Peraturan Menteri Nomor pm58 Tahun 2013 tentang PENANGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN PELABUHAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan lain ke perairan dan pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.
2. Perairan INDONESIA adalah laut teritorial INDONESIA beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung www.djpp.kemenkumham.go.id

dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 6. Unit Kegiatan Lain adalah pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan. 7. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya. 8. Bahan Lain adalah bahan selain minyak yang dapat mencemari perairan. 9. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya minyak dan/atau bahan lain ke dalam perairan dan pelabuhan sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan. 10. Prosedur Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Prosedur adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan, komunikasi dan pedoman teknis operasi penanggulangan pencemaran. 11. Personil Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Personil adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di unit kegiatan lain dan pelabuhan untuk melakukan tugas penanggulangan pencemaran. 12. Peralatan dan Bahan Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Peralatan dan Bahan adalah peralatan dan bahan yang digunakan sebagai sarana penanggulangan pencemaran. 13. Latihan Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Latihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau keahlian personil dalam rangka kesiagaan penanggulangan pencemaran. 14. Penilaian (Assesment) Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Penilaian adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa data sebagai dasar penyusunan prosedur penanggulangan pencemaran. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pencemaran di perairan dan pelabuhan dapat bersumber dari: a. kapal; b. unit kegiatan lain; dan c. kegiatan kepelabuhanan. (2) Pencemaran di perairan dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. minyak; dan b. bahan lain.

(1) Setiap kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran. (2) Persyaratan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur; b. personil; c. peralatan dan bahan; dan d. latihan.

(1) Awak kapal wajib menanggulangi tumpahan minyak atau bahan lain yang bersumber dari kapalnya. (2) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya. (3) Pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. prosedur penanggulangan pencemaran tier 1; b. prosedur penanggulangan pencemaran tier 2; dan c. prosedur penanggulangan pencemaran tier 3. (2) Setiap unit kegiatan lain dan pelabuhan wajib memiliki prosedur penanggulangan pencemaran tier 1. (3) Prosedur penanggulangan pencemaran tier 2 dan prosedur penanggulangan pencemaran tier 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pencemaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Prosedur penanggulangan pencemaran tier 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan. (5) Prosedur penanggulangan pencemaran tier 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan berdasarkan tingkatan tier 1. (6) Prosedur penanggulangan pencemaran tier 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan tier 2 atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Setiap prosedur penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat: a. struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional; b. sistem pelaporan dan komunikasi; dan c. pedoman teknis operasi. (2) Struktur dan tata kerja organisasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. koordinator misi (Mission Coordinator-MC); b. komando lapangan (On Scene Commander-OSC); dan c. operator. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tanggung jawab dan fungsi organisasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. koordinator misi mempunyai fungsi mengkoordinir operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan, Koordinator Misi Tier 1 dan 2 bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, dan Koordinator Misi Tier 3 bertanggung jawab kepada Menteri; b. komando lapangan mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan dan bertanggung jawab kepada koordinator misi; dan c. operator mempunyai fungsi melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran di perairan dan/atau pelabuhan dan bertanggung jawab kepada komando lapangan. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, koordinator misi mempunyai tugas: a. mengaktifkan prosedur penanggulangan pencemaran; b. menunjuk dan mengukuhkan komando lapangan; c. merencanakan dan MENETAPKAN strategi operasi penanggulangan pencemaran; d. mengkoordinasikan dukungan sumber daya personil, peralatan, dan lainnya; e. menyatakan pemberhentian operasi penanggulangan pencemaran; dan f. melaksanakan urusan administrasi dan dokumentasi operasi penanggulangan pencemaran. (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, komando lapangan mempunyai tugas: a. memimpin dan memegang komando dalam operasi penanggulangan pencemaran dan penanggulangan dampak pencemaran serta operasi lainnya; b. melaksanakan strategi penanggulangan pencemaran; c. meminta dukungan sumber daya yang diperlukan kepada koordinator misi; d. mengarahkan dukungan sumber daya dari unit kegiatan lain dan pelabuhan; e. mengumpulkan informasi data pencemaran dan kondisi lingkungan di wilayah pencemaran; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

f. melaporkan pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran kepada koordinator misi. (6) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, operator mempunyai tugas: a. mencari data pencemaran dan kondisi lingkungan di wilayah pencemaran; b. menyiapkan dan mengoperasikan peralatan penanggulangan pencemaran; c. menghentikan sumber tumpahan bahan pencemar; d. mengambil sampel bahan pencemar; e. melokalisir, mengambil, dan menampung tumpahan bahan pencemar; f. mendispersi tumpahan bahan pencemar; dan g. melaporkan pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran kepada komando lapangan. (7) Sistem pelaporan dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (8) Pedoman teknis operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penilaian dan pemantauan pencemaran; b. penetapan strategi operasi penanggulangan pencemaran; c. penghentian sumber tumpahan bahan pencemar; d. pengambilan sampel bahan pencemar; e. pelokalisiran tumpahan bahan pencemar; f. pengambilan tumpahan bahan pencemar; g. penampungan tumpahan bahan pencemar; h. pendispersi bahan pencemar; i. pembuangan bahan pencemar; dan j. evaluasi dan penyiapan dokumen operasi penanggulangan pencemaran.

(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki personil penanggulangan pencemaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tingkat kompetensi yang terdiri atas: a. operator atau pelaksana; b. penyelia (supervisor) atau komando lapangan (on scene commander); dan c. manajer atau administrator. (3) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan: a. tingkat 1, untuk operator atau pelaksana; b. tingkat 2, untuk penyelia (supervisor) atau komando lapangan (on scene commander); dan c. tingkat 3, untuk manajer atau administrator. (4) Pelatihan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup materi sekurang-kurangnya terdiri atas: a. jenis, sifat, dan karakteristik serta prediksi pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan lain; b. strategi penanggulangan; c. keselamatan dan kesehatan kerja; d. operasional peralatan penanggulangan; e. teknik penanggulangan, dengan cara:

1. mekanik;
2. kimia; dan
3. biologi. f. pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan akhir hasil penanggulangan; g. pembersihan pantai; h. perawatan dan pemeliharaan peralatan; i. teknik pengambilan sampel bahan pencemar, air, dan biota; j. latihan kering (table top exercise) termasuk latihan komunikasi; dan k. latihan penggelaran peralatan (equipment deployment exercise). (5) Pelatihan tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup materi sekurang-kurangnya terdiri atas: a. jenis, sifat, dan karakteristik serta dampak tumpahan minyak dan/atau bahan lain; b. prediksi pergerakan tumpahan minyak dan/atau bahan lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kajian tumpahan minyak dan/atau bahan lain; d. pelokalisiran, perlindungan, dan pengambilan kembali tumpahan minyak dan/atau bahan lain; e. penggunaan dispersant; f. pembersihan pantai; g. keselamatan di lokasi musibah; h. pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan hasil penanggulangan; i. perencanaan operasional; j. pengumpulan bukti dan dokumentasi; k. manajemen komando dan pengendalian; l. tanggung jawab dan kompensasi; m. komunikasi dan informasi; n. latihan manajemen musibah; o. penghentian operasi penanggulangan dan evaluasi; dan p. pemberitaan kepada media dan masyarakat. (6) Pelatihan tingkat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mencakup materi sekurang-kurangnya terdiri atas: a. peran dan tanggung jawab administrator atau manajer; b. penyebab dan dampak dari pencemaran minyak dan/atau bahan lain; c. kebijakan dan strategi penanggulangan; d. rencana tanggap darurat; e. struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi dan tata kerja organisasi operasional; f. peraturan nasional dan konvensi internasional serta kerjasama internasional; g. manajeman krisis; h. pemberitaan kepada media dan masyarakat; i. aspek administrasi dan finansial dari penanggulangan pencemaran; j. tanggung jawab dan kompensasi; dan k. kebijakan penghentian operasi penanggulangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan sertifikat keterampilan yang dikeluarkan oleh lembaga dan/atau badan pelatihan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.

(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki personil dengan tingkat kompetensi paling sedikit terdiri atas: a. 6 (enam) orang operator atau pelaksana; b. 1 (satu) orang penyelia atau komando lapangan; dan c. 1 (satu) orang manajer atau administrator. (2) Kewajiban pelabuhan dan unit kegiatan lain untuk memiliki personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penanggulangan pencemaran yang berbadan hukum INDONESIA dan/atau koperasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Penyediaan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat perjanjian. (4) Setiap personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di lokasi pelabuhan dan unit kegiatan lain.

(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib memiliki peralatan dan bahan. (2) Peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. alat pelokalisir (oil boom); b. alat penghisap (skimmer); c. alat penampung sementara (temporary storage); d. bahan penyerap (sorbent); dan e. bahan pengurai (dispersant). (3) Untuk mengoperasikan peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib menyediakan sarana mobilisasi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus memiliki alat pelokalisir (oil boom) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, paling sedikit 1 1/2 (satu setengah) kali panjang kapal terbesar yang berlabuh di pelabuhan dan/atau unit kegiatan lain. (2) Dalam hal pelabuhan dan/atau unit kegiatan lain dapat melayani lebih dari satu kapal dalam waktu bersamaan untuk melakukan bongkar muat bahan yang dapat menimbulkan pencemaran, harus dilakukan penilaian untuk menentukan panjang minimum alat pelokalisir (oil boom) yang harus dimiliki.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penghisap (skimmer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan kapasitas dan jenis sesuai dengan potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penampung sementara (temporary storage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, paling sedikit sejumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain yang dapat dihisap dalam waktu 10 (sepuluh) jam per hari dan/atau berdasarkan hasil penilaian.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan penyerap (sorbent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yang paling sedikit mampu menyerap 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain yang dapat terjadi dan/atau berdasarkan hasil penilaian.

Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai bahan pengurai (dispersant) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit mampu mengurai 10% (sepuluh persen) dari jumlah maksimum potensi pencemaran minyak dan/atau bahan lain berdasarkan hasil penilaian.

(1) Kewajiban pelabuhan dan unit kegiatan lain untuk memiliki peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat disediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penanggulangan pencemaran yang berbadan hukum INDONESIA dan/atau koperasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyediaan peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perjanjian. (3) Setiap peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus tersedia di lokasi pelabuhan dan unit kegiatan lain.

(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib melaksanakan latihan penanggulangan pencemaran. (2) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kesiagaan personil, peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran, serta uji coba prosedur yang telah ditetapkan. (3) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. latihan komunikasi dan pelaporan; b. latihan kering (table top exercise); c. latihan penggelaran peralatan (deployment equipment exercise); dan d. latihan gabungan dan terpadu.

(1) Latihan komunikasi dan pelaporan, dan latihan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk melatih personil dalam melaksanakan sistem komunikasi dan pelaporan serta teknik dan strategi penanggulangan pencemaran. (2) Latihan komunikasi dan pelaporan, dan latihan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1) Latihan penggelaran peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk melatih personil dalam melaksanakan komunikasi, operasional peralatan, dan teknik operasi penanggulangan pencemaran. (2) Latihan penggelaran peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Latihan gabungan dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk melatih personil dalam pelaksanaan komunikasi, operasional peralatan, teknik operasi dan kerjasama penanggulangan pencemaran. (2) Latihan gabungan dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Pengawasan latihan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Persyaratan penanggulangan pencemaran di unit kegiatan lain dan kegiatan kepelabuhanan dilakukan berdasarkan penilaian (assessment). (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji antara lain: a. potensi pencemaran yang dapat terjadi di area unit kegiatan lain atau pelabuhan; b. kepekaan lingkungan; c. kondisi arus dan angin di daerah unit kegiatan lain atau pelabuhan; dan d. perkiraan pergerakan tumpahan minyak dan bahan lainnya. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. hasil kajian potensi pencemaran di unit kegiatan lain atau pelabuhan; b. peta kepekaan lingkungan; c. perkiraan pergerakan tumpahan minyak; d. metode dan teknik penanggulangan pencemaran; e. perhitungan ketersediaan peralatan dan bahan; f. perhitungan ketersediaan personil; dan g. laporan akhir hasil penilaian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain. (5) Dalam hal Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain tidak melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penilaian dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum INDONESIA dan/atau koperasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal.

(1) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), perusahaan dan/atau koperasi mengajukan permohonan penetapan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, yang salah satu bidang usahanya bergerak di bidang penanggulangan pencemaran; b. Nomor Pokok Wajb Pajak; c. surat keterangan domisili perusahaan; d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan; e. memiliki tenaga ahli paling sedikit 4 (empat) orang yang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang kartografi;
2. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang ahli lingkungan/analisis mengenai dampak lingkungan/pengendali dampak lingkungan;
3. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang penanggulangan pencemaran di laut minimal tingkat 2; dan
4. 1 (satu) orang dengan keahlian di bidang perkapalan dan/atau kepelabuhanan. (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan sebagai perusahaan penilaian persyaratan penanggulangan pencemaran terhadap unit kegiatan lain dan www.djpp.kemenkumham.go.id

pelabuhan sesuai Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Direktur Jenderal menyampaikan penolakan beserta alasannya, sesuai Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi.

(1) Untuk memperoleh pengesahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan analisa dan evaluasi hasil penilaian. (3) Dalam hal hasil analisa dan evaluasi atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan Hasil Penilaian (Assesment) sesuai format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Dalam hal hasil analisa dan evaluasi atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Direktur Jenderal menyampaikan penolakan beserta alasannya, sesuai format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Pelabuhan dan unit kegiatan lain yang telah memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran diberikan Surat Pengesahan Pemenuhan Persyaratan Penanggulangan Pencemaran oleh Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk mendapatkan Surat Pengesahan Pemenuhan Persyaratan Penanggulangan Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. prosedur penanggulangan pencemaran; b. daftar peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran serta bukti kepemilikan dan/atau penguasaan peralatan dan bahan; c. daftar personil penanggulangan pencemaran dan sertifikat keahlian yang dimiliki; dan d. jadwal pelaksanaan latihan penanggulangan pencemaran. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi. (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Pengesahan Pemenuhan Persyaratan Penanggulangan Pencemaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6) Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) Surat Pengesahan Pemenuhan Persyaratan Penanggulangan Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan verifikasi pembaharuan. (8) Pengawasan pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran di pelabuhan dan unit kegiatan lain, dilakukan verifikasi antara oleh Direktur Jenderal setiap 2,5 (dua setengah) tahun sekali.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk mendapatkan persetujuan usaha penanggulangan pencemaran, perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. aspek administratif:

1. akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang salah satu bidang usahanya bergerak di bidang penanggulangan pencemaran;
2. surat keterangan domisili perusahaan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan. b. aspek teknis:
5. tenaga ahli meliputi: a) 6 (enam) orang personil operator; b) 1 (satu) orang penyelia (supervisor); dan c) 1 (satu) orang teknisi pemeliharaan peralatan penanggulangan pencemaran.
6. memiliki peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran paling sedikit terdiri atas: a) alat pelokalisir (oil boom) sepanjang 200 m (dua ratus meter); b) 1 (satu) set alat penghisap (skimmer) dengan kapasitas 10 (sepuluh) m3/jam; c) 1 (satu) buah alat penampung sementara (temporary storage) dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) m3; d) 1 (satu) pack bahan penyerap (sorbent); dan e) 100 (seratus) liter bahan pengurai (dispersant). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi. (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan Usaha Penanggulangan Pencemaran dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak www.djpp.kemenkumham.go.id

permohonan diterima secara lengkap sesuai format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sesuai format Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah pemohon melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Persetujuan usaha penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Dalam hal jangka waktu persetujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, perusahaan dapat mengajukan perpanjangan persetujuan usaha. (3) Persetujuan usaha penanggulangan pencemaran berlaku di seluruh INDONESIA.

Perusahaan penanggulangan pencemaran yang telah mendapatkan persetujuan wajib: a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat persetujuan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan; dan c. melaporkan pelaksanaan kontrak dengan pelabuhan atau unit kegiatan lain.

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id