Peraturan Menteri Nomor pm93 Tahun 2014 tentang SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang kondisi pelabuhan, perairan dan alur pelayaran setempat yang penting agar navigasi- pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

2. Penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (escort) dan membantu (assist) kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

3. Sarana Bantu Pemanduan adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal serta didesain dan dioperasikan secara langsung digunakan pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi dalam berolah-gerak kapal.

4. Prasarana Pemanduan adalah peralatan atau sistem yang didesain untuk meningkatkankeselamatan dan efisiensi secara tidak langsung digunakan untuk membantu pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan.

5. Kapal Tunda yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalahkapal dengan karakteristik tertentu digunakanuntuk kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (escort) dan membantu (assist) kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dan fasilitas tambat lainnya.

6. Kapal Pandu Yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah kapal dengankarakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mengangkut pandu dari atau ke kapal yang akan dipandu.

7. Kapal Kepil yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah Kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mengambil atau membawa tali tambat kapal ke dermaga, bolder, dolphin, pelampung.

8. Stasiun Pandu merupakan prasarana pemanduan adalah tempat yang dilengkapi dengan fasilitas untuk memonitor gerakan kapal serta memberidan menerima komunikasi serta informasi dari dan ke kapal yang melakukan kegiatan pemanduan di pelabuhan, perairan dan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan.

9. Bollard Pull adalah ukuran kekuatan daya tarik darisuatu kapal tunda yang menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (test sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah.

10. Tangga Pandu adalah tangga yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan pandu dari atau ke atas kapal sesuai persyaratan yang berlaku.

11. Operator Radio Pemanduan adalah petugas radio stasiun pandu yang memenuhi persyaratan bertugas memberikan layanan komunikasi dan informasi terhadap pelayanan pemanduan serta memiliki sertifikat operator radio pemanduan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

(1) Penyelenggara/pelaksana pemanduan wajib menyediakan sarana bantu pemanduan yang mendapatkan persetujuan Direktur jenderal. (2) Sarana Bantu Pemanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:

a. Kapal Tunda; b. Kapal Pandu; c. Kapal Kepil; dan d. Sarana Bantu Penunjang lainnya.

Penggunaan Kapal Tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dalam pelayanan pemanduan kapal di pelabuhan, perairan dan alur-pelayaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. panjang kapal 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 1 (satu) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 2000 (dua ribu) DK dan jumlah gaya tarik paling rendah 24 ton bollard pull; b. panjang kapal di atas 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 6.000 (enam ribu) DK dan jumlah gaya tarik paling rendah 65 ton bollard pull; atau c. panjang kapal 250 (dua ratus lima puluh) meter ke atas paling sedikit 3 (tiga) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 11.000 (sebelas ribu) DK dan jumlah gaya tarik paling rendah 125 ton bollard pull.

Setiap kapal tunda yang digunakan sebagai sarana bantu pemanduan wajib: a. memenuhi persyaratan kelaiklautan; b. memiliki sertifikat pengujian bolard pull (test sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh pemerintah; c. memiliki surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan dari Direktur Jenderal; dan d. memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang- undangan terkait.

(1) Direktur Jenderal dalam memberikan persetujuan penggunaan sarana bantu melakukan pemeriksaan kapal tunda yang meliputi: a. kekuatan mesin induk; b. mesin bantu;

c. kekuatan tarik “bollard pull”; d. peralatan penanggulangan pencemaran; e. peralatan penundaan; f. alat pemadam kebakaran; g. jenis mesin pendorong; dan h. peralatan keselamatan penunjang lainnya. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.

Setiap kapal tunda yang digunakan di perairan pandu harus dilengkapi dengan: a. tangki penampung air kotor; b. alat pemisah minyak; c. peralatan penanggulangan pencemaran yang meliputi:

1. sprayer
2. dispersant
3. serbuk kimia
4. oil skimmer
5. absorbent, sawdust. d. buku catatan minyak (oil record book); dan e. peralatan penunjang pencegahan dan penanggulangan percemaran.

