Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang- undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara; d. pemberian pertimbangan hukum, konsultasi, dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara; dan e. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian BUMN.