Peraturan Menteri Nomor 10-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.

2. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

3. Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPKP, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada untuk melakukan pemantauan kapal perikanan yang telah memasang transmiter SPKP online.

4. Transmiter SPKP online adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanan secara langsung kepada PPKP dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.

5. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia transmiter SPKP online dan jasa komunikasi satelit yang dapat memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan.

6. Airtime fee adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh pengguna transmiter SPKP online kepada Penyedia SPKP.

7. Surat Keterangan Pemasangan Transmiter, yang selanjutnya disingkat SKPT, adalah bukti bahwa transmiter SPKP online telah terpasang diatas kapal perikanan yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter, yang selanjutnya disingkat SKAT, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter SPKP online pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada PPKP.

9. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

10. Pengguna Transmiter SPKP online adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan yang menggunakan transmiter SPKP online.

11. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

12. Penanggung jawab perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan.

13. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Negara Republik INDONESIA yang melakukan usaha perikanan.

14. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

16. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan INDONESIA, zona ekonomi eksklusif INDONESIA, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik INDONESIA.

17. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tujuan Penyelenggaraan SPKP adalah: a. meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan melalui pemantauan terhadap kapal perikanan; b. meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan d. meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi: a. kelembagaan SPKP; b. prasarana dan sarana SPKP; dan c. penyedia transmiter SPKP online.

(1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan SPKP sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan perikanan. (2) Menteri melimpahkan kewenangan pengelolaan SPKP kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengelola SPKP mempunyai tugas: a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP; b. menyusun prosedur operasional standar SPKP; c. melakukan pemantauan terhadap kapal perikanan; d. melakukan pemeriksaan terhadap pengguna transmiter SPKP yang terindikasi melakukan pelanggaran; dan e. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk pemberian sanksi administrasi terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

(1) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas: a. menyampaikan data SIPI dan SIKPI kepada Direktur Jenderal untuk digunakan sebagai basis data SPKP; b. menyampaikan data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada; c. menyampaikan data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu perusahaan; dan d. menyampaikan data pembekuan atau pencabutan SIPI dan SIKPI kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin. (2) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas: a. menyampaikan data SIKPI kepada Direktur Jenderal untuk digunakan sebagai basis data SPKP; dan b. menyampaikan data pembekuan atau pencabutan SIKPI kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin. (3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas: b. menyampaikan... b. menyampaikan ... www.djpp.kemenkumham.go.id

a. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai aspek teknologi dalam rangka penyelenggaraan SPKP; dan b. melakukan pengembangan SPKP.

(1) Prasarana SPKP berupa PPKP. (2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ruangan yang cukup memadai untuk meletakan seluruh peralatan dan aktivitas petugas operator SPKP; b. peralatan server untuk komunikasi dan basis data; c. jaringan koneksi komunikasi data yang aktif selama 24 jam setiap hari; d. perangkat lunak pemantauan dan analisis data SPKP; dan e. sumber daya manusia.

(1) Sarana SPKP berupa transmiter SPKP online. (2) Transmiter SPKP online harus memenuhi persyaratan: a. kompatibel/terintegrasi dengan sistem di PPKP; b. memiliki cakupan satelit global; c. memiliki nomor identitas transmiter; dan d. dapat mengirim data posisi kapal setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus.

(1) Direktur Jenderal menerbitkan daftar nama penyedia transmiter SPKP online. (2) Penyedia transmiter SPKP online untuk dapat terdaftar sebagai penyedia transmiter SPKP online harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. fotokopi akte pendirian perusahaan; b. fotokopi Surat Keterangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik INDONESIA tentang: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar; dan 2) Surat Keterangan Izin Hak Labuh; c. fotokopi Surat Keterangan Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik INDONESIA; dan d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
2. menjamin ketersediaan transmiter SPKP online;
3. memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan sistem di PPKP;
4. menjamin pemasangan transmiter SPKP online; dan 4) mempunyai pusat layanan pelanggan. (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan calon penyedia SPKP online dan melakukan uji teknis dan uji lapang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (4) Uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memberikan surat persetujuan sebagai penyedia transmiter SPKP online dan memasukkan dalam daftar nama penyedia transmiter SPKP online. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja memberikan surat penolakan sebagai penyedia transmiter disertai alasan penolakan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.

Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi daftar penyedia transmiter SPKP online setiap tahun.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Setiap kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas yang akan mengajukan permohonan SIPI atau SIKPI wajib memasang transmiter SPKP online.

(1) Pemasangan transmiter SPKP online dilakukan oleh penyedia transmiter SPKP online dan/atau pengguna yang disaksikan oleh nakhoda dan Pengawas Perikanan yang hasilnya dituangkan dalam lembar pemasangan transmiter SPKP online. (2) Terhadap kapal perikanan yang telah terpasang transmiter SPKP online, berdasarkan lembar pemasangan transmiter SPKP online diterbitkan surat keterangan pemasangan transmiter SPKP online oleh Pengawas Perikanan. (3) Bentuk dan format lembar pemasangan transmiter SPKP online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan pemasangan transmiter SPKP online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap kapal perikanan dengan ukuran >30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas wajib mengaktifkan transmiter SPKP online. (2) Bukti bahwa kapal perikanan telah mengaktifkan transmiter SPKP online diterbitkan SKAT.

(1) SKAT diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan. (2) SKAT berlaku selama 1 (satu) tahun.

(1) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan untuk memperoleh SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: (3) Bentuk... www.djpp.kemenkumham.go.id

a. fotokopi SIPI atau SIKPI; b. fotokopi bukti pembayaran airtime fee SPKP online, selama 1 (satu) tahun; c. lembar pemasangan transmiter SPKP online; dan d. fotokopi identitas pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan. (2) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP online paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal. (5) Bentuk dan format SKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perubahan SKAT dilakukan apabila: a. terjadi penggantian transmiter SPKP online dan/atau perubahan nomor identitas transmiter SPKP online; dan/atau b. terjadi perubahan SIPI atau SIKPI. (2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan perubahan SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. untuk perubahan SKAT karena terjadi penggantian transmiter SPKP online dan/atau perubahan nomor identitas transmiter SPKP online, berupa SKAT yang akan dilakukan perubahan dan surat keterangan dari penyedia transmiter SPKP online tentang penggantian transmiter SPKP online atau tentang perubahan nomor identitas transmiter SPKP online; atau a. untuk ... www.djpp.kemenkumham.go.id

b. untuk perubahan SKAT karena terjadi perubahan SIPI atau SIKPI, berupa SKAT yang akan dilakukan perubahan dan fotokopi SIPI atau SIKPI yang dilakukan perubahan. (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP online paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT perubahan. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.

(1) Perpanjangan SKAT dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKAT habis. (2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan perpanjangan SKAT melaporkan kepada Pengawas untuk dilakukan pemeriksaan transmiter SPKP online yang hasilnya dituangkan dalam Lembar Pemeriksaan Transmiter SPKP online dan disaksikan oleh nakhoda. (3) Bentuk dan format lembar pemeriksaan transmiter SPKP online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan perpanjangan SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. fotokopi SKAT; b. fotokopi bukti pembayaran airtime fee untuk SPKP online selama 1 (satu) tahun; c. lembar pemeriksaan transmiter SPKP online; dan d. fotokopi SIPI atau SIKPI. (2) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penilaian terhadap www.djpp.kemenkumham.go.id

kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP online paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal. (5) SKAT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SKAT sebelumnya. (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SKAT tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SKAT diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SKAT baru.

(1) Penggantian SKAT dilakukan apabila SKAT asli rusak atau hilang. (2) Pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan penggantian SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. SKAT asli, untuk SKAT yang rusak; atau b. surat keterangan hilang dari kepolisian, untuk SKAT yang hilang. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SKAT pengganti paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan penggantian SKAT diterima secara lengkap dan transmiter SPKP online telah terpantau di PPKP.

(1) Pengguna transmiter SPKP online berhak: a. mengajukan layanan akses pemantauan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya melalui website SPKP kepada pengelola; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memperoleh informasi atas keberadaan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Pengguna transmiter SPKP online wajib: a. mengaktifkan transmiter SPKP online secara terus menerus; dan b. membawa SKAT asli pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan.

(1) Pengguna transmiter SPKP online yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. pembekuan SKAT; dan c. pencabutan SKAT. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pengguna transmiter SPKP online yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a. (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, pengguna transmiter SPKP online tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembekuan SKAT. (3) Sanksi administratif berupa pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak sanksi dijatuhkan. (4) Sanksi administratif berupa pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal: a. jangka waktu pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan pengguna transmiter SPKP online tidak melaksanakan kewajibannya; dan/atau b. pengguna transmiter SPKP online tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari hasil pemantauan terhadap kapal perikanan merupakan data milik Direktorat Jenderal dan bersifat rahasia. (2) Pengelola melakukan analisis terhadap data hasil pemantauan kegiatan kapal perikanan dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. (3) Pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh data hasil pemantauan terhadap kapal perikanan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasan penggunaannya dan wajib menjamin kerahasiaan data.

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan kapal perikanan dan pemeriksaan terhadap pengguna transmiter SPKP online yang melakukan pelanggaran. (2) Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri setiap bulan dengan tembusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam memberikan sanksi administrasi terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran.

(1) SKAT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT online yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannnya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id