(1) Setiap Kapal Pandu yang digunakan sebagai sarana bantu pemanduan wajib : a. memenuhi persyaratan kelaiklautan; b. memiliki surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan dari Direktur Jenderal; dan c. memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Kapal Pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dalam pelayanan pemanduan kapal di pelabuhan, perairan dan alur pelayaran, wajib dilengkapi: a. ruang tempat duduk paling sedikit memiliki 4 (empat) kursi ;

b. ruang kamar mandi/water closet (WC); c. kompas ; d. lampu navigasi ; e. pagar reling tunggal ; f. deck depan untuk transfer pandu ; g. pelampung dan lampu sorot; dan h. peralatan keselamatan.

(1) Setiap Kapal Kepil yang digunakan sebagai sarana bantu pemanduan wajib: a. memenuhi persyaratan kelaiklautan; b. memiliki surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan dari Direktur Jenderal; dan c. memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang- undangan terkait. (2) Kapal Kepil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dalam pelayanan pemanduan kapal di pelabuhan, perairan dan alur-pelayaran, wajib dilengkapi: a. galah yang dilengkapi dengan kait untuk menarik tali; b. lampu sorot; c. bolder untuk tros; dan d. peralatan keselamatan.

Dalam keadaan tertentu penyelenggaraan/pelaksana pemanduan dapat menggunakan sarana bantu penunjang lainnya sebagai sarana bantu pemanduan dari dan ke kapal yang memerlukan pelayanan jasa pandu.

Dalam pelaksanaan pelayanan pemanduan, penyelenggara atau pelaksana pemanduan wajib menyediakan prasarana pemanduan yang mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal antara lain: a. stasiun pandu/menara pengawas; b. marine VHF radio;

c. marine HT (handy talky); d. baju penolong (life jacket); e. kendaraan operasional; f. rumah operasional; g. AIS (automatic identification system); dan h. prasarana penunjang lainnya.

Petugas pandu dalam melaksanakan pemanduan wajib dilengkapi dengan fasilitas antara lain : a. baju penolong (life jacket); b. pakaian dinas pandu (uniform) lengkap; c. jas hujan yang memenuhi syarat/layak; d. alat komunikasi yang handal (Handy Talky); e. kendaraan operasional pandu; dan f. prasarana keselamatan lainnya.

Stasiun pandu harus dapat digunakan sesuai dengan fungsi komunikasi dan informasi dalam memonitor gerakan kapal di alur-pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, dengan persyaratan paling sedikit: a. mampu digunakan secara optimal dalam setiap keadaan dan segala cuaca; b. tersedia lampu penerangan yang menyala dengan baik; c. tersedia petugas operator pemanduan yang siap 24 (dua puluh empat ) jam; d. terletak pada tempat yang strategis sehingga dapat memonitor secara visual baik langsung maupun dengan bantuan teknologi, untuk memonitor kegiatan pelayanan pemanduan; e. tersedianya 1 (satu) unit radar yang dapat dipergunakan; f. tersedia 2 (dua) unit instalasi radio VHF; g. mempunyai ruang istirahat pandu; h. tersedia alat pengukur kecepatan dan arah angin; i. tersedia daftar arus, daftar pasang surut, peta rencana dan buku navigasi lainnya; j. tersedia petugas operator radio pemanduan sebagai pengendali dan operator yang bersertifikat operator radio pemanduan; dan k. tersedia peralatan penunjang stasiun pandu lainnya.

Penyediaan prasarana pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik perairan pandu setempat.

(1) Setiap Kapal Tunda, yang digunakan dalam pelayanan pemanduan, harus diawaki sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dengan persyaratan ijazah minimal Ahli Nautika Tingkat III untuk Nakhoda dan Ahli Teknika Tingkat III untuk Kepala Kamar Mesin serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Kapal Pandu, yang digunakan dalam pelayanan pemanduan, harus diawaki sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan persyaratan ijazah minimal Ahli Nautika Tingkat V untuk Nakhoda dan Ahli Teknika Tingkat V untuk Kepala Kamar Mesin serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Kapal Kepil, yang digunakan dalam pelayanan pemanduan, harus diawaki sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dengan persyaratan ijazah minimal Ahli Nautika Tingkat Dasar untuk Nakhoda dan Ahli Teknika Tingkat Dasar untuk Kepala Kamar Mesin serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan atau pelaksanaan pemanduan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran secara tertulis; b. pencabutan izin atau pelimpahan pelaksanaan atau pengelolaan pemanduan.

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua Peraturan perundang- undangan yang lebih rendah dari Peraturan Menteri ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemanduan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY