Pasal 4

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25

kVA wajib menyampaikan laporan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.