Peraturan Menteri Nomor pm23 Tahun 2015 tentang PENINGKATAN FUNGSI PENYELENGGARA PELABUHAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

3. Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

4. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

5. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

6. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

7. Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

8. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

9. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

10. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

11. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

12. Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

13. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.

14. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Penyelenggara Pelabuhan wajib melaksanakan peningkatan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan.

(1) Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan melakukan inventarisasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap aset dan lahan Badan Usaha Pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Pelabuhan lainnya. (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inventarisasi dan evaluasi serta pengawasan terhadap penggunaan lahan daratan dan fasilitas Pelabuhan untuk kegiatan Kepelabuhanan.

(1) Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan menyusun dan/atau melakukan tinjau ulang dan mengusulkan penetapan

Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara Pelabuhan mengatur, mengawasi dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan

Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan: a. penggunaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan; b. pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan fasilitas Pelabuhan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; dan c. kerjasama usaha antara Badan Usaha Pelabuhan dengan pihak ketiga termasuk hak pengelolaan lahan yang masih dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan. (3) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penyelenggara Pelabuhan: a. melakukan tindakan korektif terhadap penggunaan bagian hak pengelolaan lahan atas lahan daratan Pelabuhan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

b. memberikan sanksi berupa penghentian sementara terhadap penggunaan bagian hak pengelolaan lahan atas lahan daratan Pelabuhan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

(1) Untuk menjamin dan melaksanakan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan utama, dibentuk satuan pengamanan di Pelabuhan. (2) Satuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pada sisi daratan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; dan b. pada sisi perairan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama. (3) Dalam rangka pembentukan satuan pengamanan pada sisi daratan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagian sumber daya manusia yang menangani keamanan dan ketertiban dari kantor Kesyahbandaran Utama dialihkan ke kantor Otoritas Pelabuhan Utama sesuai dengan kebutuhan. (4) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Commitee).

Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Penyelenggara Pelabuhan mengatur mengendalikan membina dan mengawasi penyandaran kapal dan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dituangkan dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

(1) Untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan sebagai berikut: a. pelayanan kapal dan barang serta penumpang secara terpadu satu atap di bawah pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Penyelenggara Pelabuhan; b. pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu; c. pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Jasa Terkait dengan angkutan di

perairan dan kegiatan Usaha Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan; dan d. koordinasi dengan pihak terkait. (2) Dalam rangka menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan menyusun dan/atau melakukan tinjau ulang serta menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

(1) Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan menyusun dan/atau melakukan tinjau ulang serta mengusulkan penetapan standar kinerja operasional Pelabuhan kepada Direktur Jenderal. (2) Penyelenggara Pelabuhan melaporkan hasil evaluasi pencapaian kinerja operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.

(1) Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan melakukan fungsi pengawasan terhadap tarif jasa Kepelabuhanan, Usaha Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan, dan Usaha Jasa Terkait dengan angkutan di perairan meliputi: a. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses usulan kesepakatan besaran tarif antara penyedia dan pengguna jasa; b. pelaksanaan penetapan tarif; dan c. memastikan Badan Usaha Pelabuhan memberikan jasa Kepelabuhanan sesuai standar kinerja yang ditetapkan Direktur Jenderal. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyelenggara Pelabuhan: a. melakukan tindakan korektif terhadap pengusulan dan pelaksanaan penetapan tarif; b. melarang Badan Usaha Pelabuhan memungut tarif jasa Kepelabuhanan yang tidak ada pelayanan jasanya; dan c. memberikan sanksi berupa penundaan pemberlakuan tarif. (3) Setiap pelayanan jasa Kepelabuhanan, Usaha Jasa Terkait dengan Kepelabuhan, dan Usaha Jasa Terkait dengan angkutan di perairan dikenakan tarif sesuai dengan pelayanan jasa yang diberikan/disediakan.

Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan melakukan upaya-upaya peningkatan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Pelabuhan dan/atau Terminal berupa: a. tersedianya fasilitas penampungan limbah (reception facilities); b. tersedianya fasilitas penampungan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan; c. tersedianya lampu penerangan dengan pencahayaan yang terang dan pengatur suhu ruangan yang memadai; d. tersedianya fasilitas pendukung berupa ruang ibadah dan toilet yang memadai di setiap Terminal; dan e. tersedianya fasilitas untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus/difable dan ruang ibu menyusui.

Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Pelabuhan lainnya yang melakukan kegiatan pengusahaan Pelabuhan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif dan berkelanjutan di bidang manajemen pelabuhan, manajemen angkutan laut dan pengetahuan kontraktual atau perjanjian, serta melalui pendidikan dan pelatihan teknis lainnya.

Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan memberikan arahan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan pelatihan dan sertifikasi serta perizinan di bidang Kepelabuhanan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan Pelabuhan kepada masyarakat pengguna jasa Kepelabuhanan.

Untuk penguatan fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan meliputi: a. Otoritas Pelabuhan Utama melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan tertentu pada wilayah kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; b. Otoritas Pelabuhan Utama melaksanakan pengesahan desain fasilitas penunjang Pelabuhan untuk pembangunan Pelabuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; c. Otoritas Pelabuhan Utama membantu menyusun perumusan konsesi dan bentuk kerjasama lainnya dengan Badan Usaha Pelabuhan pada lokasi kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan d. Penyelenggara Pelabuhan memberikan izin pengerukan (maintenance dredging) dengan volume pengerukan = 100.000 m3 dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

(1) Operator Pelabuhan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan secara tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin atau sertifikat; atau d. pencabutan izin atau sertifikat. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan perundangan- undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pelabuhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2015 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY