Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi. (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha. (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.