Pasal 2

Kewenangan pemberian izin usaha yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
2. Izin Operasi;
3. Penetapan Wilayah Usaha;
4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
5. Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara;
6. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
7. Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
8. Izin Panas Bumi;
9. Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi; dan
10. Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi.