Peraturan Menteri Nomor pm79 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Terminal Penumpang Angkutan Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.

2. Kode Terminal adalah tanda berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata wajar yang diorganisasikan dan terintegrasi.

3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

(1) Penetapan Kode terminal penumpang angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Terminal penumpang angkutan jalan dan mendukung pelaksanaan sistem penjualan tiket angkutan umum serta memudahkan proses integrasi data antar simpul transportasi. (2) Simpul transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. Kriteria Kode Terminal; dan b. Tata Cara Penetapan Kode Terminal.

Kode Terminal penumpang angkutan jalan wajib dimiliki oleh: a. Terminal penumpang tipe A; b. Terminal penumpang tipe B; dan c. Terminal penumpang tipe C.

(1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari 3 (tiga) huruf besar/kapital. (2) Kode Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kode yang berdiri sendiri; b. tidak terdapat duplikasi dengan Kode Terminal penumpang angkutan jalan lainnya; dan c. kode identik dengan nama Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Kode terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan oleh: a. pemerintah; b. pemerintah daerah; c. perusahaan angkutan umum; dan d. penyedia layanan tiket.

(1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diakses melalui situs web www.hubdat.dephub.go.id/terminalku. (2) Kode Terminal yang tercantum dalam situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kode yang sah.

(1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk terminal penumpang tipe A; b. gubernur, untuk terminal penumpang tipe B; c. bupati/walikota, untuk terminal penumpang tipe C; dan

d. gubernur, untuk Terminal penumpang tipe B dan Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Kewenangan penetapan Kode Terminal penumpang tipe A oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didelegasikan kepada Direktur Jenderal. (3) Penetapan Kode Terminal penumpang tipe B dan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

(1) Pengusulan Kode Terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C, diajukan secara tertulis dan/atau melalui situs web www.hubdat.dephub.go.id/ terminalku oleh Gubernur DKI Jakarta/ Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Direktur Jenderal. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data dukung berupa: a. penetapan lokasi Terminal Penumpang; b. nama provinsi; c. nama kabupaten/kota; d. nama terminal; e. alamat lengkap; f. titik koordinat; dan g. usulan kode. (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Berdasarkan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal memberikan: a. rekomendasi; atau b. surat pemberitahuan duplikasi.

(1) Berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Gubernur DKI Jakarta/Gubernur/Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja wajib untuk MENETAPKAN Kode Terminal. (2) Penetapan Kode Terminal oleh Gubernur DKI Jakarta/ Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja. (3) Dalam hal penetapan dan pelaporan Kode Terminal oleh Gubernur DKI Jakarta/Gubernur, Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melewati batas waktu yang ditentukan maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku dan wajib mengajukan pengusulan ulang kode terminal. (4) Kode terminal yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam situs web hubdat.dephub.go.id/terminalku.

(1) Dalam hal verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat duplikasi Kode Terminal, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan duplikasi. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan duplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur DKI Jakarta/ Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat mengajukan pengusulan ulang Kode Terminal penumpang tipe B dan Kode Terminal Terminal penumpang tipe C.

(1) Dalam hal terdapat terminal yang direlokasi dan/atau alih fungsi dan/atau perubahan nama Terminal maka dilakukan penghapusan Kode Terminal. (2) Penghapusan Kode Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri dan dilakukan pengusulan Kode Terminal yang baru.

Surat Pengusulan Rekomendasi Penetapan Kode Terminal, Surat Rekomendasi Kode Terminal, Surat Permohonan Penghapusan Kode Terminal, Surat Jawaban Penghapusan Kode Terminal, dan Surat Pemberitahuan Duplikasi Kode Terminal menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA