Pasal 35

(1) Terhadap pelaut yang diindikasikan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Perjanjian Kerja Laut diberikan tanda oleh Direktur Jenderal berupa catatan pada database untuk dilakukan klarifikasi. (2) Dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh bukti bahwa pelaut tidak melakukan pelanggaran, maka dilakukan penghapusan tanda dalam catatan pada database.