Peraturan Menteri Nomor pm-45 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Keselamatan Kapal adalah manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal yang aman serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang diterapkan di perusahaan dan di kapal.

2. International Safety Management (ISM) Code adalah Koda Internasional tentang Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran sebagaimana yang diatur dalam Bab IX Konvensi SOLAS 1974 yang telah diamandemen.

3. Perusahaan adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai manager, yang mengoperasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengoperasian.

4. Sistem Manajemen Keselamatan adalah sistem penataan dan pendokumentasian yang memungkinkan personil menerapkan kebijakan manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan perusahaan secara efektif.

5. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/SMS Manual) adalah dokumen yang berisikan kebijakan dan prosedur untuk penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal.

6. Audit Manajemen Keselamatan adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.

7. Personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA) adalah seorang atau beberapa orang di darat yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat tertinggi di perusahaan.

8. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) adalah dokumen pemenuhan yang diterbitkan bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan peraturan ini.

9. Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen di atas kapal bekerja/terselenggara sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan.

10. Ketidaksesuaian (Non Conformity) adalah keadaan pengamatan dengan bukti obyektif yang menunjukkan tidak dipenuhinya salah satu persyaratan yang ditentukan.

11. Ketidaksesuaian Besar (Major Non Conformity) adalah penyimpangan yang dapat diidentifikasi yang akan mengakibatkan ancaman serius terhadap keselamatan personil atau kapal atau resiko yang serius terhadap lingkungan sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera, termasuk lemahnya pengimplementasian dari persyaratan dalam peraturan ini secara efektif dan sistematis.

12. Tanggal Ulang Tahun adalah hari dan bulan dari setiap tahun yang menunjukkan tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen atau sertifikat.

13. Auditor Manajemen Keselamatan (Auditor ISM-Code) adalah Pejabat Pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan dan memiliki kompetensi.

14. Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal adalah pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen keselamatan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

(1) Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. (2) Pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan.

Jenis dan ukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. kapal penumpang, termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi semua ukuran; b. kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia, dan kapal pengangkut gas dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan GT 150 (seratus lima puluh Gross Tonnage); dan c. kapal barang lainnya, kapal barang kecepatan tinggi, kapal pengangkut curah, kapal ikan, unit pengeboran lepas pantai yang bergerak (Mobile Offshore Drilling Unit), dan unit penampungan/produksi terapung (Floating Storage Unit and Off- loading/Floating Production Storage and Off-loading Facilities) termasuk tongkang berawak dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage).

(1) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi sertifikat. (2) Pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. manajemen keselamatan untuk perusahaan; dan b. manajemen keselamatan untuk kapal. (3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan; dan b. Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (5) Bentuk dan format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format Contoh 2 dan Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) dan asli Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) wajib ditempatkan di atas kapal.

Sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi: a. sistem manajemen keselamatan perusahaan; dan b. sistem manajemen keselamatan kapal.

Sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk: a. menyediakan tata kerja yang praktis dalam pengoperasian kapal dengan aman dan lingkungan kerja yang aman; b. menilai semua identifikasi resiko terhadap kapal, personil, lingkungan, dan menentukan aksi pencegahannya; dan c. meningkatkan keterampilan personil di darat dan di kapal di bidang manajemen keselamatan secara terus-menerus, termasuk kesiapan menghadapi situasi darurat terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Sistem manajemen keselamatan harus menjamin: a. terpenuhinya peraturan dan aturan yang diwajibkan; dan b. koda, petunjuk, dan standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO), Pemerintah, Badan Klasifikasi, serta Organisasi Industri Maritim yang berlaku ikut dipertimbangkan.

Setiap perusahaan harus mengembangkan, melaksanakan, dan mempertahankan sistem manajemen keselamatan yang mencakup fungsi yang dipersyaratkan meliputi: a. kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan; b. tanggung jawab dan wewenang perusahaan; c. personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA); d. tanggung jawab dan wewenang Nakhoda; e. sumber daya dan personil;

f. pengoperasian kapal; g. kesiapan keadaan darurat; h. pelaporan dan analisa atas ketidaksesuaian, kecelakaan, dan kejadian berbahaya; i. perawatan kapal dan perlengkapannya; j. dokumentasi; dan k. audit, tinjauan ulang, dan evaluasi perusahaan.

Untuk memenuhi persyaratan kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, perusahaan wajib: a. membuat kebijakan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan untuk mencapai tujuan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan b. menjamin bahwa kebijakan dilaksanakan dan dipertahankan di seluruh jajaran organisasi di darat maupun di kapal.

(1) Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, perusahaan wajib: a. MENETAPKAN dan mendokumentasikan tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antarpersonil yang mengelola, melaksanakan, dan memeriksa pekerjaan yang berkaitan serta berpengaruh terhadap keselamatan dan pencegahan pencemaran; dan b. bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya sumber daya dan dukungan yang memadai agar personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA) dapat melaksanakan tugasnya. (2) Apabila perusahaan yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal bukan pemilik maka pemilik kapal harus melaporkan kepada Direktur Jenderal: a. data kapal; b. nama lengkap dan rincian mengenai perusahaan yang mengoperasikan kapal; dan c. perjanjian antara pemilik kapal dan perusahaan yang mengoperasikan kapal.

(1) Untuk memenuhi personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, perusahaan wajib menunjuk seorang atau beberapa orang personil darat yang dapat berhubungan langsung dengan pejabat tertinggi di perusahaan. (2) Tanggung jawab dan wewenang personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup: a. pengawasan aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran dalam operasional setiap kapal; dan b. menjamin tersedianya sumber daya dan dukungan dari perusahaan yang memadai sebagaimana disyaratkan.

(1) Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, perusahaan harus dengan jelas MENETAPKAN dan mendokumentasikan tanggung jawab dan wewenang Nakhoda. (2) Tanggung jawab dan wewenang Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan kebijakan perusahaan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan; b. memotivasi Anak Buah Kapal dalam menerapkan kebijakan tersebut; c. memberikan perintah dan instruksi yang tepat secara jelas dan mudah; d. memeriksa persyaratan yang ditetapkan agar diperhatikan; dan e. mengkaji ulang secara periodik pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan melaporkan kekurangannya kepada personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA) oleh perusahaan.

(1) Untuk memenuhi sumber daya dan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, perusahaan wajib menjamin bahwa Nakhoda: a. memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kapal sesuai ketentuan yang berlaku;

b. memahami sepenuhnya sistem manajemen keselamatan perusahaan; dan c. diberi dukungan yang diperlukan sehingga tugas Nakhoda dapat dilaksanakan dengan aman. (2) Perusahaan wajib menjamin bahwa tiap kapal diawaki oleh Anak Buah Kapal yang memenuhi syarat, bersertifikat, dan sehat secara medis sesuai dengan persyaratan nasional atau internasional. (3) Perusahaan wajib MENETAPKAN prosedur untuk memastikan bahwa personil baru dan personil yang dialihkan pada jabatan baru yang terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan diberikan pengenalan yang cukup dengan tugasnya serta petunjuk yang penting untuk diberikan sebelum berlayar wajib diidentifikasi, didokumentasikan, dan diberikan. (4) Perusahaan wajib memastikan bahwa seluruh personil yang terlibat dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan, koda, dan pedoman. (5) Perusahaan wajib MENETAPKAN dan mempertahankan prosedur untuk mengidentifikasi setiap pelatihan yang mungkin diperlukan untuk mendukung sistem manajemen keselamatan dan menjamin bahwa pelatihan demikian diberikan kepada seluruh personil yang bersangkutan. (6) Perusahaan wajib menyusun prosedur yang mengatur agar personil kapal menerima informasi yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan kapal dalam bahasa kerja atau bahasa yang dimengerti oleh personil kapal. (7) Perusahaan wajib menjamin bahwa personil kapal mampu berkomunikasi secara efektif dalam melaksanakan tugasnya.

(1) Untuk memenuhi pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, perusahaan wajib MENETAPKAN prosedur untuk menyiapkan rencana dan petunjuk pengoperasian termasuk daftar periksa (checklist) untuk pengoperasian utama kapal mengenai keselamatan personil, kapal, dan perlindungan lingkungan. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada awak kapal untuk dilaksanakan.

(1) Untuk memenuhi kesiapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, perusahaan wajib

mengidentifikasi situasi darurat yang potensial di atas kapal dan MENETAPKAN prosedur untuk merespon situasi darurat. (2) Untuk melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib menyusun program latihan dan melakukan pelatihan untuk kesiapan tindakan darurat. (3) Sistem manajemen keselamatan wajib disediakan oleh perusahaan untuk menjamin bahwa organisasi perusahaan dapat tanggap setiap saat atas kemungkinan bahaya, kecelakaan, dan keadaan darurat yang terjadi pada armada kapalnya.

(1) Untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan analisa atas ketidaksesuaian, kecelakaan, dan kejadian berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, sistem manajemen keselamatan wajib mencakup prosedur yang memastikan bahwa ketidaksesuaian, kecelakaan, dan keadaan berbahaya dilaporkan kepada perusahaan, diselidiki, dan dianalisa dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan pencegahan pencemaran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib MENETAPKAN prosedur penerapan tindakan perbaikan termasuk tindakan pencegahan agar tidak terulang.

(1) Untuk memenuhi persyaratan perawatan kapal dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, perusahaan wajib MENETAPKAN prosedur untuk memastikan bahwa kapal dirawat sesuai dengan ketentuan peraturan terkait dan dengan persyaratan tambahan yang mungkin ditetapkan oleh perusahaan. (2) Dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memastikan bahwa: a. pemeriksaan dilakukan pada tenggang waktu yang tepat; b. setiap ketidaksesuaian dilaporkan beserta penyebabnya jika diketahui; c. dilakukan tindakan perbaikan yang tepat; dan d. dicatat dan didokumentasikan. (3) Perusahaan wajib MENETAPKAN dan mengatur prosedur dalam sistem manajemen keselamatan meliputi: a. identifikasi sistem teknis dan perlengkapan yang secara tiba- tiba mengalami kegagalan yang mengakibatkan situasi berbahaya; dan

b. langkah-langkah khusus terhadap kehandalan perlengkapan atau sistemnya dan harus berupa pengujian secara berkala dari perlengkapan atau sistem teknis cadangan yang tidak digunakan secara terus-menerus. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maupun langkah-langkah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus terintegrasi dengan program perawatan rutin operasional kapal.

(1) Untuk memenuhi persyaratan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, perusahaan wajib MENETAPKAN dan menyelenggarakan prosedur untuk mengendalikan seluruh dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan. (2) Perusahaan wajib menjamin bahwa: a. dokumen yang berlaku tersedia di semua lokasi tertentu; b. perubahan pada dokumen ditinjau ulang dan disahkan oleh personil yang berwenang; dan c. dokumen yang tidak berlaku lagi segera diganti. (3) Dokumen yang digunakan untuk menjelaskan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan dapat dijadikan acuan sebagai Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/SMS Manual) dan dibuat dalam bentuk yang efektif dan wajib berada di setiap kapal.

(1) Untuk memenuhi persyaratan audit, tinjauan ulang, dan evaluasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, perusahaan wajib menyusun program dan melaksanakan internal audit keselamatan di kapal dan di perusahaan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk memverifikasi, meninjau ulang, dan mengevaluasi kegiatan keselamatan dan pencegahan pencemaran sesuai dengan sistem manajemen keselamatan. (2) Perusahaan secara berkala wajib mengevaluasi efektifitas dari sistem manajemen keselamatan dan bila diperlukan meninjau ulang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. (3) Audit dan tindakan perbaikan wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (4) Personil yang melaksanakan audit wajib independen terhadap lingkup bidang yang diaudit, kecuali jika hal ini tidak dapat dihindari dikarenakan ukuran dan sifat perusahaan.

(5) Hasil audit dan tinjauan ulang wajib mendapatkan perhatian dari personil yang bertanggung jawab di bidang yang bersangkutan dan harus segera melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang ditemukan.

(1) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh auditor pada Direktorat Jenderal atau Badan Klasifikasi yang diberikan kewenangan oleh Menteri. (2) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. audit manajemen keselamatan untuk perusahaan terdiri atas:

1. audit pertama;
2. audit tahunan;
3. audit pembaruan; dan 4) audit tambahan. b. audit manajemen keselamatan untuk kapal terdiri atas:
4. audit pertama;
5. audit antara;
6. audit pembaruan; dan 4) audit tambahan.

(1) Pemberian kewenangan audit eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Badan Klasifikasi diberikan oleh Direktur Jenderal. (2) Untuk dapat diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Klasifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyediakan dan mempublikasikan peraturan dan ketentuan keselamatan kapal termasuk rancang bangun, konstruksi, dan sertifikasi kapal secara sistematis;

b. melibatkan Pemerintah dalam setiap pengembangan peraturan terkait keselamatan kapal; c. memiliki tenaga ahli, manajerial, dan tenaga pendukung yang memadai untuk melaksanakan dan mengembangkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran; d. telah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu minimal ISO 9000 dari badan standarisasi mutu internasional yang diakui oleh Pemerintah; e. memberikan informasi/pelaporan yang relevan kepada Pemerintah terkait dengan keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran; dan f. mempunyai tenaga auditor yang berkedudukan di daerah atau kantor-kantor cabang yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kewenangan dan tata cara audit eksternal yang dilakukan oleh Badan Klasifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Audit pertama manajemen keselamatan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 1) dilakukan terhadap manajemen perusahaan yang belum memiliki Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC). (2) Untuk dapat dilakukan audit pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Laut atau Surat Izin Pengoperasian Kapal; b. profil perusahaan (Company Profile); c. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/SMS Manual); dan d. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(1) Auditor dalam melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) membuat kajian terhadap dokumen yang disampaikan oleh perusahaan untuk menentukan kelayakan sistem manajemen keselamatan yang diatur dalam peraturan ini. (2) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/SMS Manual) yang telah memenuhi peraturan ini dicatat pada buku register. (3) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/SMS Manual) diberi nomor register sesuai dengan nomor yang tercantum dalam buku register. (4) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/SMS Manual) wajib dalam bahasa INDONESIA dan/atau bahasa yang dimengerti oleh awak kapal. (5) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terpenuhi, dilakukan audit oleh auditor yang ditunjuk terhadap perusahaan.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor perusahaan yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal, diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC). (2) Masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya. (3) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor dan dicatat dalam buku register. (4) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(1) Bagi perusahaan yang berdasarkan hasil audit belum sepenuhnya memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(2) Bagi perusahaan yang baru didirikan diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk memfasilitasi penerapan awal sistem manajemen keselamatan. (3) Penerbitan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila perusahaan telah memiliki dan mampu menunjukkan rencana penerapan sistem manajemen keselamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini. (4) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya. (5) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor dan dicatat dalam buku register. (6) Bentuk dan format Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Bagi perusahaan yang telah diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) dapat diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) setelah dilakukan audit dan memenuhi persyaratan manajemen keselamatan. (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil audit. (3) Untuk dapat diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC), perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC); b. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya; dan c. laporan hasil audit sebelumnya.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan audit. (5) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan telah menerapkan sistem manajemen keselamatan maka diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC).

(1) Bagi perusahaan yang telah mendapat Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), dilakukan audit tahunan untuk memastikan efektifitas penerapan sistem manajemen keselamatan. (2) Audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau sesudah tanggal ulang tahun Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC). (3) Audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kantor pusat perusahaan dan kantor cabang yang diberi tanggung jawab melaksanakan sistem manajemen keselamatan. (4) Audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai tahun keempat dari masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC).

(1) Untuk dapat dilakukan audit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC); b. fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC); dan c. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melakukan audit tahunan. (3) Apabila persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan hari dan tanggal pelaksanaan audit serta nama auditor yang akan melakukan audit kepada perusahaan.

(1) Auditor yang ditunjuk untuk melakukan audit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dalam melaksanakan audit wajib mengkaji dan membuktikan kebenaran catatan statutory dan aspek

klasifikasi untuk kapal yang dikelaskan dari setiap tipe kapal yang tercantum dalam Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC). (2) Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun telah melaksanakan sistem manajemen keselamatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan (endorsement) pada Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC). (3) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor perusahaan belum melaksanakan semua tindakan perbaikan yang ditemukan, perusahaan diberikan kesempatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan perbaikan. (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perusahaan belum melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) dicabut.

(1) Audit pembaruan manajemen keselamatan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 3), dilakukan setelah audit tahunan tahun keempat selesai dilakukan. (2) Untuk dapat dilakukan audit pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan dokumen: a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang dimiliki; dan b. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan audit dalam rangka pembaharuan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC).

(1) Auditor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) melakukan audit terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan di perusahaan.

(2) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan telah melaksanakan secara penuh sistem manajemen keselamatan diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC). (3) Masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. jika audit pembaruan selesai dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang lama, maka Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal selesainya audit pembaruan; dan b. jika audit pembaruan selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang lama, maka Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang lama.

(1) Audit tambahan manajemen keselamatan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 4) dilakukan apabila: a. perusahaan berpindah alamat; b. perubahan mendasar terhadap dokumen sistem manajemen keselamatan; c. penambahan dan/atau perubahan tipe kapal; d. perubahan standar kapal non konvensi menjadi kapal standar konvensi; dan e. kapal yang mengalami kecelakaan. (2) Untuk dapat dilakukan audit tambahan, perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan dokumen:

a. alamat perusahaan baru; b. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC);

c. fotokopi laporan audit sebelumnya; dan d. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. (3) Apabila persyaratan dokumen telah lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan kepada perusahaan hari dan tanggal pelaksanaan audit serta nama auditor yang akan melakukan audit. (4) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) oleh Direktur Jenderal. (5) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya. (6) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) yang telah berakhir masa berlakunya, maka diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) setelah dilakukan audit dan memenuhi persyaratan manajemen keselamatan. (7) Bagi kapal yang mengalami kecelakaan, audit tambahan dapat dilakukan tanpa permohonan dari perusahaan. (8) Untuk hasil audit terhadap perusahaan yang kapalnya mengalami kecelakaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian (non conformity) diberikan peringatan untuk melakukan tindakan perbaikan dan jika ditemukan ketidaksesuaian besar (major non conformity) maka Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) dicabut.

(1) Untuk dapat dilakukan audit pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) atau Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC); b. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/SMS Manual); dan c. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap sertifikat dan dokumen kapal, auditor menyampaikan kepada perusahaan untuk dilakukan penyesuaian. (3) Auditor melakukan kajian (review) dan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap sertifikat dan dokumen kapal, auditor menyampaikan kepada perusahaan untuk dilakukan penyesuaian. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan dicatat pada buku register. (5) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dilakukan audit oleh auditor.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor, kapal yang dioperasikan telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (2) Masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya. (3) Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor dan dicatat dalam buku register.

(1) Kapal yang baru diserahkan, yang beralih pengoperasian ke perusahaan lain, dan yang berganti bendera dapat diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) dalam hal berdasarkan hasil audit dimana: a. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) atau Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) sesuai dengan tipe kapal yang bersangkutan;

b. Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang dimiliki perusahaan untuk tipe kapal dimana terkait dengan elemen pokok dari koda dan telah diperiksa untuk penerbitan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC); c. perusahaan mempunyai rencana audit internal untuk kapal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan; d. Nakhoda dan para perwira memahami sistem manajemen keselamatan dan merencanakan untuk penerapan; e. instruksi yang sudah diidentifikasi diberikan sebelum berlayar; dan f. informasi yang relevan dengan sistem manajemen keselamatan telah diberikan dalam bahasa kerja atau bahasa yang dimengerti oleh awak kapal. (2) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya. (3) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor dan dicatat dalam buku register. (4) Dalam kasus khusus, Direktur Jenderal atau atas permintaan Direktur Jenderal dapat menunjuk Pemerintah Negara lain untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) untuk periode tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari tanggal habisnya masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC). (5) Bentuk dan format Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

(1) Kapal yang telah diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) dapat diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) setelah dilakukan audit dan memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal. (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil audit.

(3) Untuk dapat diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:

a. fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC); b. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC); dan c. salinan sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan audit. (5) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan telah menerapkan sistem manajemen keselamatan maka diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC).

(1) Audit antara manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2) wajib dilaksanakan guna memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan diimplementasikan dan dipertahankan di kapal sesuai peraturan ini. (2) Audit antara wajib dilaksanakan 1 (satu) kali selama masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) dalam waktu antara tanggal ulang tahun kedua dan ketiga dari Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC). (3) Untuk dapat dilakukan audit antara, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC); b. fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC); dan c. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (5) Dalam hal berdasarkan hasil audit kapal telah menerapkan sistem manajemen keselamatan, dilakukan pengukuhan (endorsement)

terhadap Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(1) Audit pembaruan manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 3) dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) berakhir. (2) Untuk dapat dilakukan audit pembaruan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang dimiliki; dan b. salinan sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan audit dalam rangka pembaharuan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC). (4) Auditor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan audit terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan di kapal. (5) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), awak kapal telah melaksanakan sistem manajemen keselamatan diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (6) Masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut: a. jika audit pembaruan selesai dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang lama, maka Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal selesainya audit pembaruan; b. jika audit pembaruan selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang lama, maka Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya masa berlaku

Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang lama; atau c. jika audit pembaruan selesai dilaksanakan setelah tanggal masa berlakunya Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang lama, maka Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang lama.

(1) Audit tambahan manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 4), dilakukan apabila: a. perusahaan berpindah alamat; b. pengalihan manajemen; c. perubahan mendasar terhadap dokumen sistem manajemen keselamatan; d. perubahan standar kapal non konvensi menjadi kapal standar konvensi; dan e. kapal yang mengalami kecelakaan. (2) Untuk dapat dilakukan audit tambahan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan dokumen: a. alamat perusahaan baru; b. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC); atau c. perjanjian kerjasama operasional kapal; atau d. fotokopi laporan audit sebelumnya; dan e. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. (3) Apabila persyaratan dokumen telah lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan kepada perusahaan hari dan tanggal pelaksanaan audit serta nama auditor yang akan melakukan audit. (4) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan atau dilakukan pengukuhan (endorsement) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) oleh Direktur Jenderal.

(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya. (6) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) yang telah berakhir masa berlakunya, maka diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) setelah dilakukan audit dan memenuhi persyaratan manajemen keselamatan. (7) Bagi kapal yang mengalami kecelakaan, audit tambahan untuk kapal dapat dilakukan tanpa permohonan dari perusahaan. (8) Untuk hasil audit terhadap kapal yang mengalami kecelakaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian (non conformity) diberikan peringatan untuk melakukan tindakan perbaikan dan jika ditemukan ketidaksesuaian besar (major non conformity) maka Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) dicabut.

(1) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) tidak berlaku apabila: a. tidak dilakukan audit tahunan untuk perusahaan dan audit antara untuk kapal; b. perusahaan tidak mampu mempertahankan sistem manajemen keselamatan sesuai persyaratan; c. ketidaksesuaian tidak ditindaklanjuti sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan; dan d. adanya ketidaksesuaian besar. (2) Apabila Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) dicabut maka dengan sendirinya mengakibatkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) atau Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) tidak berlaku. (3) Pencabutan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) atau Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam melaksanakan audit, auditor wajib: a. menyiapkan rencana dan program audit; b. menyampaikan rencana dan program audit kepada perusahaan; c. menyiapkan dokumen kerja; dan d. membuat laporan hasil audit. (2) Rencana dan program audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sekurang-kurangnya memuat: a. tanggal audit; b. jenis audit; c. jadwal dan tempat audit; d. lingkup yang diaudit; dan e. rencana pelaksanaan audit. (3) Dokumen kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari: a. form audit/checklist audit; b. dokumen perusahaan; dan c. sertifikat dan dokumen kapal lainnya.

(1) Pelaksanaan audit dimulai dengan pertemuan pembukaan dengan personil perusahaan dan/atau awak kapal yang akan diaudit. (2) Dalam pertemuan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memperkenalkan personil auditor; b. memberikan penjelasan tentang metode pelaksanaan audit, jadwal pelaksanaan audit, dan fasilitas yang diperlukan; c. MENETAPKAN waktu pertemuan penutupan; dan d. hal-hal lainnya yang terkait dengan audit. (3) Dalam hal berdasarkan hasil audit ditemukan ketidaksesuaian terhadap sistem manajemen keselamatan kapal, auditor menyampaikan kepada perusahaan dan/atau awak kapal untuk dimintakan penjelasan (klarifikasi).

(4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada waktu pertemuan penutupan.

(1) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dilaporkan oleh auditor kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas auditor; b. identitas perusahaan dan/atau kapal yang diaudit; c. hasil observasi terhadap pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan d. rekomendasi hasil audit. (3) Observasi terhadap pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pernyataan mengenai fakta yang dibuat oleh auditor pada saat audit manajemen keselamatan dilakukan yang didukung dengan bukti obyektif. (4) Bukti obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi yang bersifat kualitatif atau kuantitatif, catatan atau pernyataan tentang suatu fakta yang menyangkut elemen dari sistem manajemen keselamatan yang berdasarkan suatu observasi, pengukuran atau pengujian, dan yang dapat diverifikasi. (5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil audit perusahaan dan/atau kapal belum memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menyampaikan kepada perusahaan untuk memenuhi ketidaksesuaian.

Pelaksanaan audit oleh auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan pada koda Manajemen Keselamatan Internasional (International Safety Management-Code).

(1) Auditor manajemen keselamatan kapal wajib memiliki kompetensi di bidang manajemen keselamatan kapal. (2) Untuk memiliki kompetensi di bidang manajemen keselamatan kapal, auditor wajib mengikuti pelatihan auditor sistem manajemen keselamatan (ISM-Code) yang dibuktikan dengan sertifikat.

(3) Pelatihan auditor sistem manajemen keselamatan (ISM-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang diakui oleh Pemerintah. (4) Pelatihan auditor sistem manajemen keselamatan (ISM-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pada Negara lain wajib mendapat pengakuan dari Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO).

(1) Sistem informasi manajemen keselamatan kapal paling sedikit memuat informasi nama perusahaan dan kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. (2) Sistem informasi manajemen keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan: a. pengumpulan data; b. pengolahan data; c. penganalisaan data; d. penyajian data; e. penyebaran data dan informasi; dan f. penyimpanan data dan informasi.

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, diperoleh dari unit kerja pelaksana kegiatan manajemen keselamatan kapal. (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui: a. identifikasi; b. inventarisasi; c. penelitian; d. evaluasi; e. kesimpulan; dan f. pencatatan. (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi.

(4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dapat dilakukan melalui: a. media cetak; dan/atau b. media elektronik. (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

Penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Menteri Perhubungan ini yang mengatur mengenai manajemen keselamatan kapal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan ini. (2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN