Pasal 28

(1) Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dapat dilakukan pengusahaan. (2) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa. (3) Pengusahaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.