Peraturan Menteri Nomor 23-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Kapal Perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.
2. Penandaan Kapal Perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.
3. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
4. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
5. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung www.djpp.kemenkumham.go.id

operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan. 8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan. 9. Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan– perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. 10. Buku Induk Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi kapal perikanan yang telah didaftarkan. 11. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 12. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. 13. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut WPP-NRI, adalah wilayah perairan yang meliputi perairan INDONESIA, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah negara Republik INDONESIA, dan Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA (ZEEI). 15. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA, laut teritorial INDONESIA, perairan kepulauan INDONESIA, dan perairan pedalaman INDONESIA. 16. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

(1) Setiap kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI atau laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan INDONESIA. (2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Menteri memberikan kewenangan kepada: a. Direktur Jenderal untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI atau laut lepas yang berukuran diatas 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT). b. Gubernur untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya. c. Bupati/Walikota untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan.

Pendaftaran kapal perikanan oleh gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Setiap orang untuk mendaftarkan kapal perikanan berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik dan/atau perubahannya; c. rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya; d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan; e. fotokopi surat ukur kapal; f. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan; h. foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); i. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal; dan j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 5 (lima) hari kerja harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada grosse akta asli atau akta hipotik dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan mengacu pada spesifikasi teknis alat penangkapan ikan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan Buku Kapal Perikanan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) memuat: a. nomor register; b. nama kapal; c. nama kapal sebelumnya (apabila ada); d. tempat/tahun pembangunan kapal; e. bahan utama kapal; f. tipe/jenis kapal; g. jenis alat penangkapan ikan; h. merk dan tipe mesin utama; i. daya mesin utama; j. nomor seri mesin utama; k. jumlah dan kapasitas palkah ikan; l. tanda pengenal kapal; m. foto kapal; n. ukuran pokok kapal (panjang, lebar, dalam); o. tonnage kapal (gross tonnage dan/atau net tonnage); p. identitas pemilik kapal perikanan; dan q. perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan. (2) Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada pemilik kapal dan salinannya disimpan oleh Direktorat Jenderal. (3) Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan. (4) Bentuk dan format buku kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kapal perikanan yang telah terdaftar diberi nomor urut pendaftaran dan dicatat dalam Buku Induk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangannya, yaitu: a. Direktur Jenderal, dicatat dalam Buku Induk Kapal Perikanan Pusat; b. Gubernur, dicatat dalam Buku Induk Kapal Perikanan Provinsi; c. Bupati/Walikota, dicatat dalam Buku Induk Kapal Perikanan Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

Buku kapal perikanan diterbitkan dengan sampul warna: a. merah, untuk Buku Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; b. kuning, untuk Buku Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh gubernur; c. hijau, untuk Buku Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

(1) Perubahan Buku Kapal Perikanan dilakukan apabila terdapat perubahan, yang meliputi: a. perubahan identitas pemilik kapal; b. perubahan identitas kapal perikanan; dan/atau c. perubahan kepemilikan. (2) Perubahan identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. nama (perusahaan); b. alamat (perusahaan/pemilik); dan/atau c. nama penanggung jawab perusahaan. (3) Perubahan identitas kapal perikanan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. nama kapal; b. type/jenis kapal; c. jenis alat penangkapan ikan; d. mesin utama; e. jumlah dan kapasitas palkah; f. tanda pengenal kapal; dan/atau g. tonnage kapal (gross tonnage dan/atau net tonnage).

(1) Setiap orang untuk melakukan perubahan Buku Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Buku Kapal Perikanan yang akan diubah; b. jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan harus dilengkapi dokumen pendukung perubahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, untuk perubahan identitas kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (4) Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu pada dokumen pendukung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai. (7) Direktur Jenderal menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Direktur Jenderal menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk perubahan identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kapal perikanan yang telah memiliki Buku Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota dan akan melakukan perpindahan ke provinsi dan/atau kabupaten/kota lain wajib melakukan pendaftaran ke provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dituju dengan melampirkan surat keterangan dari tempat pendaftaran/registrasi kapal perikanan sebelumnya. (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penggantian Buku Kapal Perikanan dan diberi tanda berupa keterangan perubahan dan diberi stempel.

(1) Penggantian Buku Kapal Perikanan dilakukan apabila Buku Kapal Perikanan hilang atau rusak. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. Buku Kapal Perikanan asli dalam hal Buku Kapal Perikanan rusak atau surat penetapan pengadilan dalam hal Buku Kapal Perikanan hilang; dan b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan Buku Kapal Perikanan pengganti dalam bentuk duplikat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(1) Buku kapal perikanan dihapus dari Buku Induk Kapal Perikanan apabila: a. berganti bendera; b. tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan; c. tenggelam dan dinyatakan sebagai “bangkai kapal”; d. hilang; atau e. kapal ditutuh (scrapping). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penghapusan Buku Kapal Perikanan dari Buku Induk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menyerahkan Buku Kapal Perikanan.

Buku kapal perikanan dapat dihapus dari Buku Induk Kapal Perikanan, apabila tidak memperpanjang SIPI/SIKPI selama 2 (dua) tahun berturut- turut, tanpa adanya laporan dari pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dan Buku Kapal Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Buku kapal perikanan yang telah dihapus dari Buku Induk Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, dan Pasal 15 dapat didaftarkan kembali dalam Buku Induk Kapal Perikanan.

(1) Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan Buku Kapal Perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan. (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kapal penangkap ikan, terdiri dari:

1. tanda selar;
2. tanda daerah penangkapan ikan;
3. tanda jalur penangkapan ikan;
4. tanda alat penangkapan ikan; dan 5) kode kewenangan penerbit SIPI. b. kapal pengangkut ikan terdiri dari:
5. Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal, meliputi: a) kode kewenangan penerbit SIKPI; b) fungsi kapal; dan c) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.
6. Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a) kode kewenangan penerbit SIKPI; b) satuan armada-fungsi kapal; c) tanda alat penangkapan ikan; dan d) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan. c. Kapal pendukung operasi penangkapan ikan, meliputi:

1. kode kewenangan penerbit SIKPI;
2. satuan armada-fungsi kapal;
3. tanda alat penangkapan ikan; dan 4) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan. (3) Pemberian tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) sesuai dengan tanda selar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (4) Pemberian tanda daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) ditetapkan berdasarkan WPP-NRI. (5) Pemberian tanda jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3) dibedakan menjadi: a. jalur penangkapan ikan I, terdiri dari:
4. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
5. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut. b. jalur penangkapan ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan c. Jalur penangkapan ikan III meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II; (6) Pemberian tanda alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4) ditetapkan berdasarkan kodefikasi jenis alat penangkapan ikan dan singkatan alat penangkapan ikan.

(1) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. ditulis dengan cat warna dasar hitam dengan ukuran panjang paling rendah 150 (seratus lima puluh) centimeter dan lebar paling rendah 40 (empat puluh) centimeter; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penulisan notasi huruf kapital/angka dengan warna putih dengan ukuran tinggi huruf/angka paling rendah 25 (dua puluh lima) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter, dan paling rendah 20 (dua puluh) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter. (2) Tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian tengah lambung kapal sisi kiri dan kanan atau pada bangunan atas kapal sisi kiri dan kanan. (3) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik kapal paling lambat sebelum kapal melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Kapal perikanan INDONESIA yang beroperasi di wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional selain diberi tanda pengenal kapal perikanan, diberikan juga tanda khusus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional.

(1) Buku Kapal Perikanan dicabut oleh Direktur Jenderal apabila: a. menggunakan dokumen palsu; dan b. melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tanpa persetujuan Direktur Jenderal. (2) Kapal perikanan yang telah dicabut Buku Kapal Perikanannya tidak dapat didaftarkan kembali sebagai kapal perikanan INDONESIA.

(1) Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sosialisasi; dan/atau b. pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan di provinsi dan kabupaten/kota.

Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya harus melaporkan realisasi pendaftaran kapal perikanan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.

Pencetakan blanko buku kapal perikanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di yurisdiksi negara lain wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan INDONESIA.

(1) Pendaftaran kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat sebelum perpanjangan SIPI/SIKPI. (2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera INDONESIA di WPP-NRI atau laut lepas yang telah memiliki SIPI/SIKPI harus mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi SIPI atau SIKPI; c. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik; d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan; e. fotokopi surat ukur kapal; f. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan; g. foto kapal utuh tampak samping dengan ukuran 5 x 10 sebanyak 2 lembar (berwarna); www.djpp.kemenkumham.go.id

h. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal; i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pendaftaran kapal perikanan yang telah memiliki SIPI atau SIKPI.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 201317 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id