Pasal 15

(1) Bupati, Walikota, atau Gubernur berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. (2) Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, dalam hal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata dilakukan sebelum terdapat izin teknis dan/atau operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Bupati, Walikota atau Gubernur di dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membubuhkan keterangan yang berbunyi sebagai berikut: ”Masih harus dilengkapi dengan izin teknis dan/atau operasional”.