Pasal 8

(1) Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A Peraturan Menteri ini. (2) Perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan saham yang dilakukan oleh perusahaan KK atau PKP2B. (3) Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan : a. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti/ DHPB; c. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; d. rancangan atau akte jual beli saham; e. akte pendirian pemegang saham baru dan profil perusahaan pemegang saham baru, apabila perubahan kepemilikan saham kepada perusahaan. (4) Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja

setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan. (5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan kepemilikan saham dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V B Peraturan Menteri ini. (6) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan saham tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.