regulation_id: "PERMEN_per-15-mbu-11-2015_2015" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor per-15-mbu-11-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-06/MBU/04/2015 TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA" year: "2015" number: "per-15-mbu-11-2015" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-per-15-mbu-11-2015-2015" frbr_uri: "/akn/id/act/permen-bumn/2015/per-15-mbu-11-2015" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permen-bumn-no-per-15-mbu-11-2015-tahun-2015" source: "pasal.id"

Peraturan Menteri Nomor per-15-mbu-11-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-06/MBU/04/2015 TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-per-15-mbu-11-2015-2015

Pasal I

pasal.id

Ketentuan Bab III huruf E angka 3 dalam Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 06/MBU/04/2015 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 628) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/anak perusahaan BUMN/joint venture/BUMN Minoritas, kecuali untuk jabatan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN, jabatan tinggi pratama Inspektorat, jabatan tinggi pratama data dan teknologi informasi, dan jabatan tinggi pratama pelayanan hukum.

Pasal II

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2015

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA