Peraturan Menteri Nomor pm-25 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN BIDANG ANGKUTAN JALAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau Angkutan barang yang secara finansial belum menguntungkan.
3. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal.
4. Trayek Lintasan yang selanjutnya disebut Lintas adalah lintasan atau rute Angkutan barang yang ditetapkan dalam rangka Subsidi Angkutan barang.
5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pemberian Subsidi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada: a. Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau b. Angkutan barang pada Lintas tertentu.

(1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan: a. faktor finansial; dan b. faktor keterhubungan. (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik; b. Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa; c. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli Masyarakat; atau d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; dan

b. Trayek yang melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis, Angkutan laut perintis, atau Angkutan udara perintis.

(1) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: a. Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa; b. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau daya beli Masyarakat; c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; d. Angkutan antarkota dalam provinsi; dan/atau e. Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berdampak nasional. (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan kajian. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tenaga ahli yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN Trayek tertentu yang dapat diberikan Subsidi.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan.

Subsidi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Trayek tertentu berdasarkan: a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau b. biaya pengoperasian Angkutan orang atau Angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi Subsidi.

(1) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan berdasarkan: a. kondisi lalu lintas jalan yang terdiri atas:

1. lalu lintas campuran (mix traffic);
2. volume lalu lintas; dan
3. kapasitas dan manajemen rekayasa lalu lintas; b. kondisi ekonomi yang terdiri atas:
4. tingkat inflasi;
5. nilai tukar valuta asing;
6. harga bahan bakar minyak/listrik; dan
7. upah minimum regional; c. jangka waktu kontrak layanan; d. rencana operasi; dan e. spesifikasi kendaraan. (2) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan komponen: a. biaya operasional; b. biaya perawatan; c. biaya over head; d. laba operasional;

e. biaya pajak; dan/atau f. biaya investasi pengadaan Angkutan. (3) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penentuan biaya per kilometer. (4) Pemberian bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak. (5) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subsidi Angkutan barang pada Lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi kriteria: a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani; b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan Angkutan barang; c. mendorong pertumbuhan ekonomi; d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif Angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku; e. melayani perpindahan barang dari Angkutan laut perintis; f. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan; g. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau h. memberikan pelayanan Angkutan barang yang terjangkau oleh Masyarakat yang daya belinya masih rendah.

(1) Subsidi Angkutan barang pada Lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan biaya pengoperasian Angkutan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan umum.

(2) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan menunjuk perusahaan Angkutan umum melalui proses pemilihan. (3) Pemilihan perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses: a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; atau b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan. (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam hal tidak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(1) Bentuk Subsidi Angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa bantuan biaya operasional. (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Pemberian bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kontrak. (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kontrak kerja Angkutan barang. (5) Kontrak kerja Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kontrak kerja Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. lintasan Angkutan barang; b. jenis kendaraan;

c. jumlah kendaraan; d. jumlah hari operasi; e. jarak operasional; f. waktu tempuh perjalanan; g. jadwal pelayanan; h. besaran Subsidi; i. frekuensi pelayanan (ritase); j. jumlah awak Angkutan barang; k. pembayaran biaya operasional; dan l. pelaporan. (7) Pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k dapat dilakukan setiap bulan dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang.

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. biaya tetap; dan b. biaya tidak tetap. (2) Biaya tetap dan biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan. (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan berdasarkan proses pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum. (4) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusutan kendaraan; b. suku bunga kredit kendaraan; c. perizinan dan administrasi; d. gaji (awak kendaraan); dan e. asuransi kendaraan.

(5) Biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi; b. pemakaian oli/pelumas; c. penggunaan ban; d. perawatan kendaraan; dan e. biaya lain-lain. (6) Pemberian biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diberikan berdasarkan hasil verifikasi oleh tim teknis yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (7) Dalam hal bahan bakar minyak bersubsidi tidak tersedia, kendaraan bermotor Angkutan barang dapat menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan. (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang Angkutan jalan; b. memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan umum yang dilakukan oleh perusahaan Angkutan umum; c. melaporkan penyelenggara Angkutan umum yang tidak memiliki perizinan berusaha dan/atau melakukan penyimpangan perizinan berusaha kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan

untuk menegakkan ketentuan perizinan berusaha Angkutan umum; d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan. (3) Laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disertai bukti penyimpangan berupa: a. foto; dan b. keterangan penyimpangan.

(1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan baik secara elektronik maupun nonelektronik. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh Masyarakat.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Pasal 54 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1674); b. Pasal 33 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1675); dan

c. Pasal 101 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 304); dan d. Pasal 78 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1087), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttdtd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2021Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd ttd

WIDODO EKATJAHJANA