Pasal 24

(1) Bupati atau Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jumlah kantor dan/atau gerai penjualan per jenis usaha; b. perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.