Peraturan Menteri Nomor pm10 Tahun 2012 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap Pengguna Jasa Angkutan Massal Berbasis Jalan secara minimal.

2. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan.

3. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4. Kawasan Megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih Kawasan Metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

5. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

6. Kawasan Perkotaan Besar adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa.

7. Kawasan Aglomerasi Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sebuah sistem.

8. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

9. Fasilitas Pendukung Halte adalah fasilitas pejalan kaki menuju lokasi halte yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan dan/atau terowongan.

10. Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Angkutan Massal Berbasis Jalan.

12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilakukan di Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Megapolitan, Kawasan Metropolitan, dan Kawasan Perkotaan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kota sebagai daerah otonom; b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan; atau d. kawasan aglomerasi perkotaan. (3) Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan: a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal; b. lajur khusus; c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan d. angkutan pengumpan.

(1) Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal. (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa. (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis pelayanan; dan b. mutu pelayanan.

(4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; dan f. keteraturan. (5) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. indikator; dan b. nilai, ukuran atau jumlah.

(1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya Pengguna Jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut. (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:

1. lampu penerangan;
2. petugas keamanan; dan
3. informasi gangguan keamanan. b. keamanan di mobil bus, meliputi:
4. identitas kendaraan;
5. tanda pengenal pengemudi;
6. lampu isyarat tanda bahaya;
7. lampu penerangan;
8. petugas keamanan; dan
9. penggunaan kaca film sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.

(2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keselamatan pada manusia, meliputi:

1. standar operasional prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan; dan
2. standar operasional prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat. b. keselamatan pada mobil bus, meliputi:
3. kelaikan kendaraan;
4. peralatan keselamatan;
5. fasilitas kesehatan;
6. informasi tanggap darurat; dan
7. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri. c. keselamatan pada prasarana, meliputi :
8. perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan;
9. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool). (3) Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 merupakan fasilitas penyimpanan kendaraan yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan. (4) Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati Pengguna Jasa. (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:

1. lampu penerangan;

2. fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara; dan

3. fasilitas kebersihan;

4. luas lantai per orang;

5. fasilitas kemudahan naik/turun penumpang. b. kenyamanan di mobil bus, meliputi:

6. lampu penerangan;

7. kapasitas angkut;

8. fasilitas pengatur suhu ruangan; dan

9. fasilitas kebersihan;

10. luas lantai untuk berdiri per orang.

(1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi Pengguna Jasa mendapatkan akses Angkutan Massal Berbasis Jalan dan tarif yang terjangkau. (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor; b. ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan; dan c. tarif.

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi Pengguna Jasa penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil. (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kursi prioritas; b. ruang khusus untuk kursi roda; dan c. kemiringan lantai dan tekstur khusus.

(1) Keteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi Pengguna Jasa. (2) Keteraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. waktu tunggu; b. kecepatan perjalanan;

c. waktu berhenti di halte; d. informasi pelayanan; e. informasi waktu kedatangan mobil bus; f. akses keluar masuk halte; g. informasi halte yang akan dilewati; h. ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil bus; i. informasi gangguan perjalanan mobil bus; j. sistem pembayaran.

Rincian tentang jenis dan mutu pelayanan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 serta bentuk dan desain interior Angkutan Massal Berbasis Jalan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta memberikan saran dan masukan terhadap Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota. (2) Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan sekali oleh: a. Direktur Jenderal untuk angkutan massal berbasis jalan di perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi; b. Gubernur untuk angkutan massal berbasis jalan di perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. Bupati untuk angkutan massal berbasis jalan di perkotaan dalam wilayah kabupaten; dan d. Walikota untuk angkutan massal berbasis jalan di perkotaan dalam wilayah kota.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. fungsi dan manfaat jenis pelayanan; dan b. pemenuhan nilai/ukuran/jumlah jenis pelayanan. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan teknis; b. petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan; dan c. bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para petugas.

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang sudah ada wajib menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN