Pasal 6

(1) Pedoman umum industrialisasi kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pedoman umum industrialisasi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh pemangku kepentingan kelautan dan perikanan dalam melaksanakan industrialisasi kelautan dan perikanan. (3) Penjabaran strategi, langkah operasional, dan kegiatan yang akan dilaksanaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri. (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan per komoditas diatur dalam Pedoman Teknis yang akan ditetapkan oleh pejabat eselon I sesuai dengan kewenangannya.