Peraturan Menteri Nomor pm8 Tahun 2013 tentang PENGUKURAN KAPAL

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2. Tonase Kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).

3. Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.

4. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.

5. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan surat ukur.

6. Panjang Kapal adalah panjang yang diukur pada 96% dari panjang garis air dengan sarat 85% dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar.

7. Tengah Kapal adalah titik tengah dari panjang kapal diukur dari sisi depan linggi haluan.

8. Lebar Kapal adalah lebar terbesar dari kapal, diukur pada bagian tengah kapal hingga ke sisi luar gading-gading bagi kapal-kapal yang kulitnya terbuat dari bahan logam atau fibreglass atau hingga ke permukaan terluar lambung kapal bagi kapal-kapal yang kulitnya terbuat dari bahan-bahan selain logam atau fibreglass. www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Ukuran Dalam Terbesar adalah: a. jarak tegak lurus yang diukur dari sisi atas lunas ke sisi bawah geladak teratas pada bagian samping. Pada kapal selain yang terbuat dari bahan logam atau fibreglass, jarak tersebut diukur dari sisi bawah alur lunas. Bila bagian bawah dari potongan melintang tengah kapal berbentuk cekung, atau bila terdapat jalur-jalur pengapit lunas yang tebal, maka jarak tersebut diukur dari titik dimana garis dataran dasar yang tembus ke dalam memotong sisi lunas; b. pada kapal-kapal yang tajuknya berbentuk cembung, ukuran dalam terbesar diukur hingga ke titik perpotongan dari garis-garis terbesar dari geladak dengan sisi pelat kulit, dan garis-garis ini membentang sehingga seolah-olah tajuk tersebut berbentuk sudut; c. bila geladak teratas meninggi dan bagian yang meninggi itu membentang melalui titik dimana ukuran dalam terbesar itu harus ditentukan, maka ukuran dalam terbesar diukur hingga ke garis penghubung yang membentang dari bagian geladak yang rendah, menyusur garis yang sejajar dengan bagian yang meninggi.

10. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun.

11. Ahli Ukur Kapal adalah Pejabat Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengukuran kapal.

12. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

14. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

(1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ahli ukur kapal. (3) Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai ahli ukur kapal sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; b. lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Kapal yang dibuktikan dengan sertifikat; dan c. memperoleh pengukuhan dari Direktur Jenderal. (4) Pengukuhan sebagai ahli ukur kapal yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengukuran kapal sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Kapal yang dibuktikan dengan sertifikat. (5) Pengukuhan sebagai ahli ukur kapal yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengukuran kapal sesuai dengan semua metode pengukuran diberikan kepada: a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Kapal yang dibuktikan dengan sertifikat; b. telah melakukan pengukuran beberapa jenis kapal sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri; c. telah menjalani praktek pengukuran beberapa jenis kapal sesuai dengan metode pengukuran internasional. (6) Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

(1) Kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter diukur sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri dan kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih diukur sesuai dengan metode pengukuran internasional. (2) Kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter, atas permintaan pemilik dapat diukur sesuai dengan metode pengukuran internasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Kapal yang telah diukur menurut metode pengukuran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diukur ulang dengan metode pengukuran dalam negeri. (4) Kapal yang akan melewati terusan tertentu, selain diukur sesuai dengan metode pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diukur sesuai dengan metode pengukuran khusus yang berlaku untuk terusan dimaksud.

(1) Pengukuran semua volume ruangan yang dimasukkan dalam perhitungan tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT) pada kapal yang terbuat dari bahan logam atau fibreglass harus diukur sampai dengan sisi sebelah dalam kulit atau pelat dinding tanpa memperhatikan lapisan atau hal lain serupa itu.

(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain pada kapal yang terbuat dari bahan logam atau fibreglass diukur sampai dengan permukaan kulit luar pada kapal. (3) Ukuran yang diambil searah membujur kapal disebut panjang, sedangkan yang diambil searah melintang kapal disebut lebar, tanpa mengindahkan bentuk dari ruangan yang diukur.

(1) Tingkat akurasi ukuran-ukuran diambil hingga mendekati 1 cm (satu centimeter). (2) Jarak titik-titik bagi dan sepertiga jarak titik bagi dihitung sampai dengan 3 (tiga) angka di belakang koma, jika angka keempat di belakang koma adalah angka 5 (lima) atau lebih, maka angka ketiga di belakang koma ditambah 1 (satu). (3) Koreksi lengkung geladak, luas penampang melintang dengan satuan meter persegi (m2) dan volume ruangan dengan satuan meter kubik (m3) serta tinggi dan lebar rata-rata dihitung sampai dengan 2 (dua) angka di belakang koma, dan jika angka ketiga di belakang belakang koma adalah angka enam atau lebih, maka angka kedua di belakang koma ditambah 1 (satu). (4) Perhitungan tonase kapal dihitung sampai dengan 4 (empat) angka di belakang koma, jika angka kelima di belakang koma adalah angka 6 (enam) atau lebih, maka angka keempat di belakang koma ditambah 1 (satu) berdasarkan hasil interpolasi dari faktor K1 atau K2 sebagaimana dimaksud dalam Aturan 22 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT) kapal yang dicantumkan dalam daftar ukur dan surat ukur merupakan hasil pembulatan dengan mengabaikan angka di belakang koma. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perhitungan dan penetapan tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT) dilakukan oleh ahli ukur kapal dengan menggunakan daftar ukur. (2) Daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan metode pengukuran yang dipergunakan dan ditandatangani oleh ahli ukur kapal yang melakukan pengukuran. (3) Daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register pengukuran, diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan dan segera dikirim kepada Direktur Jenderal untuk mendapat pengesahan. (4) Penomoran daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berurutan, dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu). (5) Bentuk, isi, dan format susunan daftar ukur ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 dan Contoh 2 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Daftar ukur dari kapal asing yang disusun berdasarkan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969) oleh Pemerintah atau badan yang diakui oleh negara bendera asal kapal, dapat digunakan untuk MENETAPKAN ukuran dan tonase kapal INDONESIA yang berasal dari kapal asing dimaksud. (2) Apabila daftar ukur kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau kapal mengalami perubahan, ukuran dan tonase kapal INDONESIA yang berasal dari kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan menggunakan daftar ukur yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran kapal yang dilakukan oleh ahli ukur kapal.

(1) Surat ukur diterbitkan untuk kapal dengan ukuran tonase kotor (GT) sekurang-kurangnya 7. (2) Surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. surat ukur dalam negeri; b. surat ukur internasional; dan c. surat ukur khusus.

(1) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku selama kapal tidak mengalami perubahan ukuran, tonase, nama kapal, atau kapal tidak dipergunakan lagi. (2) Surat ukur menjadi tidak berlaku dan harus diterbitkan surat ukur baru apabila kapal mengalami: a. perubahan bangunan yang menyebabkan rincian ukuran dan/atau tonase kapal yang tercantum dalam surat ukur berubah; atau b. kapal ganti nama. (3) Surat ukur menjadi tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi karena: a. ditutuh (scraping); b. tenggelam; c. musnah; d. terbakar; dan e. dinyatakan hilang. (4) Surat ukur dinyatakan batal apabila: a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

(1) Pada kapal yang telah memperoleh surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dipasang tanda selar oleh pemilik kapal. (2) Tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Contoh 1 pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas atau pada tempat lain yang aman dan mudah dibaca. (4) Pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara Pemasangan Tanda Selar oleh Syahbandar di pelabuhan tempat pemasangan tanda selar dilaksanakan untuk dikirimkan kepada Syahbandar yang menerbitkan Surat Ukur. (5) Bentuk dan isi Berita Acara Pemasangan Tanda Selar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6) Pemasangan tanda selar secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium; b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain. (7) Ukuran huruf dan angka untuk tanda selar disesuaikan dengan tonase kotor kapal sebagai berikut: a. tonase kotor sampai dengan GT 174 (seratus tujuh puluh empat Gross Tonnage), menggunakan huruf dan angka berukuran:

1. tinggi angka 65 mm (enam puluh lima milimeter), lebar 40 mm (empat puluh milimeter);
2. tinggi huruf besar 65 mm (enam puluh lima milimeter), lebar 50 mm (lima puluh milimeter);
3. tinggi huruf kecil 50 mm (lima puluh milimeter), lebar 35 mm (tiga puluh lima milimeter); dan
4. tebal huruf dan angka 12 mm (dua belas milimeter). b. tonase kotor GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih menggunakan angka dan huruf berukuran:
5. tinggi angka 100 mm (seratus milimeter), lebar 50 mm (lima puluh milimeter);
6. tinggi huruf besar 100 mm (seratus milimeter), lebar 80 mm (delapan puluh milimeter);
7. tinggi huruf kecil 75 mm (tujuh puluh lima milimeter), lebar 50 mm (lima puluh milimeter); dan
8. tebal huruf dan angka 20 mm (dua puluh milimeter). www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Bentuk, isi, dan format tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan Contoh 3 pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Permohonan pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan kepada Direktur Jenderal atau Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada, dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal. (2) Permohonan pengukuran kapal dapat diajukan untuk dilakukan pengukuran apabila pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selanjutnya dilaksanakan pengukuran fisik kapal oleh ahli ukur kapal. (2) Dalam hal data ukuran dari ruangan yang tidak dapat diperoleh melalui pengukuran secara fisik dapat menggunakan gambar rancang bangun kapal sebagai alat bantu untuk memperoleh data ukuran ruangan dimaksud. (3) Dari hasil pengukuran fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli ukur kapal MENETAPKAN tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT) dengan menyusun daftar ukur. (4) Daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan sejak pengukuran selesai dilakukan untuk memperoleh pengesahan dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (5) Bagi kapal yang berasal dari kapal berbendera asing penyampaian daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal (deletion certificate) dari negara bendera asal kapal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Pengesahan daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Direktur Jenderal apabila perhitungan dan pengukuran kapal yang dilakukan telah sesuai dengan metode pengukuran kapal yang digunakan. (7) Pengesahan atau penolakan daftar ukur diputuskan oleh Direktur Jenderal paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah daftar ukur diterima.

(1) Surat ukur diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan yang mempunyai kode pengukuran berdasarkan daftar ukur yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam hal penerbitan Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, dapat diterbitkan surat ukur yang bersifat sementara yang berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Surat ukur yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperpanjang atas persetujuan Menteri. (4) Surat ukur yang bersifat sementara bagi kapal-kapal yang diukur di luar negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Perwakilan Republik INDONESIA berdasarkan surat Direktur Jenderal. (5) Surat ukur yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberi nomor dan tanggal penerbitan yang sama dengan nomor dan tanggal daftar ukur. (6) Surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor yang sama dengan nomor daftar ukur dan diberi tanggal sesuai dengan tanggal penerbitan. (7) Bentuk, isi dan format susunan surat ukur dalam negeri, surat ukur internasional dan surat ukur sementara menggunakan format Contoh 1, Contoh 2, Contoh 3, dan Contoh 4 pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Surat ukur khusus diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Bentuk, isi dan format susunan surat ukur khusus dibuat mengikuti surat ukur yang diterbitkan oleh otoritas dari masing-masing negara ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Contoh 5 pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal di pelabuhan tempat kapal berada tidak terdapat ahli ukur kapal, Syahbandar meminta bantuan ahli ukur kapal dari pelabuhan terdekat yang memiliki kode pengukuran atau dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2) Pengukuran kapal yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat ukur diterbitkan oleh: a. Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada; b. Syahbandar di pelabuhan yang memberi bantuan ahli ukur kapal, apabila pelabuhan tempat kapal berada tidak mempunyai kode pengukuran; atau c. Syahbandar di pelabuhan lain yang telah mempunyai kode pengukuran, bagi kapal yang pengukurannya dilaksanakan oleh ahli ukur kapal berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal.

(1) Kode pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Kode pengukuran untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pelabuhan yang berwenang menerbitkan surat ukur ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Contoh 1 pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Surat ukur yang baru sebagai pengganti dari surat ukur yang lama, diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran ulang yang dilakukan karena: a. perubahan bangunan yang menyebabkan rincian ukuran dan/atau tonase kapal yang tercantum dalam surat ukur berubah; atau b. kapal ganti nama. (2) Daftar ukur hasil pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan data hasil pengukuran ulang. (3) Surat ukur yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (4) Syahbandar yang menerbitkan surat ukur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan kepada Syahbandar yang menerbitkan surat ukur lama agar nomor daftar ukur yang lama dalam buku register pengukuran dicoret. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Syahbandar di tempat kapal berada apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur. (2) Pemilik, operator kapal atau Nakhoda, dan pembangun kapal wajib membantu pelaksanaan pengukuran kapal.

(1) Salinan surat ukur sebagai pengganti surat ukur yang hilang atau rusak dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Syahbandar yang menerbitkan surat ukur yang hilang atau rusak. (2) Permohonan untuk memperoleh salinan surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Syahbandar yang telah menerbitkan surat ukur tersebut. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan laporan hilang dari pemilik kapal dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau dengan menunjukkan surat ukur yang rusak. (4) Dasar penerbitan salinan surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam kolom catatan pada salinan surat ukur.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2013

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id