Peraturan Menteri Nomor 33-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang INSTALASI KARANTINA IKAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan.
2. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.
3. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya

disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina. 4. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. 5. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina. 6. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah surat penetapan yang menyatakan instalasi karantina telah memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan karantina ikan. 7. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya agen penyakit ikan. 8. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Republik INDONESIA yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan. 10. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan. 11. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan. 13. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan.

Instalasi karantina berdasarkan peruntukannya, terdiri dari: a. instalasi karantina untuk ikan hidup; b. instalasi karantina untuk ikan mati; dan c. instalasi karantina untuk benda lain.

(1) Instalasi karantina dibangun oleh Kementerian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa atau di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. (2) Pembangunan instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan. (3) Instalasi karantina yang dibangun oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh UPT Badan. (4) Tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelabuhan laut; b. pelabuhan sungai; c. pelabuhan penyeberangan; d. bandar udara; e. kantor pos; f. terminal darat; dan g. pos perbatasan dengan negara lain. (5) Tempat-tempat lain yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sentra kegiatan perikanan.

(1) Perorangan atau badan hukum dapat mendirikan instalasi karantina di luar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa. (2) Pendirian instalasi karantina oleh perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. di tempat tersebut kementerian belum dapat membangun instalasi karantina; b. instalasi karantina milik kementerian yang ada di tempat tersebut tidak mampu menampung media pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina; atau c. perorangan atau badan hukum telah memiliki tempat dan sarana yang cukup memenuhi syarat sebagai instalasi karantina dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina atas media pembawa milik perorangan atau badan hukum yang bersangkutan.

(1) Instalasi karantina harus dilengkapi: a. sarana dan bahan pemeriksaan;

b. sarana pengasingan dan pengamatan; c. sarana perlakuan; d. sarana penahanan; e. sarana pemusnahan; dan f. sarana pendukung lainnya. (2) Sarana instalasi karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan instalasi karantina dengan menerapkan prinsip biosekuriti.

(1) Sarana dan bahan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berupa ruang, bahan dan alat pemeriksaan parasit, bakteri, virus, dan mikotik. (2) Sarana pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa: a. sarana pengasingan dan pengamatan untuk ikan hidup, berupa bak/akuarium atau wadah/tempat untuk menampung media pembawa dan alat ukur kualitas air; b. sarana pengasingan untuk ikan mati, berupa ruang berpendingin dan alat ukur suhu; dan c. sarana pengasingan untuk benda lain, berupa ruang dan/atau wadah yang disesuaikan dengan karakteristik. (3) Sarana perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa bak/akuarium atau wadah, alat, dan bahan/obat untuk perlakuan. (4) Sarana penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berupa bak/akuarium atau wadah, alat, bahan dan ruangan untuk penahanan media pembawa. (5) Sarana pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa alat untuk sterilisasi, bahan sucihama (disinfektan), tempat/lahan penimbunan, perendaman, dan pembakaran. (6) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa gudang, sarana transportasi, bak/wadah penampungan dan peresapan limbah, dan/atau sarana pengelolaan air limbah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Instalasi karantina yang dikelola UPT Badan dilengkapi dengan sarana paling sedikit: a. untuk ikan hidup, berupa:

1. sarana dan bahan pemeriksaan;
2. sarana pengasingan dan pengamatan;
3. sarana perlakuan;
4. sarana penahanan;
5. sarana pemusnahan; dan
6. sarana pendukung lainnya. b. untuk ikan mati dan untuk benda lain, berupa:
7. sarana dan bahan pemeriksaan;
8. sarana pengasingan;
9. sarana penahanan;
10. sarana pemusnahan; dan
11. sarana pendukung lainnya.

(1) Instalasi karantina milik perorangan dan badan hukum dilengkapi dengan sarana paling sedikit: a. untuk ikan hidup, berupa:

1. sarana pengasingan dan pengamatan;
2. sarana perlakuan;
3. sarana pemusnahan; dan
4. sarana pendukung lainnya. b. untuk ikan mati dan untuk benda lain, berupa:
5. sarana pengasingan;
6. sarana pemusnahan; dan
7. sarana pendukung lainnya. (2) Instalasi karantina selain dilengkapi dengan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus: a. dilengkapi dengan sarana pemeliharaan berupa wadah/tempat memelihara ikan, bagi instalasi karantina untuk ikan hidup; dan b. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di

bidang perikanan dan/atau biologi, sebagai penanggung jawab teknis.

(1) Instalasi karantina selain dilengkapi sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 harus memenuhi persyaratan: a. memiliki dokumen mutu karantina ikan; dan b. lokasi. (2) Dokumen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: a. panduan mutu; b. prosedur kerja dan/atau instruksi kerja; dan c. formulir kegiatan. (3) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: a. bebas dari banjir; b. memiliki sumber air yang cukup dan berkualitas baik; dan c. lokasi mudah dijangkau dengan sarana transportasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Instalasi karantina digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina apabila telah mendapatkan penetapan oleh Menteri. (2) Menteri memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk MENETAPKAN instalasi karantina. (3) Penetapan instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dikenakan biaya.

(1) Kepala UPT badan untuk mendapatkan penetapan instalasi karantina harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan

melampirkan dokumen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen lengkap dilakukan penilaian terhadap instalasi karantina oleh Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. (3) Kepala Badan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap harus: a. MENETAPKAN Instalasi Karantina dalam bentuk Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, dalam hal instalasi karantina dinyatakan memenuhi persyaratan; atau b. menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya dan rekomendasi perbaikan, dalam hal instalasi karantina dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

(1) Perorangan atau badan hukum sebelum mengajukan permohonan penetapan instalasi karantina, harus mengajukan permohonan penilaian instalasi karantina kepada Kepala UPT Badan setempat, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan; b. fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan hukum; c. Surat Keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa perorangan atau badan hukum tersebut melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan; dan d. dokumen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dokumen lengkap dilakukan penilaian terhadap instalasi karantina oleh Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. (3) Kepala UPT Badan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap: a. menerbitkan rekomendasi hasil penilaian instalasi karantina, dalam hal instalasi karantina dinyatakan memenuhi persyaratan; atau b. menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya dan rekomendasi perbaikan, dalam hal instalasi karantina dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

(1) Perorangan atau badan hukum setelah memperoleh rekomendasi hasil penilaian instalasi karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, mengajukan permohonan penetapan instalasi karantina kepada Kepala Badan, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi KTP, untuk pemohon perorangan; b. fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan hukum; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; d. rekomendasi hasil penilaian instalasi karantina dari UPT Badan; dan e. dokumen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen lengkap, apabila diperlukan dapat dilakukan penilaian kelayakan instalasi karantina oleh Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. (3) Kepala Badan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap atau sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. MENETAPKAN instalasi karantina dalam bentuk Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, dalam hal instalasi karantina dinyatakan memenuhi persyaratan; atau b. menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasannya dan rekomendasi perbaikan, dalam hal instalasi karantina dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Bentuk dan format Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 13 ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan berlaku selama 1 (satu) tahun. (2) Masa berlaku Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(1) Agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik. (2) Ketentuan mengenai Cara Karantina Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kepala UPT Badan yang mengelola instalasi karantina atau perorangan atau badan hukum yang memiliki instalasi karantina wajib menjaga konsistensi penerapan dokumen mutu, kelayakan teknis instalasi karantina, dan peruntukan instalasi karantina.

(1) Untuk menjaga konsistensi penerapan dokumen mutu, kelayakan teknis instalasi karantina, dan peruntukan instalasi karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan inspeksi dan verifikasi terhadap instalasi karantina. (2) Inspeksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki sertifikat inspeksi, yang bertugas di UPT Badan untuk instalasi karantina milik perorangan atau badan hukum; dan b. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki sertifikat inspeksi, yang bertugas di Badan untuk instalasi karantina yang dikelola oleh UPT Badan. (3) Inspeksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal hasil inspeksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan menerbitkan rekomendasi perbaikan kepada Kepala UPT badan, perorangan, atau badan hukum yang memiliki instalasi karantina. (5) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib

ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama (7) hari kalender. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi dan verifikasi diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a melaporkan hasil inspeksi dan verifikasi kepada Kepala UPT badan. (2) Kepala UPT badan melakukan rekapitulasi dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan. (3) Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b melaporkan hasil inspeksi dan verifikasi kepada Kepala Badan. (4) Hasil inspeksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.

(1) Kepala UPT Badan, perorangan, atau badan hukum yang tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; dan c. pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender. (4) Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan perbaikan. (5) Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan perbaikan.

(1) Pembinaan terhadap instalasi karantina dilakukan oleh Kepala Badan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan, kelayakan sarana dan fasilitas instalasi karantina ikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. (2) Kepala UPT badan, perorangan, atau badan hukum untuk melakukan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Instalasi Karantina Ikan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan fotokopi Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang akan diperpanjang. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan: a. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan, dalam hal berdasarkan hasil inspeksi dan verifikasi masih terdapat konsistensi penerapan dokumen mutu, kelayakan teknis instalasi karantina, dan peruntukan instalasi karantina; atau b. surat penolakan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, dalam hal berdasarkan hasil inspeksi dan verifikasi terdapat ketidakonsistenan penerapan dokumen mutu, kelayakan teknis instalasi karantina, dan/atau peruntukan instalasi karantina.

(1) Perorangan atau badan hukum yang memiliki instalasi karantina wajib menyampaikan laporan penggunaan instalasi karantina setiap bulan kepada Kepala UPT Badan setempat. (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jumlah, jenis, dan asal media pembawa yang masuk ke instalasi karantina;

b. tindakan karantina ikan yang dilakukan; dan c. hasil dari tindakan karantina ikan. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Badan setempat melakukan rekapitulasi laporan dan melaporkannya kepada Kepala Badan. (4) Laporan Kepala UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat rekomendasi pemberian sanksi dalam hal terdapat perorangan atau badan hukum yang tidak melaporkan penggunaan instalasi karantina. (5) Kepala UPT Badan selain merekapitulasi dan melaporkan penggunaan instalasi karantina milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaporkan penggunaan instalasi karantina yang dikelolanya. (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan melalui fasilitas elektronik.

(1) Perorangan atau badan hukum yang tidak menyampaikan laporan penggunaan instalasi karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; dan c. pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender. (4) Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan laporan penggunaan instalasi karantina. (5) Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan tidak menyampaikan laporan penggunaan instalasi karantina.

Kepala UPT Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai instalasi karantina milik perorangan atau badan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi instalasi karantina milik pemerintah daerah dan instansi Pemerintah selain UPT Badan.

(1) Instalasi karantina milik UPT Badan, badan hukum atau perorangan, dan instansi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. (2) Permohonan penetapan/perpanjangan instalasi karantina milik UPT Badan, badan hukum atau perorangan, dan instansi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan; dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN