Peraturan Menteri Nomor pm88tahun2020 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

2. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu trayek tertentu.

3. Kompensasi adalah kewajiban pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan pelayanan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Kawasan Strategis Nasional terdiri atas: a. kawasan pariwisata; b. kawasan ekonomi khusus; atau c. Kawasan Strategis Nasional lainnya.

(1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional. (2) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. (3) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Menteri, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal

penumpang tipe A, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional; b. gubernur, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal tipe B dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional; dan c. bupati/wali kota, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal tipe C dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN jaringan layanan angkutan umum pada Kawasan Strategis Nasional. (2) Jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. asal dan tujuan; dan b. ruas jalan yang dilayani. (3) Berdasarkan jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota MENETAPKAN trayek sesuai dengan kewenangannya.

(1) Untuk mengoptimalkan pengunaan jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya. (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas

perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat penerangan jalan; e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. (4) Gubernur atau bupati/wali kota dalam menyediakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu Menteri.

(1) Penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh perusahaan angkutan umum. (2) Penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang; b. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan untuk melayani yang dilengkapi dengan sistem navigasi global berbasis satelit serta terhubung dengan sistem pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

c. menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan; d. memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat dan bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merk; e. menguasai sistem tiket elektronik; dan f. pengemudi terdaftar di sistem e-logbook perusahaan angkutan umum. (4) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. setiap trayek hanya dilayani oleh 1 (satu) perusahaan angkutan umum; dan b. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah ditentukan.

(1) Pemilihan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui proses pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum. (2) Proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal perusahaan angkutan umum pemenang lelang telah ditetapkan, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan angkutan umum terpilih. (2) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan izin trayek oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional, perusahaan angkutan umum pada trayek tertentu dapat diberi Subsidi atau Kompensasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (2) Untuk mendapatkan Subsidi atau Kompensasi, perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang; b. menguasai kendaraan sesuai dengan kebutuhan layanan yang ditetapkan pada suatu Kawasan Strategis Nasional berupa bus kecil, bus sedang, atau bus besar dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan; c. menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan; d. memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat dan bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merk; e. memiliki sistem tiket elektronik; dan f. memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem e- logbook perusahaan angkutan umum. (4) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk melayani harus dilengkapi dengan sistem navigasi global berbasis satelit yang terhubung dengan sistem pengawasan pada: a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam hal Subsidi berasal dari pemerintah pusat; atau

b. pemerintah daerah, dalam hal Subsidi berasal dari pemerintah daerah. (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. permintaan angkutan masih rendah; dan/atau b. tidak ada perusahaan angkutan umum yang melayani.

(1) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang dapat diberi Subsidi atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui proses: a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan. (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. tidak terdapat perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. tidak cukup waktu untuk melakukan pelelangan; atau c. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota. (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Dalam hal perusahaan angkutan umum hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan badan usaha swasta atau badan usaha milik daerah, perusahaan angkutan umum terpilih diberi Subsidi. (2) Dalam hal perusahaan angkutan umum yang dipilih melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan badan usaha milik negara, badan usaha milik negara yang melaksanakan penugasan diberi kompensasi oleh pemerintah pusat.

(1) Pemberian Subsidi atau Kompensasi dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan perusahaan angkutan umum terpilih atau yang diberi penugasan. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan direksi atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian Subsidi atau Kompensasi dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Pemberian Subsidi atau Kompensasi dari pemerintah pusat diberikan setelah dilakukan verifikasi. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan Subsidi atau Kompensasi, kekurangan Subsidi atau Kompensasi dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau b. anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, pada tahun berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan mengenai komponen dan perhitungan Subsidi atau Kompensasi serta tata acara verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan.

(1) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum kelas nonekonomi pada Kawasan Strategis Nasional ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum. (2) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional yang mendapat Subsidi ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pemberi Subsidi.

Ketentuan mengenai perhitungan besaran tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional yang mendapat Subsidi atau Kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. kesesuaian trayek angkutan;

b. tarif angkutan; dan c. standar pelayanan minimal. (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri berwenang: a. menghentikan Subdisi; b. mengganti operator angkutan umum; c. merubah trayek layanan angkutan; d. merubah tarif layanan Subsidi; atau e. merubah kapasitas dan jenis kendaraan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 853), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA