Peraturan Menteri Nomor 26-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang RUMPON

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 2013 www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Rumpon adalah Alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang di manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.

2. Alat penangkap ikan adalah sarana dan pelengkap atau benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.

3. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.

4. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

5. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

6. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

7. Surat Izin Pemasangan Rumpon, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon.

8. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.

9. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah perairan yang meliputi perairan INDONESIA, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah negara Republik INDONESIA, dan Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA (ZEEI).

10. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial INDONESIA sebagaimana ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG yang berlaku tentang perairan INDONESIA yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial INDONESIA.

11. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA, laut teritorial INDONESIA, perairan kepulauan INDONESIA, dan perairan pedalaman INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

13. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPR, sebagai imbalan atas kesempatan melakukan penangkapan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Jenis rumpon terdiri dari: a. rumpon hanyut; dan b. rumpon menetap.

(1) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus. (2) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari: a. rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan b. rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki komponen utama terdiri dari: a. pelampung; b. atraktor; c. tali tambat; dan d. pemberat untuk rumpon tetap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dipasang terapung di permukaan air. (2) Atraktor rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib menggunakan bahan alami yang dapat terurai secara biologi. (3) Tali tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib menggunakan bahan yang tidak mudah rusak dan kuat terhadap arus. (4) Pemberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib mempunyai daya tenggelam yang cukup, sehingga mampu untuk menahan beban seluruh rangkaian rumpon agar tetap berada pada posisinya. (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR.

Rumpon hanya dapat digunakan oleh kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan berupa: a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal; c. pukat cincin grup pelagis besar; d. pancing ulur; dan e. pancing berjoran.

(1) Setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki SIPR. (2) Masa berlaku SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI. (3) Setiap kapal penangkap ikan yang mengoperasikan rumpon wajib membawa SIPR asli.

(1) SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diterbitkan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Direktur Jenderal, untuk rumpon yang dipasang di jalur penangkapan ikan III; b. gubernur, untuk rumpon yang dipasang di jalur penangkapan ikan II: c. bupati/wali kota, untuk rumpon yang dipasang di jalur penangkapan ikan I. (1) Penerbitan SIPR oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan SIPR yang diterbitkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIPR yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(1) Penerbitan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mempertimbangkan jumlah alokasi rumpon yang diizinkan di WPP- NRI tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi rumpon di WPP-NRI ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Setiap orang untuk memiliki SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal yang memuat: a. tanggal dan waktu pemasangan rumpon; b. jumlah rumpon; c. koordinat (lintang dan bujur) lokasi masing-masing pemasangan rumpon; d. estimasi frekuensi waktu pemanfaatan; dan e. estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan (kg) pada setiap operasi penangkapan ikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Setiap orang dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan yang meliputi: a. fotokopi SIPI; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan perikanan, dengan menunjukkan aslinya; dan c. gambar rencana umum (lay out) rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon paling sedikit meliputi bahan, ukuran, dan jumlah dari masing-masing komponen utama rumpon.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP dan alokasi rumpon paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disetujui. (3) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIPR dinyatakan batal demi hukum. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SIPR paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (6) Apabila permohonan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIPR menjadi milik Direktorat Jenderal. (7) Bentuk dan format SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemasangan rumpon wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI; b. tidak mengganggu alur pelayaran; c. tidak dipasang pada alur laut kepulauan INDONESIA; d. jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut; dan e. tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar (zig zag). (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasangan rumpon harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan (unwanted bycatch). (3) Untuk menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan (unwanted bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka: a. struktur rumpon di atas permukaan air dilarang ditutup menggunakan lembaran jaring; dan b. struktur rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring. (4) Setiap pemegang SIPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR.

(1) Pemasangan rumpon di WPP-NRI dapat dilakukan pemantauan oleh petugas pemantau yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam hal dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang SIPR dan/atau nakhoda kapal mempunyai kewajiban: a. menyediakan makanan dan tempat tinggal yang layak di atas kapal; b. memberikan akses menggunakan peralatan di atas kapal untuk mendukung kelancaran tugas pemantauan; dan c. menjamin keselamatan petugas pemantau pemasangan rumpon. (3) Hasil pemantauan pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak petugas turun dari atas kapal. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. Kesesuaian rumpon dengan gambar rencana umum (lay out) rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon yang www.djpp.kemenkumham.go.id

sekurang-kurangnya meliputi bahan, ukuran, dan jumlah dari masing-masing komponen utama rumpon; b. tanggal dan waktu pemasangan rumpon; c. jumlah rumpon yang dipasang; d. koordinat (lintang dan bujur) lokasi setiap rumpon: e. tanda pengenal rumpon; f. nama kapal dan jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan; dan g. kesimpulan dan saran. (5) Bentuk dan format laporan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Petugas yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap kapal penangkap ikan hanya diizinkan memasang rumpon paling banyak 3 (tiga) unit.

(1) Dalam rangka melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, serta melaksanakan persyaratan dan/atau standar internasional yang diterima secara umum, dapat dilakukan pembatasan pemanfaatan rumpon berdasarkan: a. waktu penangkapan ikan; dan/atau b. wilayah penangkapan ikan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Rumpon dilarang dioperasikan dengan cara menggiring ikan yang telah berkumpul disekitar rumpon untuk disatukan dengan ikan yang telah berkumpul disekitar rumpon lainnya, dengan tujuan menyatukan kelompok ikan dari 2 (dua) rumpon atau lebih, baik www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan cara menggeser rumpon dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau menggunakan alat bantu lainnya. (2) Setiap pemegang SIPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR.

(1) Setiap rumpon yang dipasang di WPP-NRI wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor. (2) Tanda pengenal rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. nama pemilik; b. nomor SIPI dan nama kapal yang berhak memanfaatkan; dan c. koordinat (lintang dan bujur) lokasi pemasangan rumpon. (3) Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lempengan logam yang dipasang tegak di atas permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar. (4) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengenal rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (6) Setiap pemegang SIPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPR.

(1) Perubahan SIPR hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPR diterbitkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perubahan SIPR dilakukan apabila terdapat perubahan: a. SIPI; dan/atau b. koordinat lintang dan bujur lokasi untuk rumpon menetap. (3) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIPR mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal mengenai jenis perubahan SIPR yang diminta, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIPI; dan b. fotokopi SIPR yang akan diubah.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SIPR perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disetujui. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPR menjadi milik Direktorat Jenderal. (4) SIPR perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPR yang diubah. (5) SIPR yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah SIPR perubahan diterbitkan.

(1) Perpanjangan SIPR dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPR berakhir. (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPR harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIPI; dan b. fotokopi SIPR yang akan diperpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan alokasi rumpon paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disetujui. (3) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan SIPR dinyatakan batal demi hukum. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SIPR perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (6) Apabila permohonan perpanjangan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perpanjangan SIPR menjadi milik Direktorat Jenderal. (7) SIPR perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI. (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPR tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIPR diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPR baru.

(1) Penggantian SIPR dilakukan apabila SIPR asli rusak atau hilang. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPR harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. SIPR asli dalam hal SIPR rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPR hilang; dan b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Direktur Jenderal menerbitkan SIPR pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan pihak lain, SIPR pengganti dicabut. (5) Penggantian SIPR tidak dikenakan PPP.

(1) Dalam hal masa berlaku SIPR telah habis dan tidak diperpanjang, pemegang SIPR wajib membongkar rumpon. (2) Pemegang SIPR yang tidak melaksanakan kewajiban membongkar rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak dapat diberikan SIPR baru.

(1) Instansi pemerintah, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat melakukan pemasangan rumpon untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh rekomendasi tertulis dari Direktur Jenderal, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan tertulis dari pimpinan instansi pemerintah, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota dengan melampirkan: a. gambar rencana umum (lay out) rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon yang paling sedikit meliputi bahan, ukuran, dan jumlah dari masing-masing komponen utama rumpon; b. tanggal dan waktu pemasangan rumpon di laut; c. jumlah rumpon; d. koordinat (lintang dan bujur) lokasi masing-masing rumpon; dan e. daftar nama kapal penelitian yang akan dipergunakan. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kapal penangkap ikan berbendera INDONESIA yang diberikan SIPR dapat memasang rumpon di laut lepas setelah didaftarkan kepada Sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization/RFMO. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan koordinat (lintang dan bujur) lokasi pemasangan rumpon dan jumlah rumpon, serta melampirkan: a. fotokopi SIPI; dan b. fotokopi SIPR. (3) Apabila pendaftaran disetujui, maka pemilik rumpon wajib memasang tanda pengenal rumpon di laut lepas sesuai dengan ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/RFMO.

(1) Pemegang SIPR wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pemasangan dan pemanfaatan rumpon kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak pemasangan rumpon selesai dilaksanakan, kecuali terhadap pemasangan rumpon yang dipantau langsung oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal. (3) Laporan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (4) Laporan pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. tanggal dan waktu pemasangan rumpon; b. jumlah rumpon yang dipasang; c. koordinat (lintang dan bujur) lokasi setiap rumpon; d. tanda pengenal rumpon; e. nama kapal dan jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan; dan f. kesimpulan dan saran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Laporan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. koordinat (lintang dan bujur) lokasi rumpon yang dimanfaatkan; b. tanda pengenal rumpon; c. nama kapal dan jenis alat penangkapan ikan yang memanfaatkan rumpon; d. frekwensi pemanfaatan; dan e. jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan. (6) Bentuk dan format laporan pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap orang yang tidak menyampaikan laporan pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan SIPR; c. pencabutan SIPR. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, pemegang SIPR tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembekuan izin. (4) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi dijatuhkan. (5) Pemegang SIPR yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin. (6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pemegang SIPR. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sosialisasi; b. pelatihan; c. bimbingan; dan/atau d. penyuluhan.

(1) Pengawasan pemanfaatan rumpon dilakukan oleh pengawas perikanan. (2) Pengawasan pemanfaatan rumpon dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Izin Pemasangan Rumpon yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. (2) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIPR yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014 2 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014 2 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id