Peraturan Menteri Nomor pm-3 Tahun 2013 tentang KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelimpahan kewenangan adalah pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

8. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.

9. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

12. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya di pelabuhan yang tidak dikomersilkan, terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus.

13. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.

14. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.

15. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.

16. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.

17. Usaha Tally Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, Menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.

18. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas.

19. Usaha Pengelolaan Kapal (Ship Management) adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

20. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (Ship Broker) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal (chartering).

21. Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen dan penempatan di kapal sesuai kualifikasi.

22. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di INDONESIA.

23. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (Ship Repairing and Maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.

24. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

25. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

26. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

27. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

28. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Kawasan sabang adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam UNDANG-UNDANG Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi UNDANG-UNDANG.

29. Dewan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

30. Badan Pengusahaan Kawasan, Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau disingkat BPKS adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

31. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Ruang lingkup pengaturan kebijakan, norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan laut yang dilimpahkan kepada DKS meliputi wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

Kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan ini dilaksanakan oleh BPKS.

Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

(1) Pembangunan pelabuhan laut oleh BPKS dilakukan setelah diperolehnya izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPKS kepada Ketua DKS. (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

(1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a. studi kelayakan; dan b. desain teknis. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. kelayakan teknis; dan b. kelayakan ekonomis dan finansial. (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat mengenai: a. kondisi tanah; b. konstruksi; c. kondisi hidrooceanografi; d. topografi; dan e. penempatan dan konstruksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus disertai dokumen yang terdiri atas: a. Rencana Induk Pelabuhan; b. dokumen kelayakan; c. dokumen desain teknis; dan d. dokumen lingkungan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua DKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 belum terpenuhi, Ketua DKS mengembalikan permohonan kepada BPKS untuk melengkapi persyaratan. (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Ketua DKS setelah memenuhi persyaratan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Ketua DKS MENETAPKAN izin pembangunan pelabuhan.

(1) Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh BPKS. (2) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari BPKS. (3) BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib: a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan; b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;

c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Ketua DKS sesuai dengan kewenangannya; dan d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

(1) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembangunan fasilitas di sisi perairan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan oleh Ketua DKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

(1) Pengembangan pelabuhan oleh BPKS dilakukan setelah diperolehnya izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPKS kepada Ketua DKS.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari BPKS. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Ketua DKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 belum terpenuhi, Ketua DKS mengembalikan permohonan kepada BPKS untuk melengkapi persyaratan.

(3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Ketua DKS setelah memenuhi persyaratan terpenuhi. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, Ketua DKS MENETAPKAN izin pengembangan pelabuhan.

(1) Pengoperasian pelabuhan oleh BPKS dilakukan setelah diperolehnya izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPKS kepada Ketua DKS. (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); b. keselamatan dan keamanan pelayaran; c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang; d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan; e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan; f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BPKS. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Ketua DKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) belum terpenuhi, Ketua DKS mengembalikan permohonan kepada BPKS untuk melengkapi persyaratan. (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Ketua DKS setelah persyaratan terpenuhi. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Ketua DKS MENETAPKAN izin pengoperasian pelabuhan.

BPKS yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib: a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan; b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Ketua DKS; c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

(1) Konsesi diberikan oleh BPKS kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang dituangkan dalam bentuk perjanjian. (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. (3) Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. lingkup pengusahaan; b. masa konsesi pengusahaan;

c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif; d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang; e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat; f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan; g. penyelesaian sengketa; h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan; i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum INDONESIA; j. keadaan kahar; dan k. perubahan-perubahan.

(1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada BPKS. (2) Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan. (3) Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di pelabuhan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

(1) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan terdiri atas: a. wilayah daratan; dan b. wilayah perairan. (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

(1) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan. (2) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan; b. keperluan keadaan darurat; c. penempatan kapal mati; d. percobaan berlayar; e. kegiatan pemanduan kapal; f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

(1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan ditetapkan oleh Ketua DKS. (2) Ketua DKS dalam MENETAPKAN Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Aceh Besar/Walikota Sabang mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit memuat: a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja; b. luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan c. titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

(1) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.

(2) Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban: a. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan; b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan pelabuhan; c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki; d. menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan; f. menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan; g. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; h. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur- pelayaran; i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan j. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan. (2) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban: a. menjaga keamanan dan ketertiban; b. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran; d. memelihara kelestarian lingkungan; dan e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penilaian Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Untuk membangun dan memelihara alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan. (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan pelabuhan; b. pembangunan penahan gelombang; c. penambangan; dan/atau d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran.

(1) Pekerjaan pengerukan dilakukan untuk: a. membangun alur-pelayaran dan/atau kolam pelabuhan laut; b. membangun alur-pelayaran dan/atau kolam terminal khusus; c. memelihara alur-pelayaran dan/atau kolam pelabuhan laut; d. memelihara alur-pelayaran dan/atau kolam terminal khusus; e. pembangunan pelabuhan laut; f. pembangunan penahan gelombang; g. penambangan; dan/atau h. membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan lainnya. (2) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain: a. pipa bawah air; b. kabel bawah air; c. kolam water intake; dan d. galangan kapal untuk pembangunan dan/atau perbaikan kapal.

(1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala BPKS.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan pengerukan dengan memenuhi persyaratan: a. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi; b. kemampuan menyediakan peralatan keruk; c. kompetensi sumber daya manusia. (3) Dalam rangka penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan survei oleh Kepala BPKS. (4) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada badan usaha yang ditunjuk oleh Kepala BPKS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kemampuan dan kompetensi serta tata cara penerbitan sertifikat diatur dengan Peraturan Kepala BPKS.

(1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan teknis. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keselamatan dan keamanan berlayar; b. kelestarian lingkungan; c. tata ruang perairan; dan d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi: a. desain teknis; b. peralatan keruk; c. metode kerja; dan d. lokasi pembuangan hasil keruk (dumping area). (2) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. lay out (peta bathimetric); b. profil/potongan memanjang dan melintang; c. lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan melewati alur-pelayaran; d. alignment alur-pelayaran;

e. slope/kemiringan alur-pelayaran; f. hasil survei jenis material keruk; g. lokasi dan titik koordinat geografis area yang akan dikeruk; dan h. volume keruk. (3) Peralatan keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jenis kapal keruk hopper; dan b. non hopper. (4) Metode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. tata cara pelaksanaan pekerjaan pengerukan; b. penggunaan peralatan; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan; dan d. produktifitas kerja. (5) Lokasi pembuangan hasil keruk (dumping area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan tidak diperbolehkan di: a. alur-pelayaran; b. kawasan lindung; c. kawasan suaka alam; d. taman nasional; e. taman wisata alam; f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; g. sempadan pantai; h. kawasan terumbu karang; i. kawasan mangrove; j. kawasan perikanan dan budidaya; k. kawasan pemukiman; dan l. daerah lain yang sensitif terhadap pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kajian yang paling sedikit memuat penjelasan: a. lokasi pembuangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (5); b. kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter Lws; dan/atau c. jarak dari garis pantai lebih dari 12 (dua belas) Mil.

(2) Lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berupa studi kelayakan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Persyaratan tata ruang perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c untuk: a. pengembangan pelabuhan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan; atau b. terminal untuk kepentingan sendiri sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

(1) Desain alur dan kolam pelabuhan ditetapkan untuk kepentingan keselamatan berlayar dan kelancaran arus lalu lintas kapal serta olah gerak kapal dengan mempertimbangkan: a. lalu lintas kapal; b. ukuran kapal; c. arus dan gelombang; d. angin; e. pasang surut; f. kondisi tanah dasar; g. pengendapan; dan h. bahaya navigasi. (2) Pelaksanaan pembuatan desain alur dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur: a. survei; b. investigasi; dan c. desain teknis. (3) Desain alur dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKS.

(1) Pekerjaan pengerukan untuk kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan: a. keselamatan dan keamanan berlayar; dan b. kelestarian lingkungan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lay out (peta bathimetric); b. hasil survei jenis material keruk; c. lokasi dan titik koordinat geografis area yang akan dikeruk; d. volume keruk; e. peralatan keruk; dan f. studi lingkungan.

(1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus mendapat izin dari Ketua DKS. (2) Untuk memperoleh izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua DKS melalui Kepala BPKS disertai dengan dokumen: a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi:

1. akte pendirian perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. surat keterangan domisili perusahaan; dan
4. keterangan penanggung jawab kegiatan. b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi:
5. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
6. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
7. peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;
8. untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
9. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
10. hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
11. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku; dan
12. peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Syahbandar, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.

c. surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan; d. rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pengerukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi Kepala BPKS menyampaikan hasil penelitian kepada Ketua DKS. (7) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kepala BPKS, Ketua DKS dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pengerukan.

Pemegang izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) diwajibkan: a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat; c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan yang dilakukan; dan d. melaporkan kegiatan pengerukan secara berkala (setiap bulan) kepada Kepala BPKS.

Dalam hal pemegang izin pekerjaan pengerukan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meskipun telah diperingatkan secara patut, Kepala BPKS dapat menghentikan pekerjaan pengerukan.

(1) Untuk pengembangan pelabuhan Sabang dan terminal untuk kepentingan sendiri didalam DLKr dan DLKp pelabuhan Sabang dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi. (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; b. keselamatan dan keamanan berlayar; c. kelestarian lingkungan; dan d. desain teknis.

Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) harus mendapat izin dari Ketua DKS.

Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan oleh Kepala BPKS.

Pengajuan permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan: a. administrasi, meliputi:

1. akte pendirian perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP;
3. surat keterangan domisili perusahaan; dan
4. keterangan penanggung jawab kegiatan.

b. teknis, meliputi:

1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
3. peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi; dan
4. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku. c. surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi; d. rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan e. rekomendasi dari Kepala BPKS akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

(1) Permohonan izin pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan pemohon kepada Ketua DKS melalui Kepala BPKS yang dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Pasal 45. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kepala BPKS menyampaikan hasil penelitan kepada Ketua DKS. (6) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kepala BPKS, Ketua DKS dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin reklamasi.

Pemegang izin pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) diwajibkan: a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi memasang tanda-tanda yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat; c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi yang dilakukan; dan d. melaporkan kegiatan reklamasi secara berkala (setiap bulan) kepada Ketua DKS melalui Kepala BPKS.

Dalam hal pemegang izin pekerjaan reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meskipun telah diperingatkan secara patut, Kepala BPKS dapat menghentikan kegiatan reklamasi.

Lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Kepala BPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang diberikan. (2) Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan: a. kepentingan pelayanan umum; b. peningkatan mutu pelayanan; c. peningkatan kepentingan pengguna jasa; d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa; e. pengembalian biaya; dan f. pengembangan usaha.

(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Sabang ditetapkan oleh Ketua BPKS berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Ketua BPKS dikonsultasikan kepada Menteri.

(1) Izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan terdiri atas: a. izin usaha bongkar muat barang; b. izin usaha jasa pengurusan transportasi; c. izin usaha angkutan perairan pelabuhan; d. izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; e. izin usaha tally mandiri; f. izin usaha depo peti kemas; g. izin usaha pengelolaan kapal; h. izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal; i. izin usaha keagenan awak kapal; j. izin usaha keagenan kapal; k. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal; dan l. jasa pelayanan, antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal,dan usaha ekspedisi. (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. memiliki akta pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan g. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan Sabang terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa: a. forklift; b. pallet; c. ship side-net; d. rope sling; e. rope net; dan f. wire net. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS. (6) Izin usaha bongkar muat barang yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Kepala BPKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua DKS untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

(1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha bongkar muat barang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi, Kepala BPKS menerbitkan izin usaha bongkar muat barang.

Perusahaan bongkar muat yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Otoritas Pelabuhan Sabang paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan; e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada pemberi izin dan Otoritas Pelabuhan Sabang paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya; f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan Sabang paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya; g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan h. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi; f. memiliki tenaga ahli yang sesuai; dan g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS. (4) Izin usaha jasa pengurusan transportasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Kepala BPKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua DKS untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

(1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) telah terpenuhi, Kepala BPKS menerbitkan izin usaha jasa pengurusan transportasi.

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki tenaga ahli yang sesuai; f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan g. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan Sabang. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan perairan pelabuhan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS. (6) Izin usaha angkutan perairan pelabuhan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Kepala BPKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua DKS untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan perairan pelabuhan, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan perairan pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi, Kepala BPKS menerbitkan izin usaha angkutan perairan pelabuhan.

Perusahaan usaha angkutan perairan pelabuhan yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d diberikan oleh Kepala BPKS.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi; f. memiliki tenaga ahli yang sesuai; g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan Sabang. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS. (4) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Kepala BPKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua DKS untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

(1) Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) telah terpenuhi, Kepala BPKS menerbitkan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.

Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan kepada pemberi izin; e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi; f. memiliki tenaga ahli yang sesuai; g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan setempat. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan tally mandiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS.

(4) Izin usaha tally mandiri yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Kepala BPKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua DKS untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

(1) Untuk memperoleh izin usaha tally mandiri, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha tally mandiri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) telah terpenuhi, Kepala BPKS menerbitkan izin usaha tally mandiri.

Perusahaan tally mandiri yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; f. memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Daerah Kota Sabang, termasuk di dalamnya kajian lalu lintas; g. memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang dari Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang; dan h. memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. menguasai lahan yang dibuktikan:

1. hak penguasaan atau kepemilikan untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan; dan

2. kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan. b. memiliki peralatan paling sedikit meliputi:

3. reach stacker;

4. top loader;

5. side loader; dan

6. forklift. c. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika, ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, atau ahli manajemen transportasi laut. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan depo peti kemas masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS. (6) Izin usaha depo peti kemas yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Kepala BPKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua DKS untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

(1) Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha depo peti kemas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi Kepala BPKS menerbitkan izin usaha depo peti kemas.

Perusahaan depo peti kemas yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan f. memiliki tenaga ahli yang menguasai bidang pengelolaan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan pengelolaan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS.

(1) Untuk memperoleh izin usaha pengelolaan kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha pengelolaan kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) telah terpenuhi, Kepala BPKS menerbitkan izin usaha pengelolaan kapal.

Badan usaha pengelolaan kapal yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan f. memiliki tenaga ahli di bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS.

(1) Untuk memperoleh izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) telah terpenuhi, Kepala BPKS menerbitkan izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal.

Perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i diberikan oleh Kepala BPKS.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan f. memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan, ahli nautika, dan/atau ahli teknika. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan keagenan awak kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS.

(1) Untuk memperoleh izin usaha keagenan awak kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha keagenan awak kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) telah terpenuhi, Kepala BPKS menerbitkan izin usaha keagenan awak kapal.

Perusahaan keagenan awak kapal yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf j dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan keagenan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS.

(1) Untuk memperoleh izin usaha keagenan kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha keagenan kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala BPKS setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) telah terpenuhi Kepala BPKS menerbitkan izin usaha keagenan kapal.

Perusahaan keagenan kapal yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

(1) Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k diberikan oleh Kepala BPKS. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akte pendirian perusahaan; b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan f. memiliki tenaga ahli di bidang perawatan dan perbaikan kapal. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Kepala BPKS.

(1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala BPKS disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2). (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKS melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) belum terpenuhi, Kepala BPKS mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Bupati/Walikota setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) telah terpenuhi Kepala BPKS menerbitkan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal.

Perusahaan perawatan dan perbaikan kapal yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN