Peraturan Menteri Nomor pm-48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

(1) Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat KNKT merupakan unit kerja pendukung KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan. (2) Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KNKT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. (3) Sekretariat KNKT dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat KNKT.

Sekretariat KNKT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KNKT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat KNKT menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; b. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara; c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan SDM investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan; d. pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi; e. pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya; dan f. pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

(1) Sekretariat KNKT, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama. (2) Susunan Organisasi Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam bagan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, dan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; b. penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara; dan c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan C. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya, dan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi; b penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya; dan c penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama, terdiri atas: a. Subbagian Pelayanan Investigasi; b. Subbagian Kerja Sama; dan c. Subbagian Data dan Informasi dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Pelayanan Investigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi. (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya. (3) Subbagian Data dan Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat KNKT mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan/ ditunjuk oleh Kepala Sekretariat KNKT.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Sekretariat KNKT dan Kementerian Perhubungan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dari bawahnya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian secara hirarki menyampaikan laporan kepada Ketua KNKT dan menyusun laporan berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan masing- masing.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat KNKT, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat KNKT dibantu oleh pimpinan dibawahnya dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing.

(1) Kepala Sekretariat KNKT merupakan jabatan struktural Eselon II.a. (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural Eselon III.a. (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Sekretariat KNKT berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Sekretariat KNKT harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja jabatan, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan Sekretariat KNKT kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2004 tetap melaksanakan tugas sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2004 tanggal 20 April 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN