Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMEN Peraturan Menteri Nomor pm69 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATASJENIS...

Pasal 8

BAB 2 — JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tarif jasa penundaan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dikelompokkan dalam: a. kapal angkutan laut luar negeri:

  1. kapal GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan GT 500 (seribu lima ratus Gross Tonnage);
  2. kapal GT 1.501 (seribu lima ratus satu Gross Tonnage) sampai dengan GT 8.000 (delapan ribu Gross Tonnage);
  3. kapal GT 8.001 (delapan ribu satu Gross Tonnage) sampai dengan GT 18.000 (delapan belas ribu Gross Tonnage);
  4. kapal GT 18.001 (delapan belas ribu satu Gross Tonnage) sampai dengan GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu Gross Tonnage); dan
  5. kapal diatas GT 7000 (tujuh puluh lima ribu Gross Tonnage). b. kapal angkutan laut dalam negeri:
  6. kapal GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan GT 500 (seribu lima ratus Gross Tonnage);
  7. kapal GT 1.501 (seribu lima ratus satu Gross Tonnage) sampai dengan GT 8.000 (delapan ribu Gross Tonnage);
  8. kapal GT 8.001 (delapan ribu satu Gross Tonnage) sampai dengan GT 18.000 (delapan belas ribu Gross Tonnage);
  9. kapal GT 18.001 (delapan belas ribu satu Gross Tonnage) sampai dengan GT 75.000 (tujuh puluh lima ribu Gross Tonnage); dan
  10. kapal diatas GT 7000 (tujuh puluh lima ribu Gross Tonnage).
← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →