Peraturan Menteri Nomor 15-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pemegang Kewenangan dan Bertanggung Jawab MENETAPKAN Kebijakan dan Pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara.

3. Pengguna Barang/Pengguna Anggaran (PB/PA) adalah Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang adalah Pejabat Eselon I atasan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran (KPB/KPA) adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Anggaran untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

6. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

7. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Belanja Barang dan Modal.

8. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Instansi yang bersangkutan.

9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

12. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

13. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

14. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

15. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari Penghapusan, dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah.

17. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

18. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang dilakukan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah daerah, atau antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. www.djpp.kemenkumham.go.id

20. Penyertaan modal Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.

23. Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara.

24. Harga Taksiran adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim I Panitia Penghapusan yang dibentuk pejabat yang berwenang dalam rangka pemindahtanganan dan penghapusan.

25. Nilai limit adalah batas nilai barang dalam persetujuan/rekomendasi penghapusan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kantor Wilayah/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

26. Penerimaan Umum adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku umum pada Kementerian Kelautan Perikanan yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dapat digunakan/diperhitungkan untuk membiayai kegiatan tertentu oleh instansi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

27. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

28. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

29. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang untuk selanjutnya disingkat DJKN adalah DJKN Pusat.

30. Kantor Wilayah Direktorat Kekayaan Negara yang untuk selanjutnya disingkat Kanwil DJKN adalah Kanwil DJKN setempat.

31. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang untuk selanjutnya disingkat KPKNL adalah KPKNL setempat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan suatu tindakan/perbuatan hukum dalam mengelola Barang Milik Negara yang meliputi: a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. Pengamanan dan Pemeliharaan; f. Penilaian; g. Penghapusan; h. Pemindahtanganan; i. Penatausahaan; dan j. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Pengelolaan Barang Milik Negara wajib dilaksanakan oleh semua unit kerja di lingkungan Kementerian dan pelaporannya dilakukan secara berjenjang.

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara. (2) Pengelola barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab: a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan MENETAPKAN pedoman pengelolaan barang milik negara; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara; c. MENETAPKAN status penguasaan dan penggunaan barang milik negara; d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan; f. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa lanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan PRESIDEN; g. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya; h. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada PRESIDEN atau DPR; i. MENETAPKAN penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; j. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan bangunan; k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi; l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara; m. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara kepada PRESIDEN sewaktu diperlukan.

(1) Menteri adalah pengguna barang milik negara. (2) Pengguna barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: a. MENETAPKAN kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara; b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk kementerian; c. melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian; f. mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; g. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan; h. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; i. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat atau hibah yang dari awal pengadaaannya sesuai peruntukkan yang tercantum dalam dokumen penganggaran; j. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian kepada pengelola barang; k. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya; l. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; m. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan(LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. (3) Menteri sebagai Pengguna Barang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

(1) Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang meliputi: a. Sekretaris Jenderal pada Sekretariat Jenderal; b. Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal; c. Inspektur Jenderal pada Inspektorat Jenderal; dan d. Kepala Badan pada Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab untuk: a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dari penggunaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengguna Barang; b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; c. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya; d. mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; e. mengajukan usul pemindahtangan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang; f. mengajukan permohonan penghapusan barang milik negara kepada pengguna barang; g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor dalam penguasaannya kepada pengguna barang; h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya.

(1) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. (2) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pusat atau Unit Eselon I, dijabat oleh: a. Kepala Biro yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal; b. Sekretaris Inspektorat Jenderal; c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan; d. Pejabat lain dalam Jabatan Struktural/Satuan Kerja, yang ditunjuk Pengguna Barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Kepala kantor/satuan kerja pada unit vertikal di Daerah adalah Kuasa Pengguna Barang pada kantor yang dipimpinnya. (4) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab: a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang; b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dari penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada pengguna barang; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya; e. mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; g. mengajukan usul penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; h. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya sebagai tindak lanjut penjualan; i. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara dengan tukar menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; j. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang; k. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang; l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya; m. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik negara disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara yang ada. (2) Perencanaan kebutuhan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

(1) Pengguna barang menghimpun usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah Iingkungannya. (2) Pengguna barang menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola barang. (3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usulan tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Pengadaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pengaturan mengenai pengadaan barang milik negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Status penggunaan barang milik negara ditetapkan oleh pengelola barang dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan; b. Barang Milik Negara yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang c. Barang Milik Negara dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan. (2) Status penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan serta tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan oleh pengguna barang.

Penetapan status penggunaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan MENETAPKAN status penggunaan barang milik negara dimaksud.

Barang milik negara dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi kementerian.

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan. (2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola barang.

(1) Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. (3) Pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang; (4) Pemanfaatan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara berupa: a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerja sama pemanfaatan; d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

(1) Penyewaan barang milik negara dilaksanakan dengan bentuk: a. penyewaan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang; b. penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; c. penyewaan atas barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penyewaan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang. (3) Penyewaan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

(1) Barang milik negara dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jangka waktu penyewaan barang milik negara paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang. (3) Penetapan formula besaran tarif sewa barang milik negara dilakukan oleh pengelola barang; (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas, atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; d. persyaratan lain yang dianggap perlu. (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

(1) Pinjam pakai barang milik negara dilaksanakan antara Kementerian dengan pemerintah daerah. (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang. (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Kerjasama pemanfaatan barang milik negara dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara; b. meningkatkan penerimaan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara dilaksanakan dengan bentuk: a. kerjasama pemanfaatan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang; b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan. (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang. (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara dimaksud; b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan; d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang; f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan; g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang. (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik Negara. (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsinya.

Penetapan status penggunaan barang milik negara sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh pengelola barang untuk barang milik negara, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian.

(1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani. (2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang- kurangnya lima peserta/peminat. (3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. membayar kontribusi ke rekening kas umum negara setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; b. tidak menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna; c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna. (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik negara hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna; c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna; d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; e. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasnamakan Pemerintah Republik INDONESIA. (7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Mitra bangun guna serah barang milik negara harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah. (2) Bangun serah guna barang milik negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada pengelola barang segera setelah selesainya pembangunan; b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik negara tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh pengelola barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengamanan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

(1) Barang milik negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik INDONESIA c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2) Barang milik negara berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah

c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (3) Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang.

(1) Bukti kepemilikan barang milik negara wajib disimpan dengan tertib dan aman. (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.

(1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara yang ada di bawah penguasaannya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). (3) Biaya pemeliharaan barang milik negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala. (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik negara.

Penilaian barang milik negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

Penetapan nilai barang milik negara dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(1) Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang. (2) Penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. (3) Hasil penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola barang untuk barang milik negara.

(1) Penilaian barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengguna barang. (2) Penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. (3) Hasil penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengguna barang untuk barang milik negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara menghapuskannya dari Daftar Barang dengan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (2) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; dan b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang. (3) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal: a. Penyerahan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pengelola Barang; b. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lainnya; c. Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pihak Lain; d. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kraht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan UNDANG-UNDANG; e. Pemusnahan; f. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan Barang Milik Negara, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman /hewan/temak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure. (4) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal: a. Beralih Kepemilikannya; b. Dimusnahkan; c. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan Barang Milik Negara, antara lain www.djpp.kemenkumham.go.id

hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman /hewan/temak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara meliputi: a. penjualan; b. tukar Menukar; c. hibah; d. penyertaan modal pemerintah pusat.

(1) Pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. (2) Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengelola barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan PRESIDEN; b. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang.

(1) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.l0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh penguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. (2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan PRESIDEN. (3) Usul untuk memperoleh persetujuan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengelola barang.

(1) Penjualan barang milik negara dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturn perundang-undangan. (2) Penjualan barang milik negara dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. barang milik negara yang bersifat khusus; b. barang milik negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

(1) Penjualan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang untuk barang milik negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penjualan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara. (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada pengguna barang untuk diteliti dan dikaji; b. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang; c. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya; d. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya; e. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan PRESIDEN atau DPR, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud; f. penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada butir e dilakukan setelah mendapat persetujuan PRESIDEN atau DPR. (4) Hasil penjualan barang milik negara wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara.

(1) Tukar menukar barang milik negara dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi barang milik negara; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Tukar menukar barang milik negara dapat dilakukan dengan pihak: a. pemerintah daerah; b. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; dan c. swasta. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tukar menukar barang milik negara dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara; b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan c. barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola barang untuk barang milik negara. (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang untuk barang milik negara. (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf b dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara. (5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

(1) Tukar menukar barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengelola barang mengkaji perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. pengelola barang MENETAPKAN tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya; c. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan d. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Tukar menukar barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/ pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang; b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang; dan e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(1) Hibah barang milik negara dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

(1) Hibah barang milik negara dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara; b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; c. barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola barang untuk barang milik negara. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang untuk barang milik negara. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara. (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengelola barang mengkaji perlunya hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; b. pengelola barang MENETAPKAN tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya; c. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; d. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern-instansi pengguna barang; b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang; e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. (2) Penyertaan modal pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. barang milik negara yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. barang milik negara lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara; b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; c. barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola barang untuk barang milik negara. (3) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang untuk barang milik negara. (4) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara. (5) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengelola barang mengkaji perlunya penyertaan modal pemerintah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; b. pengelola barang MENETAPKAN tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah sesuai batas kewenangannya; c. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; d. pengelola barang menyiapkan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. pengelola barang menyampaikan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH kepada PRESIDEN untuk ditetapkan; f. penggelola barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya milik negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah PERATURAN PEMERINTAH ditetapkan. (2) Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang; b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; d. pengelola barang menyiapkan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait; e. pengelola barang menyampaikan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH kepada PRESIDEN untuk ditetapkan; f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya milik negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah PERATURAN PEMERINTAH ditetapkan.

(1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara (DBMN) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

(1) Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik negara yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun. (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.

(1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang. (2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang. (3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan. (4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). www.djpp.kemenkumham.go.id

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

(1) Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang selain melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan kewenangan untuk: a. mengajukan permohonan penetapan status barang milik negara untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah langsung kepada Pengelola Barang; b. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara langsung kepada pengelola barang; c. mengajukan usul penghapusan barang milik negara berupa bangunan karena tersedia alokasi anggaran bangunan pengganti langsung kepada pengelola barang. (2) Rincian pendelegasian kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Satker yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan/usul kepada Pengelola Barang harus terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang masing-masing; b. Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan/usul kepada Pengelola Barang harus terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang cq. Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal.

Eselon I atasan Kuasa Pengguna Barang diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN status barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan serta tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta www.djpp.kemenkumham.go.id

rupiah) per unit/satuan, dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Eselon I masing-masing atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; b. MENETAPKAN jenis, jumlah, dan nilai barang milik negara yang akan dihibahkan sebagai tindak lanjut usul pemindahtanganan barang milik negara, dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Eselon I masing-masing atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; c. menerbitkan keputusan penghapusan barang dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Eselon I masing-masing atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.

(1) Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan umum pengelolaan barang milik negara. (2) Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara.

(1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara yang berada di bawah penguasaannya. (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. (3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Kuasa www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara. (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara yang menghasilkan penerimaan negara dapat diberikan insentif. (2) Pejabat/pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dengan peraturan menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, proses Pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id