Pasal 22

(1) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap sesuai Wilayah Distribusi LPG Tertentu. (2) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan : a. kemampuan daya beli Pengguna LPG Tertentu; b. jaminan dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu; c. ketersediaan Sarana dan Fasilitas pendistribusian LPG Tertentu. (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu. (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.