Pasal 25

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membetuk tim monitoring dan evaluasi. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim monitoring dan evaluasi dapat dibantu oleh Penyedia yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.