Peraturan Menteri Nomor pm-93 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan INDONESIA yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus INDONESIA yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera INDONESIA dengan ukuran tertentu.

6. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.

7. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

8. Penugasan adalah penyelenggaraan kegiatan angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

10. Kapal Berbendera INDONESIA adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal INDONESIA.

11. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera INDONESIA dan tidak dicatat dalam daftar kapal INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

12. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.

13. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan INDONESIA dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

14. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di INDONESIA.

15. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.

16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

17. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

19. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

20. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

21. Substitusi adalah penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya.

22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

23. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, www.djpp.kemenkumham.go.id

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 24. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 25. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 26. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 27. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 28. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 29. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (Owner’s Representative) adalah badan usaha atau perorangan warga negara INDONESIA atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di INDONESIA. 30. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus INDONESIA yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 31. Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. 32. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun www.djpp.kemenkumham.go.id

dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. 33. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya. 34. Receiving/Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. 35. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya. 36. Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran-rakyat. 37. Tarif Pelayanan Kelas Non-Ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan laut. 38. Keseimbangan Permintaan dan Tersedianya Ruangan adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (load factor) tertentu. 39. Kontrak Jangka Panjang adalah paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal. 40. Dokumen Muatan adalah konosemen atau bill of lading dan manifest. 41. Stuffing Peti Kemas adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam peti kemas. 42. Stripping Peti Kemas adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam peti kemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan. 43. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 44. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

45. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
46. Badan Hukum INDONESIA adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara/swasta dan/atau koperasi.
47. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
48. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
49. Gubernur adalah kepala daerah untuk provinsi.
50. Bupati atau Walikota adalah kepala daerah untuk kabupaten atau kota.

Angkutan laut terdiri atas: a. angkutan laut dalam negeri; b. angkutan laut luar negeri; c. angkutan laut khusus; dan d. angkutan laut pelayaran-rakyat.

Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan: a. trayek angkutan laut dalam negeri; b. pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan c. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan INDONESIA. (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan www.djpp.kemenkumham.go.id

penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan INDONESIA.

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur dan/atau trayek tidak tetap dan tidak teratur. (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri. (3) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan: a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata; b. pengembangan wilayah dan/atau daerah; c. rencana umum tata ruang; d. keterpaduan intra- dan antarmoda transportasi; dan e. perwujudan Wawasan Nusantara. (2) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut. (3) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan: a. rencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri; b. usulan trayek dari Pemerintah; c. usulan trayek dari pemerintah daerah; dan d. usulan trayek dari asosiasi perusahaan angkutan laut nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Jaringan trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan, digambarkan dalam peta jaringan trayek dan diumumkan oleh Direktur Jenderal pada forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) atau media cetak dan/atau elektronik.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), harus memberitahukan rencana trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal. (2) Rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek dihimpun oleh Direktur Jenderal sebagai bahan penyusunan jaringan trayek. (3) Berdasarkan rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan MENETAPKAN tambahan jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan. (4) Direktur Jenderal mengkoordinasikan evaluasi terhadap jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru. (2) Penambahan trayek tetap dan teratur dalam jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan yang ditunjukan dengan data dan informasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta tingkat mobilitas penduduk; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran; dan c. masukan dari asosiasi pengguna jasa angkutan laut. (3) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperkuat tingkat konektivitas antarpulau. (4) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional. (5) Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) yang terakhir bagi kapal yang telah beroperasi; d. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

e. salinan leasing, sewa (charter), dan penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut. (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan. (5) Format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6) Perusahaan angkutan laut nasional harus mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur yang telah dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut. (7) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan rencana pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal;

b. mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan c. mengumumkan tarif untuk kapal penumpang. (8) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan: a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; b. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lambat awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur atas hasil evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas hasil evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b dan Pasal 11 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali. (4) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur dan melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(1) Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur secara berkesinambungan dapat diberikan insentif berupa: a. pemberian prioritas sandar; b. penyediaan bunker sesuai trayek dan jumlah hari layar; dan c. keringanan tarif jasa kepelabuhanan. (2) Tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. tarif jasa labuh; b. tarif jasa tambat; dan c. tarif jasa penundaan. (3) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan trayek berupa deviasi dan omisi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk kapal-kapal yang memperoleh subsidi operasi/penugasan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara; b. omisi dilakukan apabila:

1. kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan;
2. tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau
3. kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya. c. selain deviasi dan omisi untuk kondisi sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, deviasi dan omisi juga dapat diberikan untuk keadaan-keadaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan segera, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masa puncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru. (3) Persetujuan atas deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 diberikan setelah perusahaan angkutan laut menyampaikan laporan yang didukung alasan/pertimbangan permohonan persetujuan deviasi dan omisi. (4) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan deviasi dan omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 6 dan Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan. (5) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal melakukan deviasi atau omisi. (6) Laporan deviasi atau omisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kapal melakukan deviasi atau omisi dengan melampirkan keterangan dari instansi yang berwenang. (7) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan deviasi dan omisi kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 8 dan Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri www.djpp.kemenkumham.go.id

Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional. (8) Persetujuan deviasi dan omisi diberikan untuk 1 (satu) kali pelayaran. (9) Selain melakukan penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi. (10) Laporan penggantian (substitusi) kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal dilakukan penggantian dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (11) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penggantian kapal kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional. (12) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan terhadap deviasi, omisi, dan substitusi serta melaporkan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan melakukan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Laporan penambahan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan asal maupun penyelenggara pelabuhan tujuan disertai data-data dan evaluasi terhadap realisasi angkutan pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan terakhir. (3) Dalam hal permohonan laporan penambahan pengoperasian kapal ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan alasan-alasan penolakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi. (5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6) Berdasarkan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan MENETAPKAN penambahan pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 14 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan. (3) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal; b. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah; c. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan d. daftar awak kapal. (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada www.djpp.kemenkumham.go.id

perusahaan angkutan laut nasional paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Perusahaan angkutan laut nasional dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib menyampaikan laporan: a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; b. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan c. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lama awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report), dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dapat mengangkut muatan: a. barang curah kering dan curah cair; b. barang yang sejenis; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

c. barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengangkut muatan barang umum apabila tidak tersedia kapal yang sesuai kebutuhan pada tujuan dan waktu yang sama yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur. (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur yang akan mengangkut muatan barang umum dapat mengajukan laporan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Dalam hal permohonan laporan penambahan urgensi muatan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan-alasan penolakan. (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan. (5) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan laporan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan untuk jenis muatan yang akan diangkut, dengan menggunakan format Contoh 19 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Angkutan laut luar negeri meliputi kegiatan: a. trayek angkutan laut luar negeri; b. angkutan laut lintas batas; c. keagenan umum kapal angkutan laut asing; dan d. perwakilan perusahaan angkutan laut asing. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA dan/atau kapal asing. (2) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari: a. pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri; atau b. pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (3) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur. (4) Penentuan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing.

(1) Penempatan kapal untuk dioperasikan pada trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing. (2) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal yang telah dioperasikan secara tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal dalam waktu 6 (enam) bulan sekali. (3) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal oleh perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan www.djpp.kemenkumham.go.id

luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui agen umum di INDONESIA yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing. (4) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(1) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal; b. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah; c. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; d. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 6 (enam) bulan sebelumnya; dan e. daftar awak kapal. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan INDONESIA. (3) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dengan menggunakan format Contoh 20a, Contoh 20b, dan Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal pelayaran kapalnya. (2) Perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat www.djpp.kemenkumham.go.id

(1), apabila tidak menyinggahi pelabuhan pada trayek yang sudah ditetapkan akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. (3) Terhadap kapal-kapal yang dioperasikan secara tetap dan teratur, diberikan insentif oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan berupa: a. pemberian prioritas sandar; b. penyediaan bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar; dan c. keringanan tarif jasa kepelabuhanan. (4) Kapal asing yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dengan trayek tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak teratur, dilarang melakukan kegiatan angkutan laut antarpulau dan/atau antarpelabuhan di dalam negeri.

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada agen umum di INDONESIA yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan dan Badan Usaha Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 21 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal sekurang-kurangnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(1) Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dapat melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus dalam negeri yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan ketentuan wajib: a. menyinggahi pelabuhan atau terminal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor (check point) kepada petugas Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina; atau b. mendatangkan petugas Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Karantina dari pelabuhan atau terminal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera INDONESIA dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara tidak tetap dan tidak teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal berbendera INDONESIA secara tidak tetap dan tidak teratur kepada Direktur Jenderal. (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(1) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan sertifikat pendaftaran kapal; b. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal; c. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report); dan d. daftar awak kapal (crew list). (2) Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan.

Pemberitahuan tertulis rencana pengoperasian kapal berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 22 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal berbendera INDONESIA pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan mencantumkan nama pelabuhan singgah kepada perusahaan angkutan laut nasional yang bersangkutan dengan menggunakan www.djpp.kemenkumham.go.id

format Contoh 23 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal berbendera INDONESIA pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal berbendera INDONESIA pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sekurang-kurangnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri untuk dioperasikan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal. (2) Pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri; b. salinan sertifikat pendaftaran kapal; c. salinan sertifikat keselamatan kapal; d. salinan sertifikat keamanan kapal; dan e. daftar awak kapal (crew list). (3) Pemberitahuan tertulis setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 24 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan menggunakan format Contoh 25 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai setiap perubahan (deviasi) dari laporan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sesuai dengan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan angkutan laut di luar negeri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera INDONESIA yang dioperasikan di luar negeri kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan. (2) Pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera INDONESIA yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan spesifikasi kapal yang dioperasikan; b. nama pelabuhan keberangkatan dan kedatangan di INDONESIA; c. bukti pengoperasian kapal berbendera INDONESIA di luar negeri; d. salinan sertifikat pendaftaran kapal; e. salinan sertifikat keselamatan kapal; f. salinan sertifikat keamanan kapal; dan g. daftar awak kapal (crew list). (3) Pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera INDONESIA yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan, dengan menggunakan format Contoh 26 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera INDONESIA yang dioperasikan di luar negeri dengan menggunakan format Contoh 27 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis setiap kapal berbendera INDONESIA yang dioperasikan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian setiap kapal berbendera INDONESIA yang dioperasikan di luar negeri dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (4) Pengoperasian kapal berbendera INDONESIA merupakan bagian dari potensi armada niaga nasional.

(1) Untuk memperlancar operasional kapal dan kepentingan perdagangan dengan negara tetangga dapat ditetapkan trayek angkutan laut lintas batas. (2) Trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan: a. usulan kelompok kerja sama sub-regional; dan b. jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) mil laut. (3) Penempatan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berukuran paling besar GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); dan b. perusahaan pelayaran-rakyat.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal. (2) Perusahaan pelayaran rakyat yang mengoperasikan kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Gubernur. (3) Pemberitahuan tertulis pengoperasian pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

menggunakan format Contoh 28 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan: a. salinan kesepakatan dari usulan kelompok kerja sub regional dan/atau kesepakatan pemerintah kedua negara yang berbatasan; b. salinan perjalanan kapal (sailing schedule); c. salinan sertifikat pendaftaran kapal; d. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal; e. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report); dan f. daftar awak kapal (crew list).

(1) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan format Contoh 29 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pencatatan atas persetujuan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas. (4) Gubernur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau b. perusahaan angkutan laut nasional. (3) Perusahaan angkutan laut asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Tata cara keagenan umum oleh perusahaan nasional keagenan kapal yang ditunjuk sebagai agen umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi kedatangan kapal asing yang diageninya/Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing kepada Direktur Jenderal. (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus. (3) Untuk kapal asing dengan trayek tetap dan teratur (liner), pemberitahuan tertulis mengenai rencana dan realisasi kedatangan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

(1) Pemberitahuan tertulis rencana kedatangan kapal asing yang diageni/Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. surat penunjukan keagenan umum (agency agreement/letter of appointment); c. salinan sertifikat kebangsaan kapal (certificate of nationality); d. salinan sertifikat keselamatan kapal; dan e. daftar awak kapal (crew list). (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal tiba di www.djpp.kemenkumham.go.id

pelabuhan INDONESIA, dengan menggunakan format Contoh 30 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Direktur Jenderal memberikan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dengan menggunakan format Contoh 31 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pemberitahuan tertulis realisasi kedatangan kapal asing yang diageni/Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 32 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilannya di INDONESIA. (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. badan hukum INDONESIA; b. perorangan warga negara INDONESIA; atau c. perorangan warga negara asing. (3) Penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui Kedutaan Besar Republik INDONESIA atau Konsulat Jenderal Republik INDONESIA di negara bersangkutan bagi warga negara asing; b. memiliki kartu izin tinggal sementara dari instansi terkait bagi warga negara asing; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memiliki izin kerja dari instansi terkait bagi warga negara asing; d. melampirkan pas foto terbaru bagi perorangan; e. melampirkan daftar riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan; f. memiliki surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; g. salinan sertifikat keahlian, sesuai posisi yang diajukan; dan h. memiliki surat keterangan sudah melunasi pajak tahun terakhir dan NPWP yang masih berlaku. (4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili kepentingan administrasi perusahaan angkutan laut asing yang menunjuknya dan bertugas melakukan: a. pemantauan atas kapal perusahaannya selama beroperasi

atau melakukan kegiatan di perairan dan/atau di pelabuhan INDONESIA; b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perusahaan angkutan laut asing terhadap agen umumnya dalam melayani kapalnya di perairan dan/atau di pelabuhan atau terminal khusus; dan c. memberikan saran kepada agen umumnya.

(1) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), wajib didaftarkan kepada Direktorat Jenderal oleh perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum perusahaan angkutan laut asing. (2) Pengajuan pendaftaran perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format Contoh 33 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Direktur Jenderal menerbitkan Certificate of Owner’s Representative terhadap perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), menggunakan format Contoh 34 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Certificate of Owner’s Representative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang tidak memiliki Certificate of Owner’s Representative dilarang melakukan kegiatan perwakilan perusahaan angkutan laut asing di INDONESIA. (4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di INDONESIA dilarang melakukan kegiatan keagenan kapal, booking muatan, dan kegiatan pencarian muatan.

(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan INDONESIA. (2) Kegiatan angkutan laut khusus untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan mengangkut: a. bahan baku; b. peralatan produksi; dan/atau c. hasil produksi untuk kepentingan sendiri. (3) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bahan-bahan yang langsung digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya. (4) Peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya. (5) Hasil produksi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya yang masih digunakan untuk kepentingan sendiri. (6) Bahan baku, peralatan produksi, dan hasil produksi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan dokumen muatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan badan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang: a. industri; b. kehutanan; c. pariwisata; d. pertambangan; e. pertanian; f. perikanan; g. salvage dan pekerjaan bawah air; h. pengerukan; i. jasa konstruksi; dan j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

(1) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan usaha pokoknya. (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. (3) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 35 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan: a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); www.djpp.kemenkumham.go.id

b. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal; c. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya bagi kapal yang telah beroperasi; dan d. salinan leasing, sewa (charter), penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut. (5) Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan. (6) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut khusus kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 36 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah dengan menggunakan format Contoh 37 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (8) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 38 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus dapat mengajukan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan menggunakan format Contoh 39 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (10) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan dengan menggunakan format Contoh 40 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib menyampaikan laporan: a. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan, dengan menggunakan format Contoh 3a, Contoh 3b, dan Contoh 3c pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; b. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya, yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; c. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan d. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tidak tersedianya kapal; dan b. belum adanya perusahaan angkutan laut nasional yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan laut yang ada. (3) Izin penggunaan kapal angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan: a. tersedianya kapal; dan b. adanya perusahaan angkutan laut nasional yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan laut yang ada.

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang akan mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib menyampaikan permohonan izin mengangkut muatan atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal dioperasikan untuk mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 41 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas permohonan izin mengangkut muatan atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format Contoh 42 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen umum bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya. (3) Perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk sebagai agen umum pelaksana kegiatan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan: a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); b. salinan surat penunjukan keagenan umum (agency agreement/letter of appointment); c. salinan sertifikat kebangsaan kapal (certificate of nationality); d. salinan sertifikat keselamatan kapal; dan e. daftar awak kapal (crew list). (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum kapal tiba di pelabuhan INDONESIA dengan menggunakan format Contoh 43 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (6) Dalam hal pelaksana kegiatan angkutan laut asing tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal yang diageni dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus. (7) Perusahaan angkutan laut nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi kapal yang diageni tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

(1) Direktur Jenderal memberikan Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dengan menggunakan format Contoh 44 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Direktur Jenderal melakukan pencatatan atas Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Persetujuan www.djpp.kemenkumham.go.id

Keagenan Kapal Asing (PKKA) sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh orang peseorangan warga negara INDONESIA atau perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat. (2) Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat berbendera INDONESIA berupa: a. Kapal Layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin; b. Kapal Layar Motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau c. Kapal Motor (KM) dengan ukuran tertentu. (3) Kapal layar motor berukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kapal layar motor berbendera INDONESIA yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu. (4) Kapal motor dengan ukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kapal motor berbendera INDONESIA yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku. (5) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyinggahi pelabuhan negara tetangga atau lintas batas dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antarnegara. (6) Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

(1) Dalam rangka pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat, Direktur Jenderal melakukan pembinaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. peningkatan keterampilan manajemen bagi perusahaan berupa pendidikan di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di lingkungan masyarakat pelayaran-rakyat; b. peningkatan keterampilan baik awak kapal di bidang nautis teknis dan radio serta pengetahuan dan keterampilan di bidang kepelautan lainnya; c. penetapan standarisasi bentuk, konstruksi, dan tipe kapal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaiklautan kapalnya; d. kemudahan dalam hal pendirian perusahaan pelayaran-rakyat berupa:

1. memberdayakan keberadaan pelayaran-rakyat melalui koperasi pelayaran-rakyat dan/atau asosiasi pelayaran- rakyat dalam hal memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kredit;
2. fasilitas kemitraan dengan perusahaan yang kuat permodalannya;
3. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat berlaku juga untuk kegiatan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut; dan
4. izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. e. kemudahan dalam kegiatan operasional berupa:
5. pembangunan dan pengembangan dermaga khusus di sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
6. pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan pada sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat;
7. kegiatan bongkar muat dapat langsung dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK);
8. tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal pelayaran-rakyat dikenakan lebih rendah dari tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal angkutan laut dalam negeri; dan
9. mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai dengan kebutuhan operasional pelayaran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam rangka pembinaan terhadap pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan kerjasama instansi Pemerintah dan asosiasi terkait.

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. (3) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dilakukan dengan trayek tetap dan teratur.

Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2) dapat mengangkut muatan: a. barang umum; b. barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atau c. barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.

(1) Rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur harus dilaporkan dengan menggunakan format Contoh 45 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, kepada: a. Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan yang disinggahi bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, antarprovinsi, dan lintas batas; dan b. Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan yang disinggahi bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkecamatan dan/atau desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (2) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal menggunakan dengan www.djpp.kemenkumham.go.id

menggunakan format Contoh 46 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur harus dilaporkan dengan menggunakan format Contoh 47 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, kepada: a. Gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, antarprovinsi, dan lintas batas dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan b. Bupati/Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi antarkecamatan dan/atau desa dalam satu kabupaten/kota dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan. (4) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 48 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur dan 3 (tiga) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tidak tetap dan tidak teratur. (6) Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah mengoperasikan kapal wajib menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan format Contoh 49 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan data perkembangan perusahaan, kapal, dan muatan angkutan laut pelayaran-rakyat kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan format Contoh 50 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pendataan dan pemetaan secara nasional.

(1) Angkutan laut untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota. (2) Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.

(1) Pelaksanaan kegiatan pelayaran-perintis dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya disediakan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan subsidi sebesar selisih biaya pengoperasian kapal pelayaran-perintis dengan pendapatan uang tambang penumpang dan barang pada trayek yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Penyelenggaraan pelayaran-perintis dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah. (2) Penyelenggaraan pelayaran-perintis dapat dilakukan melalui kontrak jangka panjang oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. (3) Pelaksanaan kontrak jangka panjang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kegiatan pelayaran-perintis diselenggarakan dengan menggunakan kapal yang laik laut untuk mengangkut: a. penumpang; b. barang; dan/atau c. penumpang dan barang. (2) Kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai kapal penumpang. (3) Dalam hal tidak tersedia kapal tipe penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan laut dapat menggunakan kapal barang untuk mengangkut penumpang setelah diberikan persetujuan oleh pejabat yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal barang untuk mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Penugasan pelayanan angkutan laut diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. (2) Penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu ikatan perjanjian.

(1) Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan trayek angkutan laut perintis tahun yang akan datang kepada pemerintah provinsi selambat-lambatnya bulan Februari tahun berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam mengajukan usulan trayek angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota harus memiliki identifikasi potensi ekonomi dan program pembangunan/pengembangan ekonomi pada setiap wilayah pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah yang diusulkan untuk dilayani pelayaran-perintis. (3) Pemerintah provinsi membahas usulan di tingkat daerah bersama Penyelenggara Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan pangkal pelayaran-perintis harus memiliki identifikasi potensi ekonomi dan program pembangunan/pengembangan ekonomi pada setiap wilayah pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah yang diusulkan untuk dilayani pelayaran-perintis pada bulan Maret tahun berjalan. (4) Pemerintah provinsi menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lama bulan Maret tahun berjalan dengan melampirkan profil usulan jaringan trayek. (5) Direktur Jenderal melakukan pembahasan jaringan trayek angkutan laut perintis secara terpadu berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah bersama instansi Pemerintah Pusat lainnya, pemerintah provinsi, dan Penyelenggara Pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan pangkal pelayaran-perintis dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelayaran-Perintis. (6) Direktur Jenderal MENETAPKAN hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai jaringan trayek angkutan laut perintis paling lama pada bulan September tahun berjalan.

(1) Pemerintah provinsi menyampaikan usulan trayek penugasan kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal menyusun usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan bersama-sama dengan perusahaan angkutan laut nasional. (3) Direktur Jenderal mengusulkan usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang mengurusi keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Menteri yang mengurusi keuangan MENETAPKAN alokasi anggaran untuk trayek penugasan untuk tahun berikutnya. (5) Direktur Jenderal melakukan pembahasan usulan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan bersama dengan perusahaan angkutan laut nasional sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. (6) Direktur Jenderal MENETAPKAN trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan untuk tahun berikutnya. (7) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran melakukan pembahasan perjanjian kegiatan penugasan angkutan laut berdasarkan trayek penugasan, kapal yang digunakan, dan kinerja pelayanan. (8) Direktur Jenderal dan perusahaan angkutan laut nasional menandatangani perjanjian kegiatan penugasan angkutan laut untuk periode 1 (satu) tahun.

(1) Dalam rangka mendukung program nasional swasembada daging sapi dan kerbau, dilakukan pendistribusian ternak sapi dan kerbau dengan menggunakan kapal khusus ternak yang pelaksanaannya dapat menggunakan mekanisme dan skim subsidi operasi angkutan pelayaran-perintis dan penugasan. (2) Mekanisme dan skim subsidi operasi untuk pendistribusian ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang kapal nasional khusus ternak yang dioperasikan oleh swasta belum tersedia atau belum cukup tersedia.

(1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang Berbadan Hukum INDONESIA (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan www.djpp.kemenkumham.go.id

Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut, perusahaan angkutan laut nasional wajib memiliki izin usaha.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan atau koperasi yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang; b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau koperasi; d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat

Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; g. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki kapal motor berbendera INDONESIA yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) secara kumulatif; b. memiliki kapal tunda berbendera INDONESIA yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 www.djpp.kemenkumham.go.id

(satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); c. memiliki kapal tunda berbendera INDONESIA yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau d. memiliki tongkang bermesin berbendera INDONESIA yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). (4) Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan General Arrangement (GA). (5) Kepemilikan kapal berbendera INDONESIA yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui: a. grosse akta kapal; b. surat ukur kapal yang masih berlaku; c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. crew list bagi tongkang bermesin. (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal. (7) Kapal berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang proses kepemilikan kapalnya dilakukan melalui leasing (sewa guna usaha), dari perusahaan leasing harus ada pernyataan bahwa tidak keberatan kapalnya digunakan sebagai persyaratan izin usaha. (8) Penggunaan kapal berbendera INDONESIA yang berstatus leasing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan jika pembayaran untuk proses kepemilikan kapalnya telah mencapai paling kecil 60 % (enam puluh persen) dari harga kapal yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang sah.

(1) Orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera INDONESIA dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan persyaratan administrasi untuk usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang; b. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; d. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin

tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; dan f. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dengan pendidikan paling rendah Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang. (3) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada: a. Direktur Jenderal bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional; b. Gubernur bagi perusahan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat; c. Bupati atau Walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat. (2) Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 51 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor Syahbandar atau Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat kapal didaftarkan. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah persyaratan dilengkapi. (8) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru. (9) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 52 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (10) Apabila hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut dengan menggunakan format Contoh 53 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha, wajib: a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan; c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang- undangan; d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos; e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut; g. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang

dioperasikan; h. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); dan i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e, harus dilampiri dengan salinan: a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. akta perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; c. KTP direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama dan/atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan; e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau domisili perusahaan; dan f. grosse akta sebagai bukti kepemilikan kapal. (3) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak www.djpp.kemenkumham.go.id

perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan maka perusahaan angkutan laut nasional harus menyampaikan permohonan untuk diterbitkan penyesuaian izin usaha atas nama perusahaan yang baru dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disertai dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) asli terakhir. (2) Berdasarkan permohonan penyesuaian izin usaha atau izin operasi atas adanya perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) yang baru.

Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan: a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal; b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal; c. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (LK3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan; d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; e. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada Direktur Jenderal bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner selambat- lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi www.djpp.kemenkumham.go.id

kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan menggunakan format Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; f. perubahan armada; dan g. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dengan kepemilikan modal 100% (seratus persen) dalam negeri yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut nasional dengan penanaman modal asing (joint venture), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Laporan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. salinan akta perusahaan dan perubahannya; b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan c. salinan Izin Penanaman Modal Asing di bidang usaha angkutan laut dari instansi yang berwenang. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) unit kapal berbendera INDONESIA yang laik laut berukuran minimal GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) yang dibuktikan dengan: a. grosse akta kapal asli; b. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku. (5) Salinan Izin Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, batasan kepemilikan modal asing diatur sesuai www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

(1) Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4). (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi. (4) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 54 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mencatatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) dengan menggunakan format Contoh 55 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Perusahaan patungan (joint venture) yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis perubahan status perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), izin usahanya akan dicabut. (2) Perusahaan patungan (joint venture) yang tidak melaporkan perubahan status perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) akan dikenakan sanksi. (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prosedur pemberian sanksi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut terbuka (Tbk), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (joint venture) terbuka (Tbk) dengan menggunakan format Contoh 56 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh: a. orang perseorangan Warga Negara INDONESIA; atau b. Badan Hukum INDONESIA (BHI) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga

yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pimpinan tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa; e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar; dan f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki kapal layar (KL) berbendera INDONESIA yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin; b. memiliki kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera

INDONESIA yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau c. memiliki kapal motor (KM) berbendera INDONESIA yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage). (4) Kepemilikan kapal berbendera INDONESIA yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui: a. grosse akta kapal; b. surat keterangan status hukum kapal dari kantor dimana kapal tersebut didaftarkan; c. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan d. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat, pemohon mengajukan permohonan kepada: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Gubernur yang bersangkutan bagi perusahan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antarprovinsi, dan lintas batas; b. Bupati atau Walikota yang bersangkutan bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat. (2) Permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 57 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (4) Penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). (5) Dalam melakukan penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke otoritas pendaftaran kapal dimana kapal didaftarkan. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kembali kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi. (8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 58 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Permohonan yang diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibuat sebagai permohonan baru. (10) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Gubernur atau www.djpp.kemenkumham.go.id

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dengan menggunakan format Contoh 59 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (11) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah diberikan harus dilaporkan oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan laut.

(1) Pemegang izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat wajib: a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan; b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya; c. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut; d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan; e. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; dan f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang. (2) Berdasarkan laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat izin usaha perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat. (3) Perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. laporan izin usaha yang diperoleh kepada Penyelenggara Pelabuhan; b. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 60 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; c. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 61 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; d. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan dengan menggunakan format Contoh 62 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan e. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 63 dan Contoh 64 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus pelaksana kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan setelah memenuhi persyaratan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. administrasi; dan b. teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki izin usaha atau keterangan terdaftar dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akta pendirian perusahaan yang dilampiri surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa; e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera INDONESIA yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya; dan b. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan dan/atau nautika dan/atau teknika pelayaran niaga. (4) Kapal berbendera INDONESIA yang laik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dapat dibuktikan dengan melampirkan: a. grosse akta kapal; b. surat ukur kapal yang masih berlaku; c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan d. sertifikat klasifikasi. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut khusus masih menjalankan kegiatan www.djpp.kemenkumham.go.id

usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus, penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 65 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3). (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi status hukum kapal ke kantor syahbandar atau kantor unit penyelenggara pelabuhan dimana kapal didaftarkan. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. (7) Permohonan yang diajukan kembali sebagimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuat sebagai permohonan baru. (8) Pengembalian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan-alasan pengembalian dengan menggunakan format Contoh 66 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin operasi angkutan laut khusus dengan menggunakan format Contoh 67 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi, wajib: a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; c. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau siswa yang melaksanakan praktek kerja laut; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik dan/atau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabat pemberi izin; f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan kepada pejabat pemberi izin; g. melaporkan setiap terjadi penambahan atau pengurangan kapal yang dimiliki atau dioperasikan dan mendaftarkan untuk mendapatkan spesifikasi kapal; dan h. melaporkan secara tertulis realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin. (2) Laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus disertai dengan salinan: a. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); b. akte perubahan perseroan, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; c. Kartu Tanda Penduduk direktur utama atau penanggung jawab, bagi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik; d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, bagi perubahan nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan e. surat keterangan domisili perusahaan, bagi domisili perusahaan. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur www.djpp.kemenkumham.go.id

utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

Pemegang izin operasi perusahaan angkutan laut khusus dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan: a. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Penyelenggara Pelabuhan; b. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan, paling lama dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal; c. realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam jangka waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan format Contoh 62 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan d. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e, dan Contoh 5f pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kunjungan kapal milik dan kapal charter, perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dapat membuka kantor cabang perusahaannya. (2) Pelayanan terhadap kapal yang dioperasikan oleh pelaksana angkutan laut khusus dapat dilakukan oleh kantor cabang usaha pokoknya. (3) Kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. adanya kegiatan kunjungan kapal milik dan/atau kapal charter secara berkesinambungan; b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan c. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH daerah setempat. (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), wajib dilaporkan kepada: a. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Pelabuhan, bagi perusahaan angkutan laut yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarprovinsi dan/atau internasional dengan menggunakan format Contoh 68 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; b. Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota, dan Penyelenggara Pelabuhan bagi perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi, lintas pelabuhan antarprovinsi serta lintas pelabuhan nasional dengan menggunakan format Contoh 69 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan c. Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Penyelenggara Pelabuhan bagi perusahaan angkutan laut dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan menggunakan format Contoh 70 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan; c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; e. Kartu Tanda Penduduk kepala kantor cabang; f. rencana pengoperasian kapal milik, charter dan/atau dioperasikan yang secara rutin menyinggahi pelabuhan tersebut; dan g. laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) 3 (tiga) bulan terakhir. (4) Berdasarkan laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas pendaftaran pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut dengan menggunakan format Contoh 71 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Perusahaan angkutan laut yang mengoperasikan kantor cabang harus mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH daerah setempat.

(1) Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap adanya kegiatan kantor cabang berdasarkan laporan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menghentikan kegiatan kantor cabang apabila tidak ada kunjungan kapal milik atau kapal sewa yang dioperasikan. (3) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang, wajib dilaporkan oleh kantor pusat perusahaan angkutan laut kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan. (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan: a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan; b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik; c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemananan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan penumpang dan barang yang diangkut.

(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau d. kerugian pihak ketiga. (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal perusahaan angkutan di perairan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, wanita menyusui, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal; b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal; c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular. (3) Sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain: a. tangga khusus; dan b. kursi roda. (4) Sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain: a. tempat duduk khusus; dan b. toilet khusus. (5) Sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain tempat tidur khusus. (6) Fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain ruang isolasi. (7) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian prioritas: a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal. (8) Perusahaan angkutan di perairan harus menyediakan petugas untuk pelayanan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (9) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya tambahan.

(1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya harus memenuhi persyaratan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan penyimpanan selama berada di kapal serta pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional maupun internasional, bagi kapal khusus pengangkut barang berbahaya; dan c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut. (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kayu gelondongan (logs); b. barang curah; c. rel; dan d. ternak. (3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. bahan cair; b. bahan padat; dan c. bahan gas. (4) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diklasifikasikan sebagai berikut: a. bahan peledak; b. gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan; c. cairan yang mudah menyala; d. barang padat yang mudah menyala; e. bahan yang dapat terbakar sendiri; f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah menyala; g. poroxida organic; h. zat beracun; i. bahan yang menimbulkan infeksi; j. bahan radio aktif; dan k. bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan, dan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilakukan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu. (2) Ketentuan mengenai kelengkapan fasilitas keselamatan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan antara lain: a. jenis barang; b. jumlah muatan; c. kategori; d. klasifikasi; e. asal dan tujuan; f. pemilik barang; dan g. cara penanganan.

(1) Pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan industri angkutan laut nasional. (2) Pemberdayaan industri angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan: a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan c. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut. (3) Pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. mengembangkan lembaga keuangan non-bank khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional; b. memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional, baik yang berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, dengan kondisi pinjaman yang menarik; dan c. memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional. (4) Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Pemerintah dengan: a. mewajibkan pengangkutan barang atau muatan impor milik Pemerintah yang pengadaannya dilakukan oleh importir menggunakan kapal berbendera INDONESIA yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional; dan b. memfasilitasi agar syarat perdagangan muatan ekspor untuk jenis muatan atau barang tertentu sehingga pengangkutannya dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera INDONESIA. (5) Pemberian jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan bahan bakar minyak sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar kepada perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera INDONESIA dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri. (6) Perkuatan industri perkapalan nasional wajib dilakukan Pemerintah dengan: a. MENETAPKAN kawasan industri perkapalan terpadu; b. mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional; c. mengembangkan standarisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi; d. mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutan laut nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri; f. membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan h. memelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(1) Untuk mengetahui kebutuhan armada niaga nasional, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap armada niaga nasional. (2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui pendataan jumlah kapal untuk mengetahui kebutuhan armada niaga nasional. (3) Dalam rangka pendataan jumlah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan angkutan laut khusus wajib melaporkan setiap kapal yang dimiliki, disewa, dan/atau dioperasikan kepada pejabat pemberi izin. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan salinan: a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); b. grosse akta kapal; c. surat ukur kapal; d. sertifikat keselamatan konstruksi dan perlengkapan kapal yang masih berlaku; e. sertifikat lambung dan mesin kapal dari Badan Klasifikasi; f. ukuran pokok kapal (ship particular); dan g. surat perjanjian sewa/charter bagi kapal yang bukan dioperasikan oleh pemiliknya. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan pemberian spesifikasi kapal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Ukuran pokok kapal (ship particular) yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f harus sekurang-kurangnya memuat data kapal: a. jenis/tipe; b. foto kapal; c. tahun pembuatan; d. panjang keseluruhan; e. panjang antara garis tegak; f. lebar; g. dalam; h. sarat air; i. tonase kotor kapal (grosse tonnage); j. bobot mati kapal (dead weight tonnage); k. kapasitas angkut (penumpang/barang/peti kemas/kendaraan/hewan); l. kecepatan; m. jumlah dan tenaga mesin utama; n. jumlah dan tenaga mesin bantu; dan o. pemakaian bahan bakar per-hari. (7) Perusahaan angkutan laut, perusahaan angkutan laut pelayaran- rakyat, dan perusahaan angkutan laut khusus menyampaikan permohonan penerbitan spesifikasi kapal kepada pejabat pemberi izin dengan menggunakan format Contoh 72 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (8) Pejabat pemberi izin menerbitkan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h, Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 87 ayat (1) huruf g dengan menggunakan format Contoh 73 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (9) Kapal yang spesifikasi teknisnya telah diterbitkan oleh pejabat pemberi izin sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat sebagai potensi armada niaga nasional. (10) Potensi armada niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijadikan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan kebutuhan armada niaga nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan data potensi armada niaga nasional, Direktorat Jenderal melakukan analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional. (2) Analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui: a. kapasitas angkut terpasang nasional; b. proyeksi pertumbuhan muatan angkutan laut nasional; c. kebutuhan armada sesuai jenis komoditas; d. kebutuhan armada sesuai jenis kegiatan/tipe kapal; e. alternatif pengadaan dan pembiayaan; dan f. konsumsi bahan bakar armada niaga nasional. (3) Hasil analisis dan proyeksi kebutuhan armada niaga nasional, diinformasikan kepada pemangku kepentingan/stakeholders terkait dan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Untuk tujuan evaluasi dan pengembangan armada niaga nasional, dilakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. (5) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop dan kursus-kursus di bidang kepelabuhanan serta lalu lintas dan angkutan laut. (6) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan industri angkutan laut nasional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan angkutan laut nasional. (2) Pemberdayaan industri angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui dukungan sektor terkait. (3) Penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pembiayaan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan lembaga keuangan non-bank, khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional, memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional, baik yang berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, dengan kondisi pinjaman yang menarik; b. perpajakan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada angkutan laut nasional, antara lain:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlakuan penyerahan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan angkutan laut luar negeri;
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian bahan bakar minyak untuk kegiatan angkutan laut luar negeri; dan
3. bea masuk impor suku cadang kapal. c. kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang/pemilik kegiatan dan pemilik kapal dilakukan melalui koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait sebagai jaminan bagi peremajaan dan/atau pengadaan armada niaga nasional; d. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan laut dilakukan melalui koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk menjamin terselenggaranya pelayanan angkutan laut yang efektif dan efisien.

Tarif angkutan laut terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

(1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri atas jenis tarif untuk: a. kelas ekonomi; dan b. kelas non-ekonomi. (2) Struktur tarif angkutan penumpang kelas ekonomi terdiri atas tarif dasar dan tarif jarak. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Struktur tarif angkutan penumpang kelas non-ekonomi terdiri atas tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan. (4) Tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh: a. Menteri untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran antarwilayah provinsi; b. Gubernur untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran antarwilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan c. Bupati/Walikota untuk angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran dalam 1 (satu) kabupaten/kota. (5) Besaran tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tarif batas atas. (6) Tarif dasar, tarif jarak, dan tarif pelayanan tambahan angkutan penumpang non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan tambahan yang diberikan.

Mekanisme penetapan, formulasi perhitungan tarif, dan besaran tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Jenis tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. barang yang sesuai bentuk dan sifatnya memerlukan penanganan secara umum; b. barang khusus yang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus antara lain kayu gelondongan, barang curah, rel, dan ternak; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. barang berbahaya yang karena sifat, ciri khas, dan keadaannya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan yang dapat berbentuk bahan cair, bahan padat, dan bahan gas; dan d. kendaraan beserta muatannya yang diangkut kapal Ro-Ro. (3) Struktur tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan: a. kekhususan jenis barang; b. bentuk kemasan; c. volume atau berat barang; dan d. jarak atau waktu tempuh. (4) Golongan tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan: a. jenis barang yang diangkut; b. jenis pelayanan; c. klasifikasi; dan d. fasilitas angkutan.

(1) Jenis barang yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a meliputi: a. barang umum; b. peti kemas; c. curah kering; d. curah cair; e. kendaraan; f. gas; dan g. ternak. (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b meliputi pelayanan umum dan pelayanan khusus antara lain penggunaan reefer container. (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c meliputi: a. berdasarkan sifat barang meliputi barang umum, barang yang mengganggu, dan barang berbahaya; b. berdasarkan ukurannya antara lain over dimension; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. berdasarkan sifat penanganannya antara lain project cargo dengan ukuran dan bentuk khusus. (4) Fasilitas angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d mencakup fasilitas angkutan unimoda dan multimoda.

(1) Sistem informasi angkutan laut mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi angkutan laut. (2) Sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk: a. mendukung operasional angkutan laut; b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan c. mendukung perumusan kebijakan di bidang angkutan laut. (3) Penyelenggaraan sistem informasi angkutan laut dilakukan dengan membangun dan mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan informasi, dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal dengan maksud menyediakan dan memenuhi kebutuhan data dan informasi kepada pengguna dan penyedia jasa angkutan laut serta masyarakat. (5) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menyelenggarakan sistem informasi angkutan laut sesuai kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan wajib melakukan koordinasi, sinkronisasi data dan informasi dengan sistem informasi angkutan laut nasional.

Pengelolaan sistem informasi angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, www.djpp.kemenkumham.go.id

penganalisaan, penyimpanan, penyajian, pemutakhiran, serta pendistribusian data dan informasi angkutan laut.

Sistem informasi angkutan laut merupakan kesatuan sistem informasi yang terdiri dari modul-modul informasi: a. potensi perusahaan angkutan laut, angkutan laut khusus, angkutan laut pelayaran-rakyat, dan perusahaan jasa terkait angkutan laut; b. potensi armada niaga nasional; c. perizinan di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait angkutan laut; d. kinerja operasional angkutan laut dalam negeri; e. kinerja operasional angkutan laut luar negeri; f. kinerja operasional angkutan laut khusus; g. informasi muatan dan ruang kapal; h. pemetaan jaringan trayek dan operasional angkutan laut perintis; i. informasi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan (INDONESIA Port Net/Inaportnet); dan j. informasi angkutan laut untuk kegiatan tertentu seperti angkutan laut lebaran, natal, dan tahun baru.

(1) Informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf g merupakan wadah untuk menyediakan informasi muatan dan ruang kapal dengan mempertemukan pengguna jasa dan penyedia jasa ruang kapal dibantu dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut. (2) Untuk terlaksananya informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk forum informasi muatan dan ruang kapal yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi dan/atau asosiasi terkait, antara lain: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pemerintah; b. asosiasi pemilik muatan; dan c. asosiasi pengangkut. (3) Informasi muatan dan ruang kapal meliputi: a. informasi untuk pengguna jasa angkutan laut (shippers) antara lain:

1. nama dan alamat perusahaan angkutan laut;
2. trayek dan jadwal pelayaran;
3. jenis, tipe, dan ukuran serta tahun pembuatan kapal;
4. alat bongkar muat kapal;
5. kecepatan kapal;
6. posisi kapal terakhir; dan
7. ruang kapal yang tersedia. b. informasi untuk penyedia jasa angkutan laut (shipowners) antara lain:
8. nama dan alamat pemesan ruang kapal;
9. jenis, jumlah, berat, dan ukuran komoditi;
10. jadwal pengapalan yang direncanakan;
11. jenis kemasan barang; dan
12. asal dan tujuan pelabuhan pengapalan. (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan laut wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya untuk dapat digunakan oleh pengguna jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui forum informasi muatan dan ruang kapal. (5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memerlukan jasa angkutan laut wajib menyampaikan data dan informasi kebutuhan ruang kapal untuk dapat digunakan oleh penyedia jasa angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui forum informasi muatan dan ruang kapal. (6) Dalam penyelenggaraan forum informasi muatan dan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Sekretariat Tetap penyelenggara forum informasi muatan dan ruang kapal dengan keputusan Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan forum informasi muatan dan ruang kapal secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

(1) Informasi Inaportnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf i merupakan wadah yang menyediakan informasi layanan kapal dan barang secara terintegrasi untuk mendukung kelancaran arus pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, dengan menggunakan sistem elektronik. (2) Informasi Inaportnet terintergrasi dengan sistem informasi yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(1) Dalam rangka mendukung operasional angkutan laut, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mendukung perumusan kebijakan di bidang angkutan laut, Direktur Jenderal melakukan penyajian, pemutakhiran, dan pendistribusian kepada instansi dan pemangku kepentingan/stakeholders terkait serta masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyajian sistem informasi angkutan laut dilakukan melalui pencetakan buku-buku modul informasi dan pengembangan portal sistem informasi angkutan laut.

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dan perusahan angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah mendapatkan izin usaha, serta perusahaan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi angkutan laut khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (7), Pasal 10 ayat (8), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal www.djpp.kemenkumham.go.id

58 ayat (6), Pasal 68 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 100 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Izin usaha atau izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang; b. mengoperasikan kapal yang tidak laik laut, yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang; c. perusahaan menyatakan membubarkan diri atau jatuh pailit berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. memperoleh izin usaha dan/atau izin operasi secara tidak sah.

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id