Pasal 29

(1) Suatu tempat milik instansi pemerintah selain UPT dan milik Pemerintah Daerah dapat ditetapkan sebagai instalasi karantina ikan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan tembusan Kepala Pusat. (2) Ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme, masa berlaku dan perpanjangan, pelaporan, sanksi, dan berakhirnya penetapan instalasi karantina ikan milik instansi pemerintah selain UPT dan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 27.