Pasal 25

(1) Kegiatan pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang ditempatkan di alur-pelayaran dan pada perairan pelabuhan umum dilakukan oleh Direktur Jen- deral.

(2) Kegiatan pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b untuk kepentingan tertentu dan pa- da lokasi tertentu dapat dilakukan oleh badan usaha setelah menda- pat izin dari Direktur Jenderal.

(3) Kegiatan pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran untuk kepentingan tertentu dan pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran untuk kepentingan kegiatan kapal pada terminal khusus.

(4) Pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Stasiun Radio Pantai; dan b. Stasiun Vessel Traffic Services (VTS).