Peraturan Menteri Nomor p-9-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha

perlindungan hutan yang oleh kuasa UNDANG-UNDANG diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa UNDANG-UNDANG diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Kepolisian Khusus Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepolisian Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. 5. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. 6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 7. Perlindungan dan pengamanan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya- daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 8. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Polisi Kehutanan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Polisi Kehutanan dalam rangka penetapan angka kredit. 9. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Polisi Kehutanan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Polisi Kehutanan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit. 10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat

Polisi Kehutanan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. 11. Bukti fisik adalah hasil kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya baik perorangan maupun kelompok atas dasar penugasan berupa undangan, daftar hadir, surat keterangan, sertifikat, buku, makalah, berita acara dan laporan. 12. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit Polisi Kehutanan. 13. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan. 14. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. 16. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai UPT, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian Angka Kredit Polisi Kehutanan.

Polisi Kehutanan merupakan pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

(1) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat pertama kali dalam jabatannya oleh pejabat yang berwenang. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri Kehutanan atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Polisi Kehutanan di lingkungan Kementerian Kehutanan; b. Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Polisi Kehutanan yang bertugas di wilayah Provinsi bersangkutan;

c. Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Polisi Kehutanan yang bertugas di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan.

(1) Tugas pokok Polisi kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat dinilai angka kreditnya terbagi dalam unsur dan sub unsur kegiatan. (2) Unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Pendidikan; b. Penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengedalian kebakaran; c. Perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran; d. Monitoring dan Evaluasi; e. Pengembangan profesi; dan f. Penunjang kegiatan Polisi Kehutanan.

(1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi sub unsur : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan. (2) Penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi sub unsur : a. penyusunan rancangan kebijakan; b. evaluasi kebijakan; c. penyusunan rancangan strategi kebijakan; d. penyusunan program kerja; e. penyusunan petunjuk operasional; f. penyusunan rencana operasi.

(3) Perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi sub unsur : a. pelaksanaan tindakan preemtif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan; b. pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan; c. operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan; d. operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan; e. pengendalian kebakaran hutan dan / atau lahan; f. penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat; dan g. register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian kehutanan. (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi sub unsur : a. monitoring; dan b. evaluasi. (5) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi sub unsur : a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepolisian kehutanan; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisian kehutanan; c. perumusan sistem kepolisian kehutanan; d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan; dan e. peningkatan kegiatan pengembangan diri di bidang kepolisian kehutanan (studi banding, pertukaran Polisi Kehutanan antar regional dan negara, kunjungan kerja, magang). (6) Penunjang kegiatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi sub unsur : a. pengajar/pelatih di bidang kepolisian kehutanan; b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang kepolisian kehutanan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC); e. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan; f. perolehan piagam kehormatan dan penghargaan; g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; h. kegiatan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan.

(1) Unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dirinci dalam kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. (2) Rincian kegiatan pokok dan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pejabat Polisi Kehutanan: a. Tingkat Terampil; dan b. Tingkat Ahli. (3) Rincian kegiatan pokok dan penunjang bagi Polisi Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam lampiran I. (4) Rincian kegiatan pokok dan penunjang bagi Polisi Kehutanan Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Setiap Polisi Kehutanan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan disusun dalam bentuk DUPAK.

(1) Penyusunan DUPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi: a. Surat usulan penilaian angka kredit dari pimpinan unit kerja; b. Mengisi format DUPAK Polisi Kehutanan Ahli; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat pernyataan rekapitulasi kegiatan meliputi :

1. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan;

2. surat pernyataan melakukan kegiatan penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran;

3. surat pernyataan melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta pengendalian kebakaran;

4. surat pernyataan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi;

5. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; dan

6. surat pernyataan melakukan kegiatan pendukung Polisi Kehutanan. e. Bukti fisik dan bukti penilaian kegiatan yang diketahui oleh atasan langsung di wilayah kerjanya; f. Copy ijasah / STTPL yang pernah diterima yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; g. Copy keputusan pengangkatan dan kepangkatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (2) Format surat pernyataan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.1. sebagaimana lampiran III; (3) Format surat pernyataan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.2 sebagaimana lampiran IV; (4) Format surat pernyataan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.3. sebagaimana lampiran V; (5) Format surat pernyataan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.4. sebagaimana lampiran VI; (6) Format surat pernyataan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.5. sebagaimana lampiran VII; (7) Format surat pernyataan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.6. sebagaimana lampiran VIII;

(1) Pengusulan DUPAK Polisi Kehutanan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a. bulan Januari untuk DUPAK periode Juli sampai dengan Desember tahun sebelumnya, dan b. bulan Juli untuk DUPAK periode Januari sampai dengan Juni tahun yang bersangkutan.

(3) Dalam hal periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pengusulan DUPAK dapat dilakukan paling lama satu tahun sekali. (4) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusulan DUPAK tidak dapat dilakukan, maka kepada Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan diberikan surat teguran oleh Pimpinan Unit Kerja. (5) Dalam hal setelah mendapat surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat fungsional Polisi Kehutanan tidak dapat mengajukan usulan, DUPAK yang dapat dinilai paling lama 4 (empat) periode sebelumnya. (6) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana Lampiran IX.

(1) Pengusulan DUPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. Pengajuan DUPAK di lingkungan Kementerian Kehutanan; b. Pengajuan DUPAK bagi Polisi Kehutanan Madya golongan IV/b dan IV/c, yang berkedudukan di Provinsi atau Kabupaten/Kota; c. Pengajuan DUPAK bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia dan Polisi Kehutanan Pertama sampai dengan Polisi Kehutanan Madya golongan IV/a yang berkedudukan pada Provinsi atau Kabupaten/Kota. (2) Pengajuan DUPAK di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Bagi Polisi Kehutanan Madya golongan IV/b dan IV/c, DUPAK beserta lampirannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. b. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia dan Polisi Kehutanan Pertama sampai dengan Polisi Kehutanan Madya golongan IV/a, DUPAK beserta lampirannya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi administrasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal. c. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Pelaksana golongan II/d, Pelaksana Lanjutan sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia III/d dan Polisi Kehutanan Pertama sampai

dengan Polisi Kehutanan Madya golongan IV/a pada Balai Besar yang telah menerima pendelegasian wewenang penetapan angka kredit, DUPAK beserta lampirannya disampaikan kepada Kepala Balai Besar melalui Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar bersangkutan. d. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana golongan II/d, DUPAK beserta lampirannya disampaikan kepada Kepala Balai melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. (3) Pengajuan DUPAK bagi Polisi Kehutanan Madya golongan IV/b dan IV/c, yang berkedudukan di Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara DUPAK beserta lampirannya disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan. (4) Pengajuan DUPAK bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia dan Polisi Kehutanan Pertama sampai dengan Polisi Kehutanan Madya golongan IV/a yang berkedudukan pada Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara DUPAK beserta lampirannya disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan.

Penilaian angka kredit Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Penilai jabatan fungsional yang terdiri dari: a. Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai Direktorat Jenderal; c. Tim Penilai UPT; d. Tim Penilai Provinsi; dan e. Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk oleh Direktur Jenderal. (2) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direktur Jenderal dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Polisi Kehutanan Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

(1) Tim Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibentuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. (2) Tim Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Direktorat Jenderal dalam MENETAPKAN angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.

(1) Tim Penilai UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas : a. Balai Besar KSDA/TN;dan b. Balai KSDA/TN. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Kepala Balai Besar KSDA/TN berdasarkan pendelegasian dari Sekretaris Direktorat Jenderal. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Kepala KSDA/TN. (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas MENETAPKAN angka kredit bagi Polisi Kehutanan : a. Pelaksana Pemula Pangkat Pengatur Muda, golongan II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana Pangkat Pengatur Tk. I, golongan ruang II/d; b. Pelaksana Lanjutan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyelia Pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d; c. Pertama Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Madya Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas MENETAPKAN angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingka I, golongan ruang II/d di lingkungan Kementerian Kehutanan.

(1) Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan. (2) Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas MENETAPKAN angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

(1) Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan. (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas MENETAPKAN angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

(1) Untuk membantu Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit. (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai dengan anggota yang secara fungsional menangani administrasi kepegawaian.

Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas: a. Menerima dan mencatat DUPAK dan kelengkapannya; b. Meminta kelengkapan kekurangan atau perbaikan berkas DUPAK ke pejabat pengelola kepegawaian atau ke pejabat fungsional bagi Sekretariat Tim Penilai UPT; c. Menyampaikan DUPAK yang akan dinilai kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai sesuai dengan batas waktu ditentukan; d. Menyiapkan undangan rapat penilaian angka kredit; e. Menyiapkan bahan laporan dan berita acara hasil rapat Tim Penilai;

f. Memproses hasil penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dalam bentuk Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk ditandatangani oleh para pejabat yang bersangkutan; g. Mengelola sistem informasi pencapaian angka kredit Polisi Kehutanan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian.

Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Berkas DUPAK beserta kelengkapannya diterima oleh Tim Penilai, diproses oleh Sekretariat Tim Penilai untuk dicatat dan diperiksa kelengkapannya, kemudian dilaporkan kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit. b. Ketua Tim Penilai menugaskan seluruh anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap seluruh berkas DUPAK. c. Untuk menjamin obyektivitas penilaian angka kredit, maka setiap berkas DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai dan tiap penilai melakukan penilaian secara sendiri-sendiri. d. DUPAK yang dinilai, dibahas oleh Tim Penilai untuk penetapan angka kredit. e. Pembahasan hasil penilaian angka kredit oleh Tim Penilai dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Tim Penilai. f. Pembahasan penilaian dipimpin oleh Ketua Tim Penilai, dan apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai. g. Apabila DUPAK yang dinilai berasal dari anggota Tim Penilai, maka yang bersangkutan tidak boleh hadir dalam rapat Tim Penilai dan Ketua dapat menunjuk anggota pengganti tim penilai. h. Apabila seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dapat menerima hasil penilaian, maka nilai angka kredit diproses lebih lanjut untuk Penetapan Angka Kredit. i. Apabila dalam penilaian DUPAK terdapat unsur-unsur yang dinilai memerlukan keterangan atau klarifikasi dari ahli, maka Ketua Tim Penilai dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang keanggotaannya terdiri dari para ahli di bidangnya. j. Hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dalam rapat tim, selanjutnya diproses sebagai berikut :

1. Bagi Polisi Kehutanan yang belum mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua

Tim memberitahukan hasil penilaian kepada Pejabat Pengusul dan Pejabat Fungsional bersangkutan dengan menggunakan formulir Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) sebagaimana lampiran X; 2) Bagi Polisi Kehutanan yang telah mencapai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim menuangkan hasil penilaian dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana lampiran XI; 3) Bagi Polisi Kehutanan Madya bagi telah mencapai pangkat tertinggi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya mengumpulkan 20 (dua puluh) angka kredit; 4) Bagi Polisi Kehutanan Penyelia yang telah mencapai batas pangkat tertinggi Penata Tingkat I golongan ruang III/d diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit setiap tahun dari unsur utama, untuk dinilai sesuai ketentuan dan hasil penetapannya disampaikan kepada yang bersangkutan. k. Hasil penilaian angka kredit yang dituangkan dalam formulir PAK dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dan diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditandatangani.

(1) Hasil penilaian angka kredit yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k, selanjutnya ditetapkan sebagai Penetapan Angka Kredit (PAK) dan penetapannya tidak dapat diajukan keberatan. (2) Hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada: a. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; b. Polisi Kehutanan yang bersangkutan; c. Pimpinan Unit Kerja Polisi Kehutanan yang bersangkutan; d. Tim Penilai yang bersangkutan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Januari 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN