Peraturan Menteri Nomor per-29-men-2008 Tahun 2008 tentang PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau negara transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
2. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.
3. Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
4. Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup, yang selanjutnya disebut surat izin, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang menyatakan persetujuan atas pemasukan ikan hidup dari luar negeri.
5. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.
6. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut instalasi, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
7. Pemilik media pembawa, yang selanjutnya disebut pemilik, adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan media pembawa.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.
11. Dinas adalah Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

4

(1) Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup hanya diperbolehkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri. (2) Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup wajib dilengkapi dengan surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal.

(1) Petugas karantina melakukan tindakan penolakan terhadap: a. media pembawa berupa ikan hidup yang tidak dilengkapi dengan surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); b. media pembawa berupa ikan hidup yang dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) tetapi tidak dilengkapi dengan surat izin. (2) Petugas karantina melakukan tindakan penahanan terhadap media pembawa berupa ikan hidup yang dilengkapi dengan surat izin tetapi tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate).

(1) Setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, maka terhadap media pembawa tersebut segera dibawa keluar dari wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penolakan, media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikeluarkan dari wilayah Republik INDONESIA oleh pemiliknya, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan tindakan pemusnahan oleh petugas karantina. (3) Apabila pemilik tidak mampu untuk mengeluarkan media pembawa dari wilayah negara Republik INDONESIA yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilakukan pemusnahan dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) hari.

(1) Untuk memperoleh surat izin, pemilik wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis atau melalui faksimili pada hari dan jam kerja dengan dilampiri rekomendasi dari Kepala Dinas setempat.

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

5

(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disetujui, maka Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat izin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja. (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisikan: a. nama pemilik media pembawa; b. nama jenis media pembawa (nama ilmiah dan nama dagang); c. jumlah dan/atau ukuran media pembawa; d. alamat pengirim media pembawa (eksportir); e. alamat penerima media pembawa (importir); f. tempat pemasukan media pembawa (pelabuhan laut/udara); g. negara asal dan/atau transit media pembawa; h. masa berlaku surat izin. (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik dan tembusannya disampaikan kepada Pusat Karantina Ikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan setempat di tempat pemasukan baik secara langsung atau melalui faksimili. (4) Tembusan surat izin yang disampaikan kepada UPT Karantina Ikan setempat di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat- lambatnya sudah diterima 2 (dua) hari kerja sebelum media pembawa tiba di tempat pemasukan.

(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak disetujui, maka Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan penolakan yang disertai dengan alasan-alasannya. (2) Surat keterangan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.

Terhadap pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan persyaratan dan tindakan karantina untuk pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang ditetapkan oleh Menteri.

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

6

(1) Setiap pemasukan media pembawa berupa ikan hidup wajib dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas karantina melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal. (3) Apabila media pembawa telah dilengkapi dengan surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terhadap media pembawa dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen pemasukan tersebut dengan media pembawa yang dimasukkan. (4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat perbedaan jenis atau kelebihan jumlah media pembawa yang dimasukkan dengan yang tercantum pada surat izin atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate), maka terhadap perbedaan jenis atau kelebihan jumlah tersebut dilakukan tindakan penolakan. (5) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan media pembawa tidak dikirim kembali ke luar negeri, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. (6) Apabila pemilik tidak bersedia mengirim kembali media pembawa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilakukan pemusnahan dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) hari kalender.

Surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal dianggap benar apabila terdapat kesesuaian antara isi surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal dengan media pembawa yang dimasukkan.

(1) Pemasukan kembali media pembawa yang ditolak di luar negeri dapat dilakukan tanpa harus dilengkapi surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Terhadap pemasukan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan karantina ikan.

SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP

7

Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dengan jenis atau varietas baru.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf