Peraturan Menteri Nomor pm59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pemegang Kewenangan dan Bertanggung Jawab

MENETAPKAN Kebijakan dan Pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara. 3. Pengguna Barang adalah Menteri Perhubungan sebagai Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Kantor/ Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja atau Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Anggaran untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya. 5. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 6. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Belanja Barang dan Modal. 7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi yang bersangkutan. 8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, dan Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah, dengan tidak mengubah Status Kepemilikan. 9. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 10. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima

imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. 11. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 12. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

13. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

14. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

16. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah, atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang- kurangnya dengan nilai seimbang.

17. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Perhubungan, atau dari Kementerian Perhubungan kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

18. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara.

20. Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara.

21. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.

23. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data Barang Milik Negara.

24. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing- masing Pengguna Barang.

25. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

26. Aset Tidak Berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Kementerian yang meliputi perangkat lunak (software) komputer, lisensi, waralaba (franchise), paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka

panjang, yang mempunyai nilai sejarah/budaya dan Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan. 27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari Penghapusan, dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah. 28. Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara. 29. Harga Taksiran adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim/Panitia Penghapusan yang dibentuk pejabat yang berwenang dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. 30. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. 31. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 32. Entitas Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah unit Pemerintahan yang wajib menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas pelaporan. 33. Entitas Pelaporan di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 34. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau

kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. 35. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. 36. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. 37. Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang adalah Pimpinan unit organisasi Eselon I dimana Kuasa Pengguna Barang menjalankan tugas dan fungsi pada organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. 38. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. 39. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

(1) Barang Milik Negara meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi: a. barang yang diperoleh dari Hibah atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(1) Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (2) Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (3) Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaksanakan oleh semua Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Pengusulan serta Pelaporannya dilakukan secara berjenjang.

(1) Pengguna Barang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab: a. MENETAPKAN Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;

b. mengajukan rencana kebutuhan dan pengganggaran Barang Milik Negara; c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara; e. menggunakan Barang Milik Negara untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi; f. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara; g. mengajukan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara; h. mengajukan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; i. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang; j. mengajukan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang; k. melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara; l. melakukan Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara; dan m. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan. (3) Pengguna Barang yang membawahi perwakilan dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk yang bertugas pada perwakilan bersangkutan, sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang merupakan Pimpinan unit organisasi Eselon I dimana Kuasa Pengguna Barang menjalankan tugas dan fungsi pada organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal pada Sekretariat Jenderal; b. Direktur Jenderal pada Direktorat Jenderal; c. Inspektur Jenderal pada Inspektorat Jenderal; dan d. Kepala Badan pada Badan. (2) Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab untuk: a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dari penggunaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengguna Barang; b. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; c. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya; d. mengamankan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; e. mengajukan usul pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan dan Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang; f. mengajukan usul pemindahtangan Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang; g. mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Negara kepada pengguna barang;

h. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor dalam penguasaannya kepada pengguna barang; dan i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya.

Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Barang

(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis di pusat dan di daerah merupakan Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. (2) Kuasa Pengguna Barang pada Unit Kerja Eselon I, adalah: a. Kepala Biro Umum yang menangani Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal; b. Sekretaris Inspektorat Jenderal; c. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan d. Sekretaris Badan. (3) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan pengganggaran Barang Milik Negara untuk dilingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Menteri; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaanya kepada Menteri; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam pengguasannya;

f. mengajukan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Menteri; g. mengajukan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Menteri; h. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Menteri; i. mengajukan usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Menteri; j. MENETAPKAN pengalihan fungsi terhadap Barang Milik Negara; k. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaanya; dan l. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Menteri. (4) Penetapan Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Menteri tersendiri yang dalam pelaksanaanya didelegasikan penandatanganannya kepada Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara atas nama Menteri.

(1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.

(2) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara. (3) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Perhubungan dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. (4) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: a. standar barang; b. standar kebutuhan; dan/atau c. standar harga. (5) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Unit Kerja Eselon I menghimpun usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. (2) Usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelaahan meliputi: a. program dan rencana keluaran (output) sesuai dengan Master Plan; dan b. optimalisasi dan efektifitas penggunaan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. (3) Hasil penelaahan usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada Menteri untuk dibahas bersama dengan unit kerja terkait dengan memperhatikan data barang.

Objek Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan bangunan.

Pengadaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penggunaan Barang Milik Negara ditetapkan statusnya oleh: a. Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang. (2) Penetapan Status Penggunaan tidak dilakukan terhadap Barang Milik Negara berupa: a. barang persediaan; b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; d. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan e. Aset Tetap Renovasi (ATR). (3) Penggunaan Barang Milik Negara, meliputi: a. penetapan status penggunaan Barang Milik Negara;

b. penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain; c. penggunaan sementara Barang Milik Negara; dan d. pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara.

(1) Pengelola barang dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan dan persetujuan penggunaan sementara atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang. (2) Pendelegasian penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara atas Barang Milik Negara dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/satuan. (3) Pendelegasian penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/satuan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Pengguna barang melaporkan Barang Milik Negara yang dalam penguasaanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; dan b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan MENETAPKAN status penggunaan Barang Milik Negara dimaksud.

Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang. (2) Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. (3) Pemanfaatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan Pengelola Barang. (4) Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. (5) Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Badan Layanan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara berupa: a. Sewa; b. Pinjam Pakai;

c. Kerja Sama Pemanfaatan; d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagan Ketiga Sewa

(1) Sewa Barang Milik Negara dilaksanakan terhadap: a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; dan b. Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang. (2) Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengajukan usulan sewa kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal. (3) Tata cara sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Besaran sewa Barang Milik Negara ditetapkan oleh: a. Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara yang status penggunaannya berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang untuk Barang Milik Negara berupa:

1. tanah dan/atau bangunan termasuk atas ruang di bawah/di atas permukaan tanah; dan
2. selain tanah dan/atau bangunan. yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (2) Barang Milik Negara dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara. (3) Tata cara penetapan besaran sewa yang status penggunaannya ada pada pengguna barang, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pinjam pakai Barang Milik Negara dilaksanakan antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah. (2) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Negara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. (4) Tata cara pinjam pakai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan pihak lain dilaksanakan untuk: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara; dan b. meningkatkan penerimaan negara.

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan bentuk: a. kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan b. kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara dilaksanakan terhadap Barang Milik Negara yang dalam penguasaannya oleh Kuasa Pengguna Barang. (2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(1) Kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara dimaksud; b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan paling sedikit 3 (tiga) peserta/peminat, kecuali untuk Barang Milik Negara yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan; d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang; f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Negara yang menjadi

obyek kerjasama pemanfaatan; dan g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (2) Biaya berkenaan dengan persiapan kerjasama pemanfaatan sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Biaya berkenaan dengan persiapan kerja sama pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra kerja sama pemanfaatan dibebankan kepada mitra Pemanfaatan. (4) Tata cara kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang. (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan Bangun Serah

Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsinya. (5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian.

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan paling sedikit 3 (tiga) peserta/peminat. (3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. membayar kontribusi tahunan ke rekening kas umum negara setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; b. tidak menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan c. memelihara objek bangun guna serah dan Bangun Serah Guna. (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Milik Negara hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

(5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat: a. pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; c. jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan e. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Izin mendirikan bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Republik INDONESIA. (7) Biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sampai dengan penunjukan mitra dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (8) Biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra dibebankan pada mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

(1) Mitra bangun guna serah Barang Milik Negara harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada pengelola barang segera setelah selesainya pembangunan; b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Negara tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh pengelola barang. (3) Tata cara Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk: a. Perseroan Terbatas; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Koperasi.

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Barang Milik Negara dilaksanakan terhadap: a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; dan b. Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang. (2) Petunjuk pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Barang Milik Negara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. (3) Pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Barang Milik Negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah

c.q. Kementerian Perhubungan. (2) Barang Milik Negara berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik INDONESIA c.q. Kementerian Perhubungan. (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Negara wajib disimpan dengan tertib dan aman. (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang. (3) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan wajib dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

(1) Barang Milik Negara dapat diasuransikan. (2) Pengasuransian Barang Milik Negara dilaksanakan untuk pengamanan Barang Milik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara. (3) Pengasuransian Barang Milik Negara dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas. (4) Pengasuransian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara yang berada di bawah penguasaannya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara berkala. (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Negara. (3) Dalam hal Barang Milik Negara dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung

jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra kerja sama pemanfaatan, mitra bangun guna serah/bangun serah guna, atau mitra kerja sama penyediaan infrastruktur.

Penilaian Barang Milik Negara dilakukan untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk: a. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau b. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang. (2) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan nilai jual objek pajak. (3) Hasil penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara.

(1) Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan untuk pemanfaatan atau pemindahtanganan

dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengguna barang. (2) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. (3) Hasil penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pengguna barang untuk Barang Milik Negara.

(1) Barang Milik Negara yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pengelola barang. (4) Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan PRESIDEN; dan b. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang.

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh penguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan PRESIDEN. (3) Usul untuk memperoleh persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh pengelola barang.

Penjualan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, kewenangan dan tanggung jawab persetujuan dilakukan oleh Menteri terhadap: a. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000, - (seratus juta rupiah) per unit/satuan; atau b. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi, atau restorasi.

(1) Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau idle; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penjualan Barang Milik Negara dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Barang Milik Negara yang bersifat khusus; dan b. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

(1) Penjualan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (2) Penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada pengguna barang untuk diteliti dan dikaji; b. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang; c. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya; d. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya; e. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan PRESIDEN atau DPR, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud; dan f. penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan PRESIDEN atau DPR. (4) Hasil penjualan Barang Milik Negara wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara.

(1) Tukar menukar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi Barang Milik Negara; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Tukar menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara; c. Swasta; atau

(3) Tukar menukar Barang Milik Negara dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk Barang Milik Negara; b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan c. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan. (4) Penetapan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (6) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf b dilaksanakan oleh pengguna barang setelah

mendapat persetujuan pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (7) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

(1) Tukar menukar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengelola barang mengkaji perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. pengelola barang MENETAPKAN tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sesuai dengan batas kewenangannya; c. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan; dan d. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Tukar menukar Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/ pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang; b. pengelola barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai dengan batas kewenangannya; d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar

dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang; dan e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, kewenangan dan tanggung jawab persetujuan dilakukan oleh Menteri terhadap: a. Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan untuk kegiatan pemerintahan, kecuali yang memerlukan persetujuan PRESIDEN/DPR; b. Barang Milik Negara selain tanah dan /atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000, - (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan c. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi atau restorasi.

(1) Hibah Barang Milik Negara dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara.

(1) Hibah Barang Milik Negara dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk Barang Milik Negara; b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; dan c. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

(1) Hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengelola barang mengkaji perlunya hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; b. pengelola barang MENETAPKAN tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya; c. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

d. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (2) Hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern-instansi pengguna barang; b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang; dan e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan hibah, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

(2) Penyertaan modal pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Barang Milik Negara yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau b. Barang Milik Negara lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk Barang Milik Negara; b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; dan c. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan. (2) Penetapan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (3) Penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola barang untuk Barang Milik Negara. (4) Penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk Barang Milik Negara.

(5) Penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengelola barang mengkaji perlunya penyertaan modal pemerintah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; b. pengelola barang MENETAPKAN tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah sesuai batas kewenangannya; c. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; d. pengelola barang menyiapkan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait; e. pengelola barang menyampaikan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH kepada

untuk ditetapkan; dan f. penggelola barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya milik negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah PERATURAN PEMERINTAH ditetapkan. (2) Penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; d. pengelola barang menyiapkan rancangan PERATURAN PEMERINTAH mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan melibatkan instansi terkait; e. pengelola barang menyampaikan rancangan PERATURAN PEMERINTAH kepada

untuk ditetapkan; dan f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya milik negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah PERATURAN PEMERINTAH ditetapkan.

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas Barang Milik Negara dilakukan untuk pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pertimbangan: a. Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara untuk penugasan pemerintah; atau b. Barang Milik Negara lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum

lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemusnahan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal: a. Barang Milik Negara tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemusnahan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan dan tanggung jawab persetujuan dilakukan oleh Menteri terhadap: a. persediaan; b. aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c. Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan d. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi atau restorasi. (3) Tata cara pemusnahan Barang Milik Negara, tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara menghapuskannya dari Daftar Barang dengan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (2) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; dan b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang. (3) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal: a. Penyerahan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan kepada Pengelola Barang; b. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lainnya; c. Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pihak Lain; d. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan UNDANG-UNDANG; e. Pemusnahan; dan f. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan Barang Milik Negara, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman /hewan/temak, serta

terkena dampak dari terjadinya force majeure. (4) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal: a. Beralih Kepemilikannya; b. Dimusnahkan; dan c. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan Barang Milik Negara, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman /hewan/temak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

(1) Pengelola Barang dapat mendelegasikan penghapusan atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang. (2) Pendelegasian penghapusan atas Barang Milik Negara dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000, - (seratus juta rupiah) per unit/satuan. (3) Pendelegasian penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000, - (seratus juta rupiah) per unit/satuan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tata cara penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penatausahaan Barang Milik Negara meliputi: a. pembukuan; b. inventarisasi; dan c. pelaporan.

Bagian Pertama Pembukuan

(1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara (DBMN) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. (3) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1) Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

(1) Pengguna barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap Barang Milik Negara yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun. (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

(1) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang. (2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang. (3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan. (4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Eselon I Atasan Kuasa Pengguna Barang selain melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, diberikan kewenangan untuk: a. mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara langsung kepada Pengelola Barang; b. MENETAPKAN jenis, jumlah, dan nilai Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut persetujuan pemindahtanganan dan pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Eselon I masing-masing atas nama Menteri; c. menerbitkan keputusan pembentukan panitia penghapusan barang dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna; dan d. menerbitkan keputusan penghapusan barang dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Eselon I masing-masing atas nama Menteri.

(2) Kuasa Pengguna Barang selain melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan kewenangan untuk: a. mengajukan permohonan penetapan status Barang Milik Negara untuk penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah langsung kepada Pengelola Barang; b. mengajukan permohonan pemindahtanganan Barang Milik Negara langsung kepada pengelola barang; c. mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara langsung kepada pengelola barang; dan d. mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Negara langsung kepada pengelola barang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pendelegasian kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan umum pengelolaan Barang Milik Negara. (2) Menteri Keuangan MENETAPKAN kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara.

(1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara yang berada di bawah penguasaannya. (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. (3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara, untuk penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara. (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap kerugian negara akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Perhubungan diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani urusan keuangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA