Pasal 23

(1) Bupati atau Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama kawasan pariwisata; b. lokasi kawasan pariwisata; c. jumlah kawasan pariwisata; d. perubahan jumlah kawasan pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.