Peraturan Menteri Nomor pm70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. BMN yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut BMN Idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

6. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelaksana Penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang, dan pada Pengelola Barang.

9. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang. 10. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan penatausahaan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W oleh Pengguna Barang. 11. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-EI adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Unit Eselon I Pengguna Barang. 12. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. 13. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
15. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
16. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
17. Pemutakhiran adalah kegiatan pemutakhiran (updating) data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN.
18. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi selama periode tersebut.
19. Laporan BMN yang selanjutnya disingkat LBMN adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Negara per Kementerian/Lembaga atau Laporan Barang Pengguna, secara semesteran dan tahunan.
20. Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat LBP adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
21. Laporan Barang Pengguna Eselon I yang selanjutnya disingkat LBP-E1 adalah laporan yang disusun oleh unit eselon I Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
22. Laporan Barang Pengguna Wilayah yang selanjutnya disingkat LBP-W adalah laporan yang disusun oleh

kantor wilayah Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut. 23. Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat LBKP adalah laporan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut. 24. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. 25. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. 26. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. 27. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh masing-masing UPPB pada Pengguna Barang. 28. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 29. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang. 30. Kantor Wilayah DJKN yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini

merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang. 31. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang. 32. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen yang sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMN. 33. Dokumen Pengelolaan adalah dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan pengelolaan BMN. 34. Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan unit penanggung jawab BMN. 35. Kode Registrasi adalah kode yang diberikan pada setiap BMN yang terdiri dari kode lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. 36. Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang milik negara sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik negara. 37. Penggolongan barang adalah kegiatan untuk MENETAPKAN secara sistematik mengenai BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. 38. Tanah dan/atau Bangunan Idle adalah tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. 39. Opname Fisik BMN adalah suatu kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan dan penilaian terhadap BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 40. Serah Terima Pengelolaan Sementara adalah Serah Terima BMN yang akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Negara secara Fisik sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

41. Sensus BMN adalah suatu kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan dan penilaian untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
42. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan Penatausahaan BMN. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

(1) Ruang lingkup kegiatan Penatausahaan BMN, meliputi: a. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang; b. Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan c. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan. (2) Objek penatausahaan BMN, meliputi: a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;

2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak;

3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG; atau

4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Objek Penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi: a. aset lancar berupa barang persediaan; b. aset tetap, meliputi:

5. tanah;

6. peralatan dan mesin;

7. gedung dan bangunan;

8. jalan, irigasi, dan jaringan;

9. aset tetap lainnya; dan

10. konstruksi dalam pengerjaan; dan c. aset lainnya, meliputi:

11. aset kemitraan dengan pihak ketiga;

12. aset tak berwujud; dan

13. aset tetap yang dihentikan dari penggunaan. (4) Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 merupakan aset yang digunakan pada pemanfaatan BMN dan/atau dihasilkan dari perjanjian pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) atau bentuk pemanfaatan yang serupa, antara Pengguna Barang atau Pengelola Barang dengan pihak lain yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha. (5) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 merupakan aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya,

termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, perangkat lunak (software) komputer, lisensi dan waralaba (franchise), hak cipta (copyright), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. (6) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 merupakan aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Dikecualikan dari pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, yakni Penatausahaan atas: a. BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan b. BMN yang berasal dari Perjanjian Kerja Sama.

(1) Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas: a. UAKPB; b. UAPB-W; c. UAPB-E1; dan/atau d. UAPB. (2) Dalam hal diperlukan, UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB). (3) UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap Penatausahaan BMN yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) di lingkungannya.

(1) Pejabat pelaksana penatausahaan BMN, terdiri atas: a. Pengguna Barang; dan b. Kuasa Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang adalah Menteri Perhubungan dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh : a. Sekretaris Jenderal; dan/atau b. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, atas nama Sekretaris Jenderal. (3) Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja pada Unit Kerja di Kantor Pusat dan di Daerah. (4) Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bertempat di Pusat, dijabat oleh: a. Kepala Biro Umum yang menangani penatausahaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal; b. Sekretaris Inspektorat Jenderal; c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan; dan d. Pejabat lain dalam Jabatan Struktural/Satuan Kerja, yang ditunjuk Pengguna Barang.

(1) Pelaksana Penatausahaan BMN melaksanakan pembukuan. (2) Pembukuan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMN ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (3) Pelaksana Penatausahaan BMN harus menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan dan/atau dokumen pengelolaan.

Daftar Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disajikan dalam bentuk: a. Daftar Barang pada Pengguna Barang; dan b. Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang.

(1) Daftar Barang pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) untuk tingkat Kuasa Pengguna Barang, yang disusun oleh UAKPB, yang memuat data BMN yang berada pada Kuasa Pengguna Barang; b. Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W) untuk Pengguna Barang tingkat wilayah, yang disusun oleh UAPPB-W, berupa himpunan Daftar Barang yang memuat data BMN dari masing- masing UAKPB yang berada di wilayah kerjanya; c. Daftar Barang Pengguna Eselon I (DBP- El) untuk Pengguna Barang tingkat Unit Eselon I, yang disusun oleh UAPPB- El, berupa himpunan Daftar Barang yang memuat data BMN dari masing-masing UAKPB dan/atau UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya; dan d. Daftar Barang Pengguna (DBP) untuk Pengguna Barang tingkat Kementerian/Lembaga, yang disusun oleh UAPB, berupa gabungan Daftar Barang yang memuat data BMN dari masing- masing UAPPB- El. (2) Daftar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengelolaan BMN sejak diperoleh sampai dengan dihapuskan.

Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi: a. Buku Barang Kuasa Pengguna - Intrakomptabel; b. Buku Barang Kuasa Pengguna - Ekstrakomptabel;

c. Buku Barang Kuasa Pengguna - Barang Bersejarah; d. Buku Barang Kuasa Pengguna - Barang Persediaan; dan e. Buku Barang Kuasa Pengguna - Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(1) Pendaftaran dan pencatatan atas BMN dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN, meliputi: a. Penggunaan BMN; b. pemanfaatan BMN; c. pemindahtanganan BMN; dan d. Penghapusan BMN. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pendaftaran dan pencatatan pada buku barang dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan. (3) Dalam hal terdapat perubahan data terkait dengan pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang melaporkannya kepada Pelaksana Penatausahaan terkait sesuai dengan jenjang kewenangan masing-masing untuk mendapatkan tindak lanjut. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan periode Pelaporan.

(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Pengelola Barang. (2) Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan BMN ke dalam Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Pengelola Barang.

(1) Dalam pelaksanaan Penatausahaan BMN, dibuat penggolongan dan kodefikasi untuk setiap satuan BMN. (2) Penggolongan dan kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan di bidang penggolongan dan kodefikasi BMN.

Tata cara pelaksanaan Pembukuan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan cara: a. opname fisik; dan b. sensus barang. (2) Terhadap BMN yang dalam penguasaannya dilakukan dengan ketentuan: a. opname fisik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan; dan b. sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun mendapatkan persetujuan pemindahtanganan.

(1) Inventarisasi dilakukan dengan tahap: a. menyampaikan rencana pelaksanaan inventarisasi selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan; b. menyampaikan laporan hasil inventarisasi pada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi; c. eksekusi atas laporan hasil inventarisasi dengan cara:

1. melakukan pendaftaran; dan
2. melakukan pencatatan. (2) Ketentuan waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaporan hasil inventarisasi berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan untuk pembuatan Laporan BMN. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai dengan periode Pelaporan. (4) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran materiil dari laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi.

Tata cara Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jenis Laporan dalam Penatausahaan BMN meliputi: a. Laporan Barang Kuasa Pengguna; b. Laporan Barang Pengguna Wilayah; c. Laporan Barang Pengguna Eselon I; dan

d. Laporan Barang Pengguna. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan catatan atas laporan BMN.

(1) UAKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang terdiri atas: a. LBKP semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; dan b. LBKP tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. (2) UAKPB wajib menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. UAPPB- W atau UAPPB- El; dan b. KPKNL.

(1) UAPPB-W menyusun Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) yang terdiri atas: a. LBP-W semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; dan b. LBP-W tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. (2) UAPPB-W wajib menyampaikan LBP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. UAPPB- El; dan b. Kanwil DJKN.

(1) UAPPB - El menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP- El) yang terdiri atas:

a. LBP- E1 semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; dan b. LBP- El tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut. (2) UAPPB - El wajib menyampaikan LBP - El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. UAPB; dan b. Kantor Pusat DJKN, dalam hal diminta.

(1) UAPB menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) yang terdiri atas: a. LBP semesteran, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut; b. LBP tahunan, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut; dan c. LBP tahunan audited, menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) UAPB wajib menyampaikan

LBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pusat DJKN.

(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pengelola Barang secara semesteran dan tahunan. (2) Laporan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat PNBP yang bersumber dari: a. pemanfaatan BMN; dan/atau b. pemindahtanganan BMN.

(1) Laporan Barang dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. (2) Penyampaian dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima sebagai Laporan Barang sepanjang: a. informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan; dan b. disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(1) Tata cara Pelaporan dan jadwal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Perubahan jadwal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN.

(1) Satuan Kerja Badan Layanan Umum merupakan UAKPB. (2) Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum merupakan penanggung jawab UAKPB Badan Layanan Umum.

Ketentuan mengenai Penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap Penatausahaan BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi penambahan data BMN setelah proses Inventarisasi wajib dilakukan Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN. (2) Hasil Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai dengan jenjang kewenangannya. (3) Tata cara Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data BMN.

(1) Pelaksanaan Penatausahaan BMN dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. (2) Standar akuntansi pemerintah pada pelaksanaan Penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca. (2) Kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau b. peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan untuk tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi. (4) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN: a. sama dengan atau lebih dari Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:

1. peralatan dan mesin; atau
2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
3. gedung dan bangunan; atau
4. aset tetap renovasi gedung dan bangunan. (5) Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan untuk: a. BMN berupa tanah; b. BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan; c. BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau d. BMN berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. (6) Pelaksanaan kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti ketentuan dan mekanisme tercantum dalam Lampiran

huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Perubahan atas nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

(1) Penyusutan dilakukan terhadap BMN berupa aset tetap. (2) Amortisasi dilakukan terhadap BMN berupa aset tak berwujud. (3) Pelaksanaan lebih lanjut atas penyusutan dan amortisasi BMN mengikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusutan dan amortisasi BMN.

(1) BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan, selanjutnya: a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat; b. tidak disajikan dalam neraca; dan c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang

menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Rusak Berat. (3) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan, pemusnahan, atau Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang: a. mereklasifikasi BMN tersebut dari Daftar Barang Rusak Berat; b. menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan c. melakukan penyusutan atas BMN tersebut sebagaimana layaknya aset tetap.

(1) BMN berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dilakukan Penghapusan, selanjutnya: a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang; b. tidak disajikan dalam neraca; dan c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Hilang. (3) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diusulkan penghapusannya namun di kemudian hari ditemukan kembali: a. sebelum terbitnya Keputusan Penghapusan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:

1. mereklasifikasi BMN tersebut dari Daftar Barang Hilang;
2. menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan
3. melakukan penyusutan atas BMN tersebut sebagaimana layaknya aset tetap; dan

b. setelah terbitnya Keputusan Penghapusan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:

1. menyajikan kembali BMN tersebut ke dalam neraca; dan
2. melakukan penyusutan atas BMN tersebut sebagaimana layaknya aset tetap. (4) Pelaksanaan lebih lanjut atas barang rusak berat atau barang hilang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan BMN.

(1) Bantuan pemerintah berupa BMN yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara dikategorikan sebagai BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). (2) BMN berupa BPYBDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilaporkan oleh Pengguna Barang sebagai aset tetap sesuai dengan peruntukannya sebelum diserahterimakan kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara. (3) BMN berupa BPYBDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direklasifikasi ke dalam Daftar BPYBDS setelah diserahterimakan kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara.

(1) BMN berupa BPYBDS yang telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH (PP) dihapus dari BPYBDS. (2) Dalam hal BMN berupa BPYBDS yang ditetapkan sebagai PMN nilainya berbeda dengan nilai dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara maka: a. BMN berupa BPYBDS tetap dicatat dalam Daftar BPYBDS, dalam hal:

1. selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima akan diajukan PMN tambahan; atau
2. selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima masih dalam proses PMN tambahan; b. BMN berupa BPYBDS dihapus dari Daftar BPYBDS dan direklasifikasi ke dalam Aset Tetap Pengguna Barang, dalam hal selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima tidak diajukan PMN tambahan. (3) BMN berupa BPYBDS yang batal ditetapkan sebagai PMN direklasifikasi ke dalam Aset Tetap Pengguna Barang.

(1) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pengguna Barang dapat menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud. (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan dan/atau dengan sengaja menghilangkan bukti kepemilikan BMN, pihak yang menyalahgunakan bukti kepemilikan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan/atau

dapat diindikasikan terpenuhinya unsur pidana, sanksi administratif dapat disertai dengan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah, ditatausahakan sebagai aset lancar berupa persediaan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya: a. dimasukkan ke dalam daftar barang persediaan yang tidak dikuasai; b. tidak disajikan dalam neraca; dan c. diungkapkan dalam catatan atas laporan bmn dan catatan atas laporan keuangan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai. (5) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang: a. mengeluarkan BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai; b. menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan

c. melakukan Penatausahaan sebagai aset lancer berupa persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berlaku untuk BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Daftar, buku, laporan, dan catatan atas laporan BMN yang digunakan dalam Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang mendaftarkan dan mencatat semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan ini menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan melaporkannya kepada Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan/ketentuan lain mengenai penatausahaan BMN yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA