (record of vessel) RFMO, maka akibat tersebut bukan merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kesesuaian rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lambat 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan. (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan grosse akta asli, maka petugas pemeriksa fisik kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan grosse akta asli tidak sesuai, maka petugas pemeriksa fisik kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan fisik. (12) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI, dan perubahan SIPI apabila terjadi perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan. (2) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat permohonan SIKPI. (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di dalam negeri oleh Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. (4) Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. menyusun standar operasional prosedur pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, serta alat penangkapan ikan; dan b. melakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, serta alat penangkapan ikan.

(5) Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Standar Operasional Prosedur dan Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas dapat mendaratkan ikan hasil tangkapannya di INDONESIA atau di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama. (2) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan. (3) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI melalui media elektronik tentang identitas kapal, jumlah tangkapan, daerah penangkapan, dan negara tujuan. (4) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan: a. bukti pendaratan ikan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI melalui media elektronik paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah ikan didaratkan; dan b. bukti pendaratan ikan yang asli pada saat memasuki pelabuhan pangkalan di INDONESIA. (5) Bentuk dan format bukti pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal mendaftarkan kapal penangkap ikan yang telah memiliki SIPI atau kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI untuk beroperasi di laut lepas pada Sekretariat RFMO dengan melampirkan data kapal dengan format mengacu pada standar RFMO, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Apabila pendaftaran disetujui, maka kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dicantumkan dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels) dan diberikan nomor identitas kapal, yaitu: a. Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) identification number untuk:

1. melakukan penangkapan ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas Samudera Pasifik; dan 2) melakukan pengangkutan ikan dan/atau menerima transhipment ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas Samudera Pasifik. b. Indian Ocean Tuna Commision (IOTC) number untuk:
2. melakukan penangkapan ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas Samudera Hindia; dan 2) melakukan pengangkutan ikan dan/atau menerima transhipment ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas Samudera Hindia. c. Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) number untuk:
3. melakukan penangkapan ikan tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna) di Laut Lepas Samudera Hindia; dan 2) melakukan pengangkutan ikan dan/atau menerima transhipment ikan tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna) di Laut Lepas Samudera Hindia. (3) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang daerah penangkapannya di Samudera Hindia dapat didaftarkan pada IOTC dan/atau CCSBT.

(1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan data administrasi perusahaan perikanan/perorangan dan/atau perubahan rencana usaha. (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP. (3) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan domisili perusahaan atau domisili usaha. (4) Perubahan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perluasan alokasi; b. pengurangan alokasi; c. perubahan pelabuhan pangkalan; dan/atau d. perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan.

(1) Setiap orang yang akan melakukan perubahan SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasan perubahan SIUP dan melampirkan: a. fotokopi SIUP yang akan diubah; b. data administrasi dan/atau rencana usaha yang baru; dan c. surat pernyataan tentang kebenaran data yang disampaikan. (2) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dan/atau rencana usaha yang diubah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan perubahan SIUP disetujui, untuk perubahan SIUP berupa data administrasi dan pelabuhan pangkalan.

(4) Apabila perubahan SIUP berupa perluasan alokasi dan perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan, maka Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui. (5) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perubahan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (8) Apabila permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan perubahan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.

(1) Pengurangan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, dilakukan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP diterbitkan penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal tidak merealisasikan seluruh rencana usahanya, maka Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan sesuai dengan rencana usaha yang telah direalisasikan. (2) Terhadap perubahan SIUP yang dikarenakan pengurangan alokasi yang tidak merealisasikan seluruh rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP diterbitkan, maka PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. (3) SIUP Perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

(1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang.

(3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

(1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI. (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan: a. SIUP; dan/atau b. pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIUP. (3) Setiap orang yang akan melakukan perubahan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; dan b. fotokopi SIPI yang akan diubah.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIPI disetujui, untuk perubahan SIPI yang tidak dikenakan PHP. (3) Perubahan SIPI tidak dikenakan PHP, kecuali perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, serta memerlukan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan. (5) Pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi kapal penangkap ikan yang mengalami perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai dengan desain dan

spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, maka petugas pemeriksa fisik alat penangkapan ikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sudah sesuai. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan dengan desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan tidak sesuai, maka petugas pemeriksa fisik alat penangkapan ikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik alat penangkapan ikan tidak sesuai. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (9) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan. (10) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (11) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perubahan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (12) Apabila permohonan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (13) Apabila hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan fisik.

(1) Terhadap perubahan SIPI yang dikarenakan perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan, maka PHP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. (2) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah. (3) SIPI perubahan diberikan apabila SIPI lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

d. laporan …

(1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir. (2) Setiap orang yang akan melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. surat keterangan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan yang menyatakan bahwa kapal tersebut mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI maupun di pelabuhan di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama berdasarkan log book penangkapan ikan atau pernyataan transhipment (transhipment declaration); c. laporan kegiatan usaha selama yang bersangkutan menjalankan usahanya; d. laporan kegiatan penangkapan dan pembongkaran ikan selama yang bersangkutan melakukan operasi penangkapan ikan pada tahun berjalan; dan e. surat keterangan aktivasi transmitter (on line).

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lambat 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP. (3) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.

(4) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perpanjangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perpanjangan SIPI dinyatakan batal demi hukum. (6) Apabila permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (7) SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI sebelumnya. (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru.

(1) Penggantian SIPI dapat diajukan apabila SIPI asli rusak atau hilang. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

(1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIKPI. (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan: a. SIUP;

b. pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIUP. (3) Setiap orang yang akan melakukan perubahan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; dan b. fotokopi SIKPI yang akan diubah.

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIKPI disetujui. (3) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (4) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah. (5) SIKPI perubahan diberikan apabila SIKPI lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

(1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir. (2) Setiap orang yang akan melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut mendaratkan ikan, mengangkut ikan hasil tangkapan dan/atau transhipment dari kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas; b. laporan kegiatan usaha selama yang bersangkutan menjalankan usahanya;

c. laporan kegiatan pengangkutan ikan selama yang bersangkutan melakukan operasi pengangkutan ikan pada tahun berjalan; dan d. surat keterangan aktivasi transmitter (on line).

(1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lambat 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP. (3) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (4) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (6) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (7) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya. (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.

(1) Penggantian SIKPI dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.

(2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

(1) Kapal penangkap ikan dapat melakukan transhipment di laut lepas maupun di pelabuhan di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama. (2) Kapal penangkap ikan yang melakukan transhipment di laut lepas harus memenuhi persyaratan: a. Nakhoda memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA sebagaimana tercantum dalam SIPI paling lambat 72 jam sebelum pelaksanaan transhipment; b. transmitter (on line) aktif serta dapat terpantau; c. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tercantum dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels); d. Nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana transhipment dengan mengisi pernyataan transhipment (transhipment declaration) kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA dan sekretariat RFMO paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan transhipment; e. transhipment disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer on board) dari RFMO; dan f. Nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik pernyataan transhipment (transhipment declaration) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA paling lambat 15 hari setelah transhipment. (3) Kapal penangkap ikan yang melakukan transhipment di pelabuhan negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama harus memenuhi persyaratan: a. Nakhoda memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA sebagaimana tercantum dalam SIPI paling lambat 72 jam sebelum pelaksanaan transhipment;

b. transmitter (on line) aktif serta dapat terpantau; c. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tercantum dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels); d. Nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana transhipment dengan mengisi pernyataan transhipment (transhipment declaration) kepada otoritas pelabuhan di luar negeri dan sekretariat RFMO paling lambat 48 jam sebelum pelaksanaan transhipment; e. transhipment disaksikan oleh otoritas pelabuhan di tempat pelaksanaan transhipment; f. Nakhoda harus menginformasikan secara elektronik pada saat transhipment berlangsung kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA dalam bentuk pernyataan transhipment (transhipment declaration); dan g. Nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik pernyataan transhipment (transhipment declaration) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA paling lambat 15 hari setelah transhipment. (4) Kapal pengangkut ikan yang akan melakukan transhipment di laut lepas harus memenuhi persyaratan: a. Nakhoda memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA sebagaimana tercantum dalam SIKPI paling lambat 72 jam sebelum pelaksanaan transhipment; b. transmitter (on line) aktif serta dapat terpantau; c. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tercantum dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels); d. Nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana transhipment dengan mengisi pernyataan transhipment (transhipment declaration) kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA dan Sekretariat RFMO paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan transhipment; e. transhipment disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer on board) dari RFMO; dan f. Nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik pernyataan transhipment (transhipment declaration) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA paling lambat 15 hari setelah transhipment.

(5) Kapal pengangkut ikan yang akan melakukan transhipment di pelabuhan negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama harus memenuhi persyaratan: a. Nakhoda memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA sebagaimana tercantum dalam SIKPI paling lambat 72 jam sebelum pelaksanaan transhipment; b. transmitter (on line) aktif serta dapat terpantau; c. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tercantum dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels); d. Nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana transhipment dengan mengisi pernyataan transhipment (transhipment declaration) kepada otoritas pelabuhan di luar negeri dan sekretariat RFMO paling lambat 48 jam sebelum pelaksanaan transhipment; e. transhipment disaksikan oleh otoritas pelabuhan di tempat pelaksanaan transhipment; f. Nakhoda harus menginformasikan secara elektronik pada saat transhipment berlangsung kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA dalam bentuk pernyataan transhipment (transhipment declaration); dan g. Nahkoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik pernyataan transhipment (transhipment declaration) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala pelabuhan pangkalan di INDONESIA paling lambat 15 hari setelah transhipment.

Bentuk dan format pernyataan transhipment (transhipment declaration) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan di laut lepas wajib mematuhi persyaratan dan/atau standar internasional yang ditetapkan oleh RFMO. (2) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidak mematuhi persyaratan dan/atau standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap melakukan kegiatan IUU Fishing.

(3) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang dianggap melakukan kegiatan IUU Fishing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar kapal IUU (IUU Vessel List) dengan klasifikasi: a. Draft IUU Vessel List; b. Provisional IUU Vessel List; c. IUU Vessel List.

(1) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan diklasifikasikan dalam Draft IUU Vessel List apabila diduga terindikasi dan/atau dituduh melakukan kegiatan IUU Fishing oleh satu atau lebih negara anggota RFMO. (2) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diklasifikasikan dalam Draft IUU Vessels List, maka Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi berupa peringatan. (3) Direktur Jenderal selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan upaya pencegahan dengan cara membuktikan bahwa dugaan oleh negara anggota RFMO tidak benar, agar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dihapuskan dari klasifikasi Draft IUU Vessel List.

(1) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidak dapat dihapuskan dari klasifikasi Draft IUU Vessel List, maka kapal tersebut selanjutnya diklasifikasikan dalam Provisional IUU Vessels List. (2) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diklasifikasikan dalam Provisional IUU Vessels List, Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara SIPI atau SIKPI selama 2 (dua) bulan. (3) Direktur Jenderal selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan upaya penghapusan dengan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing RFMO, dengan melampirkan bukti otentik pembekuan SIPI atau SIKPI selama 2 (dua) bulan. (4) Apabila upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, dan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dapat dihapuskan dari Provisional IUU Vessels List, maka kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dapat dicantumkan kembali dalam daftar kapal (Record of Vessels) RFMO dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

(1) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidak dapat dihapuskan dari Provisional IUU Vessels List, maka Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan tersebut selanjutnya diklasifikasikan dalam IUU Vessels List. (2) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diklasifikasikan dalam IUU Vessels List, Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara SIPI atau SIKPI selama 3 (tiga) bulan. (3) Direktur Jenderal selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan upaya penghapusan dengan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing RFMO, dengan melampirkan bukti otentik pembekuan SIPI atau SIKPI selama 3 (tiga) bulan. (4) Apabila upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, dan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dapat dihapuskan dari IUU Vessels List, maka kapal dapat dicantumkan kembali dalam daftar kapal (Record of Vessels) RFMO dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14. (5) Apabila upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, namun kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan tidak dapat dihapuskan dari IUU Vessels List, maka Direktur Jenderal mencabut SIPI atau SIKPI. (6) Terhadap Kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan yang telah dicabut SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kapal tersebut tidak dapat diberikan SIPI atau SIKPI kembali.

Setiap orang yang kapalnya tercantum dalam klasifikasi IUU Vessels List sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib mendukung dengan memberikan data dan informasi secara akurat dan tepat waktu dalam rangka penghapusan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dari klasifikasi IUU Vessels List.

Klasifikasi IUU Vessel List RFMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan secara bertahap, kecuali dinyatakan lain berdasarkan hasil pertemuan RFMO.

Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan larangan:

a. melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari dan/atau kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan lainnya di laut lepas negara anggota RFMO dan/atau seluruh wilayah INDONESIA, baik di laut maupun di pelabuhan; b. melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan, mengisi bahan bakar, mengisi logistik atau terlibat dalam transaksi perdagangan lainnya; c. menyewakan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan; d. menjual ikan dan/atau melakukan ekspor ikan; dan/atau e. merubah nama kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan.

Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang memperoleh hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna berupa hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet wajib melakukan tindakan konservasi.

(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa hiu dengan ketentuan: a. bukan hiu juvenile dan hiu dalam kondisi hamil; dan b. harus didaratkan secara utuh. (2) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Nakhoda kepada kepala pelabuhan pangkalan sesuai dengan SIPI. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan bentuk dan format log book penangkapan ikan.

(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa burung laut pada wilayah 25 derajat lintang ke arah selatan wajib menerapkan tindakan mitigasi yang efektif untuk menghindari tertangkapnya burung laut.

(2) Tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. setting di malam hari dengan pencahayaan minimum di atas dek kapal; b. menggunakan tali pengusir burung (tori line); c. menggunakan pemberat untuk branch line agar umpan cepat tenggelam; d. umpan cumi diberikan warna biru; e. kendalikan sisa debit/limbah; dan f. penggunaan alat pelempar tali.

(1) Setiap penangkapan ikan di laut lepas yang tanpa sengaja tertangkap burung laut, penyu laut, dan/atau mamalia laut termasuk paus harus dilepaskan dalam keadaan hidup. (2) Dalam hal burung laut, penyu laut, dan/atau mamalia laut termasuk paus yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa hiu monyet dengan ketentuan harus dilepaskan dalam keadaan hidup. (2) Dalam hal hiu monyet yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal. (3) Setiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet (thresher sharks) dari semua family Alopiidae baik utuh maupun bagiannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pelaporan Nakhoda kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) meliputi jumlah, berat individu, dan berat keseluruhan.

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas dilarang melakukan penangkapan ikan yang ditetapkan oleh RFMO berdasarkan: a. waktu penangkapan ikan ditutup; dan/atau b. wilayah penangkapan ikan yang ditutup. (2) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

(1) Kapal penangkap ikan dilarang melakukan penangkapan jenis ikan tertentu yang secara khusus dikenakan tindakan konservasi oleh RFMO. (2) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2).

(1) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilarang: a. melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan pengangkutan ikan dalam jarak 1 (satu) mil laut dari lokasi data buoys; b. mengambil data buoys pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan; dan/atau c. menganggu keberadaan dan posisi data buoys. (2) Data buoys sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang mengapung, baik hanyut ataupun menetap, yang dipasang oleh Pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara elektronik dan pengukuran data lingkungan dan bukan untuk tujuan aktvitas penangkapan ikan.

(1) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan IUU Fishing, maka dapat dilakukan penghapusan dari daftar kapal (Record of Vessels) RFMO. (2) Penghapusan dapat dilakukan dengan permohonan dari Direktur Jenderal atau dihapus oleh RFMO. (3) Penghapusan dilakukan dengan permohonan kepada RFMO apabila: a. SIPI atau SIKPI telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan; dan/atau b. kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan tenggelam atau terbakar. (4) Penghapusan dilakukan oleh RFMO tanpa adanya permohonan apabila kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan terbukti melakukan IUU Fishing.

(1) Biaya yang timbul akibat adanya kegiatan transhipment dibebankan kepada pemohon dan disampaikan langsung kepada RFMO yang bersangkutan. (2) Biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya pencantuman kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan ke dalam daftar kapal (Record of Vessels) RFMO dibebankan kepada pemohon. (3) Fotokopi bukti pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal dalam kurun waktu 5 (lima) hari kalender setelah pembayaran dilakukan, untuk dilakukan konfirmasi kepada RFMO yang bersangkutan.

(1) Setiap orang yang akan mengadakan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk dipergunakan di Laut Lepas, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal. (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

a. pengadaan kapal baru:

1. fotokopi SIUP, yang mencantumkan wilayah penangkapan dan pengangkutan ikan di Laut Lepas;
2. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan;
3. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi untuk kapal pengangkut ikan;
4. nama perusahaan, lokasi dan negara tempat pembangunan kapal; dan 5) surat keterangan dari galangan kapal tempat kapal akan dibangun. b. pengadaan kapal bukan baru:
5. fotokopi SIUP yang mencantumkan wilayah penangkapan di Laut Lepas;
6. grosse akta;
7. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan;
8. fotokopi gambar rencana umum (general arrangement), untuk kapal pengangkut ikan;
9. bendera kapal sebelumnya;
10. fotokopi tanda kebangsaan kapal; dan 7) surat pernyataan bahwa kapal tidak tercantum dalam IUU Vessel List RFMO. (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri. (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri, dilakukan dalam keadaan baru atas nama pemegang SIUP.

(1) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) yang berasal dari dalam negeri, dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT). (2) Pengadaan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 100 (seratus) Gross Tonnage (GT).

(3) Pengadaan kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 500 (lima ratus) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) Gross Tonnage (GT).

(1) Kepala pelabuhan pangkalan harus memberikan laporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal tentang jumlah kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang meliputi kegiatan: a. transhipment; b. pendaratan ikan; dan c. hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan laporan tahunan kepada Sekretariat RFMO.

(1) Setiap Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diberikan SIPI atau SIKPI untuk menangkap ikan atau mengangkut ikan di Laut Lepas dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan di WPP-NRI. (2) Selama dalam pelayaran menuju daerah penangkapan di Laut Lepas, kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyimpan alat penangkapan ikan dan dalam keadaan tidak siap untuk dioperasikan dan/atau dipergunakan. (3) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikategorikan tidak memiliki SIPI atau SIKPI dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di perairan dalam wilayah yurisdiksi negara lain, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri dan wajib mengikuti ketentuan lain dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Negara lain tersebut. (2) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan kegiatan IUU Fishing di wilayah yurisdiksi negara

lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan klasifikasi IUU Vessel List RFMO.

(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas dapat memasuki, singgah dan/atau mendaratkan ikan hasil tangkapan di INDONESIA dengan ketentuan: a. memperoleh izin dari kepala pelabuhan setempat; b. menyimpan alat penangkapan ikan selama di WPP-NRI; dan c. dilakukan pengawasan melalui tindakan kepelabuhanan (port state measures) berdasarkan persyaratan dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. (2) Ketentuan mengenai tindakan kepelabuhanan (port state measures) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri. (3) Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap MENETAPKAN Standar Operasional Prosedur tindakan kepelabuhanan.

Dalam hal terdapat ketentuan lain dan/atau persyaratan tambahan yang diadopsi oleh RFMO di laut lepas dan/atau perairan di dalam wilayah yurisdiksi suatu negara pantai/negara lain atau di pelabuhan, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib mengikuti ketentuan lain dan/atau persyaratan tambahan yang diadopsi oleh RFMO.

Dokumen yang harus ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas: a. SIPI atau SIKPI asli; b. Surat Persetujuan Berlayar (SPB); c. Log book penangkapan ikan; dan d. Surat Laik Operasi (SLO) asli.

(1) SIUP yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku. (2) SIPI atau SIKPI yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(3) SIPI atau SIKPI yang habis masa berlakunya dalam hal perpanjangannya hanya diberikan satu daerah penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di laut lepas atau WPP-NRI.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PER.49/MEN/2011 khususnya yang terkait dengan laut lepas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2012 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,d.

AMIR SYAMSUDIN