Pasal 15

(1) Pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. (2) Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Energi Perdesaan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Energi Perdesaan oleh Kementerian ESDM pada tahun berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.