Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2052/K/40/MEM/2011 TENTANG STANDARISASI KOMPETENSI TENAGA LISTRIK KETENAGALISTRIKAN
regulation_id: "PERMEN_19_2011" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2052/K/40/MEM/2011 TENTANG STANDARISASI KOMPETENSI TENAGA LISTRIK KETENAGALISTRIKAN" year: "2011" number: "19" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-19-2011" frbr_uri: "/akn/id/act/permen-esdm/2011/19" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permen-esdm-no-19-tahun-2011" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2052/K/40/MEM/2011 TENTANG STANDARISASI KOMPETENSI TENAGA LISTRIK KETENAGALISTRIKAN
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-19-2011
Pasal I
Ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2008, diubah sebagai berikut: “Pasal 13 (1) Untuk mendapat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor harus membayar biaya akreditasi kepada Komite Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai penerimaan negara bukan pajak. (2) Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi, Tenaga Teknik harus membayar biaya Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi. (3) Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Asesor, Asesor harus membayar biaya Sertifikasi Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor. (4) Untuk registrasi Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor harus membayar registrasi kepada Komite Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN