Peraturan Menteri Nomor p-64-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemanfaatan Air adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

2. Pemanfaatan Energi Air adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

3. Areal Pemanfaatan adalah zona atau blok yang dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan air dan energi air di dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro adalah pembangkit listrik dengan menggunakan energi air yang menghasilkan tenaga listrik dengan daya kurang dari 1.000 (seribu) kilowatt.

5. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro adalah pembangkit listrik dengan menggunakan energi air yang menghasilkan tenaga listrik dengan daya antara 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt.

6. Izin Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air yang selanjutnya disebut IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air atau energi air secara komersial.

7. Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air selanjutnya disebut IPA atau IPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan air atau energi air secara non komersial.

8. Rencana Pengelolaan adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

9. Rencana Pengusahaan pemanfaatan air dan energi air adalah rencana kegiatan untuk mencapai tujuan pengusahaan pemanfaatan air atau energi air yang disusun oleh pemegang izin usaha pemanfaatan air atau energi air dan didasarkan pada rencana pengelolaan.

10. Iuran Pengusahaan pemanfaatan air dan energi air adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha atas pemanfaatan air atau energi air yang diusahakannya sekali selama periode izin usahanya.

11. Pungutan Pengusahaan pemanfaatan air dan energi air adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang izin usaha atas pemanfaatan air atau energi air.

12. Daya Dukung Sumber Daya Air adalah kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan keduanya.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

15. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.

16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang www.djpp.kemenkumham.go.id

perlindungan hutan dan konservasi alam yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam. 17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPT pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola taman hutan raya dan/atau yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang pemanfaatan sumber daya air atau ketenagalistrikan.

(1) Pemanfaatan air dan energi air dalam ketentuan ini meliputi: a. air sebagai massa; dan b. air sebagai jasa aliran air. (2) Pemanfaatan air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada blok atau zona di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya atau taman wisata alam, kecuali blok perlindungan, zona inti atau zona rimba.

Pemanfaatan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan dan hasil inventarisasi sumber daya air.

(1) Inventarisasi sumber daya air dilakukan untuk menentukan areal pemanfaatan serta potensi air dan energi air. (2) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengumpulkan data dan informasi kondisi sumber daya air di seluruh kawasan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman inventarisasi sumber daya air diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Areal pemanfaatan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan kepada Direktur Jenderal, Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal MENETAPKAN areal pemanfaatan air dan energi air. (3) Areal pemanfaatan air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pemanfaatan air sebagai massa air dilakukan untuk kegiatan: a. non komersial; atau b. komersial.

(1) Pemanfaatan air untuk kegiatan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. pemanfaatan air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga; atau b. pemanfaatan air untuk kepentingan sosial. (2) Pemanfaatan air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat desa, dusun, nagari atau dengan sebutan lainnya, di sekitar lokasi pemanfaatan. (3) Pemanfaatan air untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengambilan air untuk kebutuhan balai pengobatan masyarakat, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan yang berada di sekitar lokasi pemanfaatan.

Pemanfaatan air untuk kegiatan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pemanfaatan untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. air minum dalam kemasan; b. perusahaan daerah air minum; atau c. menunjang kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industri lainnya.

(1) Volume air yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling banyak 50 % (lima puluh per seratus) dari debit air minimal di areal pemanfaatan sesuai hasil inventarisasi sumber daya air. (2) Penetapan volume pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. pemanfaatan air yang sudah ada; b. daya dukung sumber daya air; c. jumlah dan penyebaran penduduk di sekitar kawasan serta proyeksi pertumbuhannya; d. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan e. objek dan daya tarik wisata alam.

(1) Dalam hal volume air yang akan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, maka pemanfaatannya paling banyak 50 % (lima puluh per seratus) dari volume air yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Dalam hal volume air yang akan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka pemanfaatkannya paling banyak 20 % (dua puluh per seratus) dari 50 % (lima puluh per seratus) volume air yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (3) Dalam hal volume air yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan non komersial dan komersial, maka pemanfaatannya: a. untuk kepentingan non komersial paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus); atau b. untuk kepentingan komersial 20 % (dua puluh per seratus). dari 50 % (lima puluh per seratus) volume air yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemanfaatan air sebagai energi air dilakukan untuk kegiatan: a. non komersial; atau b. komersial. (2) Pemanfaatan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga minihidro.

(1) Pemanfaatan energi air untuk kegiatan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi pemanfaatan untuk: a. pemenuhan listrik rumah tangga; atau b. kepentingan sosial. (2) Pemanfaatan energi air untuk pemenuhan listrik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebutuhan listrik untuk kehidupan sehari-hari masyarakat desa, dusun, nagari atau dengan sebutan lainnya, di sekitar lokasi pemanfaatan. (3) Pemanfaatan energi untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan listrik untuk kebutuhan balai pengobatan masyarakat, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan yang berada di sekitar lokasi pemanfaatan.

(1) Pemanfaatan energi air untuk kegiatan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan untuk pemenuhan listrik yang sifatnya untuk memperoleh keuntungan. (2) Pemanfaatan energi air untuk kegiatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemanfaatan untuk pemenuhan listrik rumah tangga; dan b. pemanfaatan untuk pemenuhan listrik industri seperti hotel, restoran, pabrik, rumah sakit, sekolah serta perkantoran. (3) Pemanfaatan energi air untuk pemenuhan listrik rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kebutuhan listrik untuk kehidupan sehari-hari masyarakat desa, dusun, nagari atau dengan sebutan lainnya, yang berada di luar daerah penyangga. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemanfaatan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan memperhatikan: a. daya dukung sumber daya air; b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya; c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; d. pemanfaatan air yang sudah ada; dan e. objek dan daya tarik wisata alam.

(1) Pemanfaatan air dan energi air hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan non komersial diberikan dalam bentuk : a. izin pemanfaatan air (IPA); dan b. izin pemanfaatan energi air (IPEA). (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan komersial diberikan dalam bentuk: a. izin usaha pemanfaatan air (IUPA); dan b. izin usaha pemanfaatan energi air (IUPEA). (4) IPA dan IPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh: a. Kepala UPT untuk di suaka margasatwa, taman nasional atau taman wisata alam; atau b. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan untuk di taman hutan raya. (5) IUPA dan IUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan skala usaha oleh: a. Direktur Jenderal untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil di suaka margasatwa, taman nasional atau taman wisata alam; b. Menteri untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar di suaka margasatwa, taman nasional atau taman wisata alam; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Gubernur untuk skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar di taman hutan raya.

Dalam hal sumber daya air terbatas maka pemberian izin pemanfaatan air dan energi air diprioritaskan untuk kegiatan non komersial.

(1) IPA atau IPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan oleh: a. instansi pemerintah; b. kelompok masyarakat; atau c. lembaga sosial. (2) IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diajukan oleh: a. badan usaha; atau b. koperasi.

Skala usaha pemanfaatan air atau energi air untuk kegiatan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dikelompokkan menjadi: a. usaha skala mikro, untuk badan usaha yang memiliki modal paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); b. usaha skala kecil, untuk badan usaha yang memiliki modal lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); c. usaha skala menengah, untuk badan usaha yang memiliki modal lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil www.djpp.kemenkumham.go.id

penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); dan d. usaha skala besar, untuk badan usaha yang memiliki modal lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

(1) Permohonan IPA atau IPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada: a. Kepala UPT dengan tembusan kepada Direktur, untuk suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam; atau b. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan dengan tembusan kepala dinas yang membidangi kehutanan, untuk taman hutan raya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh ketua kelompok masyarakat dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi: a. kartu tanda penduduk; dan b. rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh instansi pemerintah dilengkapi dengan persyaratan adminstrasi meliputi: a. profil instansi pemerintah; dan b. rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh lembaga sosial dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi: a. akte pendirian lembaga sosial; b. nomor pokok wajib pajak; c. profil lembaga sosial; dan d. rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air. (5) Rencana kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf d memuat informasi antara lain debit air yang akan dimanfaatkan, jumlah kepala keluarga www.djpp.kemenkumham.go.id

yang akan memanfaatkan, sarana dan prasarana yang akan dibangun, usulan lokasi dan sumber pendanaan pembangunan. (6) Rencana kegiatan pemanfaatan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf d memuat informasi antara lain kapasitas listrik yang akan dihasilkan, jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan, sarana dan prasarana yang akan dibangun, usulan lokasi dan sumber pendanaan pembangunan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4). (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan persyaratan, Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan IPA atau IPEA.

(1) Permohonan IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a, untuk usaha skala mikro dan usaha skala kecil di suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada: a. Sekretaris Jenderal; b. Direktur; c. Kepala UPT; d. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan, untuk IUPEA. (2) Permohonan IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c, untuk usaha skala mikro dan usaha skala kecil di taman hutan raya diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada: a. Bupati/walikota; b. Direktur Jenderal; c. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan; d. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA; dan e. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan, untuk IUPEA (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. proposal usaha pemanfaatan air atau energi air; b. peta lokasi sumber air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala paling kecil 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan c. profil perusahaan yang meliputi:

1. akte pendirian perusahaan;
2. surat izin usaha perdagangan;
3. jenis dan skala usaha pemanfaatan air atau energi air yang akan dilakukan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. surat keterangan kepemilikan modal; dan 6) referensi bank. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pertimbangan teknis dari: a. Kepala UPT untuk suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam; b. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan setempat untuk taman hutan raya; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA; atau d. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan, untuk IUEPA. (6) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum pada lampiran I peraturan ini.

Pertimbangan teknis dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan dan Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) diberikan dengan memperhatikan: a. rencana pengelolaan, zona/blok, data dan informasi potensi sumber daya air; dan b. lokasi/ruang publik antara lain meliputi keberadaan obyek daya tarik wisata alam, jalur lintasan/aktifitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah.

(1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan adminitrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 telah diterima secara lengkap dan benar, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Direktur Jenderal menugaskan Direktur atau Gubernur menugaskan Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya untuk melakukan penilaian atas persyaratan. (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan: a. dalam hal hasil penilaian tidak sesuai dengan persyaratan, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon; atau b. dalam hal hasil penilaian sesuai dengan persyaratan, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyurati pemohon untuk memenuhi kewajiban. (3) Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan sudah diterima oleh Direktur Jenderal atau Gubernur, yang meliputi: a. peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan diketahui Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air yang disahkan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya memuat antara lain:

1. rencana pembangunan sarana prasarana pemanfaatan massa air atau energi air;
2. konservasi fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
3. pengendalian pemanfaatan sumber air melalui pemantauan dan pengawasan;
4. pemeliharaan sarana dan prasarana pemanfaatan air;
5. pengamanan dan perlindungan hutan;
6. peningkatan kapasitas masyarakat sekitar dan pengelola kawasan;
7. pengembangan ekonomi masyarakat; dan 8) pengolahan limbah. (4) Penilaian rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan instansi/para pihak terkait dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) apabila telah dipenuhi dan diterima dengan lengkap dan benar dari pemohon, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPA (SPP-IIUPA) atau Iuran IUPEA (SPP-IIUPEA). (2) SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA. (3) Tata cara pembayaran dan besarnya tarif IIUPA atau IIUPEA diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemohon belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, maka proses izin dihentikan setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal pemohon telah melunasi SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan IUPA atau IUPEA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan kewajiban.

(1) Permohonan IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b, untuk usaha skala menengah dan usaha skala besar di suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Sekretaris Jenderal; c. Direktur; d. Kepala UPT; e. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA; dan f. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan, untuk IUPEA. (2) Permohonan IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c, untuk usaha skala menengah dan usaha skala besar di taman hutan raya diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada gubernur dengan tembusan kepada: a. Bupati/walikota; b. Direktur Jenderal; c. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan; d. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA; dan e. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan, untuk IUPEA. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. proposal usaha pemanfaatan air atau energi air; b. peta lokasi sumber air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala paling kecil 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan c. profil perusahaan yang meliputi:

1. akte pendirian perusahaan;
2. surat izin usaha perdagangan;
3. jenis dan skala usaha pemanfaatan air atau energi air yang akan dilakukan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. surat keterangan kepemilikan modal; dan 6) referensi bank. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pertimbangan teknis dari: a. Kepala UPT untuk suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam; b. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan untuk taman hutan raya; c. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA; d. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan, untuk IUEPA. (6) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pertimbangan teknis dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan dan Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) diberikan dengan memperhatikan : a. rencana pengelolaan, zona/blok, data dan informasi potensi sumber daya air; dan b. lokasi/ruang publik antara lain meliputi keberadaan obyek daya tarik wisata alam, jalur lintasan/aktifitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, telah diterima secara lengkap dan benar, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian atas persyaratan untuk permohonan di suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam. (2) Dalam hal dianggap perlu, Direktur Jenderal dapat menugaskan Direktur melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian dan mengambil tindakan: a. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan persyaratan, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon. b. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan persyaratan, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (5) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja melakukan telaahan hukum dan menyampaikan kepada Menteri apabila telah sesuai dengan persyaratan atau mengembalikan kepada Direktur Jenderal apabila tidak sesuai dengan persyaratan. (6) Menteri paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menolak atau menerima permohonan. (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menerbitkan: a. persetujuan prinsip apabila hasil penilaian diterima; atau b. surat penolakan apabila hasil penilaian ditolak. (8) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan admintrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, telah diterima secara lengkap dan benar, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja gubernur menugaskan Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan untuk melakukan penilaian atas persyaratan untuk permohonan di taman hutan raya. (2) Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dan mengambil tindakan: a. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan persyaratan, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon; atau b. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan persyaratan, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur. (3) Gubernur paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menerbitkan persetujuan prinsip IUPA atau IUPEA. (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan oleh gubernur.

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf a dan Pasal 30 ayat (3), pemohon wajib: a. membuat peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan diketahui Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan; b. membuat rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air yang disahkan oleh Direktur Jenderal atau gubernur yang memuat antara lain:

1. rencana pembangunan sarana prasarana pemanfaatan massa air atau energi air;

2. konservasi fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

3. pengendalian pemanfaatan sumber air melalui pemantauan dan pengawasan; www.djpp.kemenkumham.go.id

4. pemeliharaan sarana dan prasarana pemanfaatan air;

5. pengamanan dan perlindungan hutan;

6. peningkatan kapasitas masyarakat sekitar dan pengelola kawasan;

7. pengembangan ekonomi masyarakat;

8. pengolahan limbah. c. menyusun dan menyampaikan UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penilaian rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan instansi/para pihak terkait dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) telah dipenuhi dan diterima dengan lengkap dan benar dari pemohon, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPA (SPP-IIUPA) atau Iuran IUPEA (SPP-IIUPEA). (2) SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA. (3) Tata Cara Pembayaran dan besarnya tarif IIUPA atau IIUPEA diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka persetujuan prinsip dibatalkan setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing- masing paling lama 10 (sepuluh) hari.

Dalam hal pemohon yang telah melunasi SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Menteri atau Gubernur menerbitkan IUPA atau IUPEA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan kewajiban. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemegang IPA dan IPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) mempunyai kewajiban: a. menyusun rencana kerja tahunan; b. melaksanakan rencana kerja tahunan; dan c. menyampaikan laporan kegiatan. (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi: a. pemanfaatan air atau energi air; b. pelestarian alam; c. pengamanan kawasan hutan beserta potensinya; d. rehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan; dan e. menjaga kebersihan lingkungan. (3) Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diketahui oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, memuat antara lain: a. maksud dan tujuan pemanfaatan air atau energi air; b. lokasi pemanfaatan air atau energi air; c. rencana pemanfaatan air atau energi air serta pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi debit air, panjang pipa, letak dan luas bak penampungan, dan jumlah kepala keluarga pengguna air; e. kegiatan konservasi sumber daya air yang akan dilaksanakan; dan f. penutup.

dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis. b. penghentian sementara kegiatan. c. pencabutan izin pemanfaatan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh: a. Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya, untuk IPA dan IPEA; atau b. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, untuk IUPA dan IUPEA.

Pemegang izin berhak: a. melakukan kegiatan pemanfaatan air atau energi air sesuai izin yang diberikan; dan b. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air atau energi air yang diizinkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jangka waktu IPA atau IPEA diberikan selama: a. 3 (tiga) tahun untuk kelompok masyarakat; atau b. 5 (lima) tahun untuk lembaga sosial dan instansi pemerintah. (2) IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya. (3) IPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya. (4) Perpanjangan IPA atau IPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepala UPT atau Kepala UPT/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya.

(1) Jangka waktu IUPA atau IUPEA diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. (2) IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi. (3) Perpanjangan IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil di suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam; b. Menteri, untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar di suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam; dan c. Gubernur, untuk skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar di taman hutan raya.

(1) Permohonan perpanjangan IPA atau IPEA disampaikan paling lambat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk kelompok masyarakat; atau b. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk lembaga sosial dan instansi pemerintah. (2) Permohonan perpanjangan IPA atau IPEA untuk kelompok masyarakat, lembaga sosial dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (3) Permohonan perpanjangan IPA atau IPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan: a. hasil evaluasi dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan; dan b. rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air lanjutan. (4) Tata cara permohonan perpanjangan IPA atau IPEA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(1) Permohonan perpanjangan IUPA atau IUPEA diajukan oleh pemohon paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada : a. Direktur Jenderal dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk usaha skala mikro dan usaha skala kecil; b. Menteri dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk usaha skala menengah dan usaha skala besar; atau c. Gubernur dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) untuk skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan : a. laporan akhir kegiatan usaha pemanfaatan air atau energi air; b. rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air lanjutan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha pemanfaatan air atau energi air; dan d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin. (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipenuhi pemohon, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPA (SPP-IIUPA) atau Iuran IUPEA (SPP-IIUPEA) untuk: a. pemegang IUPA atau IUPEA skala usaha mikro dan skala usaha kecil; atau b. pemegang IUPA atau IUPEA skala usaha menengah dan skala usaha besar. (5) SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi paling lambat dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi pemohon, Menteri, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan IUPA atau IUPEA. (7) Pemegang IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

IPA, IPEA, IUPA dan IUPEA berakhir apabila: a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. izin pemanfaatan atau izin usaha pemanfaatan dicabut; c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela; d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; atau e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit.

(1) Sarana dan prasarana yang dapat dibangun dalam pemanfaatan air terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. water intake; b. jaringan perpipaan; c. bak penampungan; dan d. meter air. (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana usaha pemanfaatan air dengan memperhatikan dampak ekologis terhadap kawasan, aspek teknis dan kondisi geografis.

(1) Sarana dan prasarana yang dapat dibangun dalam pemanfaatan energi air untuk mikrohidro atau minihidro terdiri atas: a. water intake; b. saluran pembawa; c. bak penampung; d. pipa pesat; dan e. rumah pembangkit. (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana usaha pemanfaatan energi air dengan memperhatikan dampak ekologis terhadap kawasan, aspek teknis dan kondisi geografis.

Selain sarana dan prasarana pemanfaatan air atau energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, dapat dibangun fasilitas penunjang berupa: a. jalan patroli paling lebar 6 (enam) meter termasuk bahu jalan; b. papan petunjuk/papan informasi; dan c. pos pengawas.

(1) Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan air atau energi air serta fasilitas penunjang, termasuk jaringan distribusi listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 disesuaikan dengan rencana design fisik bangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengusahaan pemanfaatan air atau energi air. (2) Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan air atau energi air dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan ketentuan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tidak mengubah karakteristik bentang alam dan menghilangkan fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; b. tidak menutup/menghilangkan jalur lintas tradisional masyarakat; c. pembangunan atau kegiatan lainnya yang terkait tidak memotong jalur lintas satwa liar; d. menghindari penebangan pohon, apabila ditemui satu atau sekelompok vegetasi yang dilindungi, agar ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat/kelestarian fungsi setempat; e. dilarang memasukkan/introduksi vegetasi asal luar kawasan untuk keperluan apapun. f. kebutuhan vegetasi untuk pertamanan dipenuhi melalui proses budidaya setempat; g. penempatan bangunan harus aman dari ancaman tanah longsor; h. konstruksi bangunan harus aman dari banjir air sungai, gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa dan gaya angkat air; i. bahan atau material konstruksi diusahakan menggunakan material lokal di luar kawasan konservasi atau disesuaikan dengan kondisi sekitar; j. sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibangun tidak berwarna mencolok; dan k. merehabilitasi areal bekas gali urug. (3) Tidak mengubah karateristik bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa kegiatan pembangunan yang tidak mengubah secara permanen bentuk medan/kontur/topografi asli lokasi setempat, baik melalui pemangkasan, permukaan tanah maupun pemadatan tanah. (4) Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan : a. kaidah konservasi; b. nilai estetika dan ramah lingkungan; c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan; dan d. efisien dalam penggunaan lahan dan hemat energi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan air atau energi air serta fasilitas penunjang diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA berakhir, pemegang izin wajib: a. melunasi seluruh kewajiban keuangan serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya izin; c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum; d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin berakhir, memindahkan benda dan peralatan yang menjadi hak pemegang izin yang masih terdapat di bekas areal kerjanya; dan e. mengembalikan seluruh areal kerja dan menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang berkaitan dengan pelaksanaan pengusahaan pemanfaatan air atau energi air kepada Menteri, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya. (2) Sarana atau prasarana pemanfaatan air atau energi air yang tidak bergerak pada saat izin telah berakhir, kepemilikannya beralih menjadi milik negara atau daerah, kecuali bagi pemegang izin yang telah mendapat perpanjangan. (3) Terhadap sarana dan prasarana pemanfaatan air atau energi air yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan inventarisasi oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan dengan kewenangannya. (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan prasarana yang ada. (5) Pengembalian areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah pemegang izin memenuhi seluruh kewajiban www.djpp.kemenkumham.go.id

dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya.

(1) Pemegang izin dalam melakukan usaha pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dan informasi tentang kegiatan pemegang izin serta rencana kerja usaha pengamanan. (3) Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengevaluasi rencana kerja usaha pengamanan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan kelayakan rencana kerja usaha pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kondisi di sekitar wilayah kerjanya. (5) Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib MENETAPKAN persetujuan atau penolakan rencana kerja usaha pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), sarana dan prasarana pada izin yang telah berakhir dialihkan kepemilikannya kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan atas nama Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. (2) Pengalihan kepemilikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berita acara pengalihan kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya. (3) Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah www.djpp.kemenkumham.go.id

penandatanganan berita acara pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Menteri atau Gubernur. (4) Berdasarkan laporan dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya melaporkan kepada Menteri Keuangan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

(1) Pengawasan dilakukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya melalui kegiatan: a. pemeriksaan langsung di lapangan; b. pemeriksaan kondisi sarana pemanfaatan; dan c. pemeriksaan laporan kegiatan usaha. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. (4) Dalam melaksanakan pengawasan Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan dapat bekerjasama dengan instansi terkait. (5) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

(1) Evaluasi dilaksanakan oleh : a. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau b. Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA. (3) Dalam hal hasil evaluasi terhadap pemegang IUPA atau IUPEA menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang izin berupa sertifikat dan/atau insentif lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangan. (4) Rencana insentif berupa perpanjangan izin secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada pemegang izin paling cepat 3 (tiga) tahun sebelum izin yang bersangkutan berakhir. (5) Pemegang IUPA atau IUPEA dengan kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan: a. tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang- undangan yang berakibat pidana; b. tidak pernah mendapat surat peringatan yang berakibat pada dicabutnya izin usaha; c. keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin selama 3 (tiga) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan yang signifikan. (6) Kegiatan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan dalam melaksanakan pembinaan serta menentukan kebijakan.

(1) Pembinaan dilakukan oleh : a. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau b. Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan menentukan kebijakan.

Dalam hal debit air dalam kawasan yang dimanfaatkan berkurang atau tidak memenuhi kecukupan persyaratan maka pihak pengelola kawasan dapat melakukan tindakan: a. pembatasan pemakaian volume air; atau b. penghentian sementara kegiatan pemanfaatan air

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pembinaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing- masing 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya peringatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan surat peringatan kedua. (4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan surat peringatan ketiga. (5) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN surat penghentian sementara kegiatan.

Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya dan Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.

(1) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan ketiga dan Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin. (2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga. (3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari, maka diterbitkan surat penghentian sementara kegiatan.

(1) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan dan Kepala UPT www.djpp.kemenkumham.go.id

atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin. (2) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya MENETAPKAN surat penghentian sementara kegiatan. (3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 15 (lima belas) hari, maka Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya MENETAPKAN surat penghentian sementara kegiatan. (4) Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya, pemberi izin MENETAPKAN keputusan pencabutan izin. (5) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari dan substansinya diterima oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya, pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin. (6) Dalam hal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan.

(1) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6), bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya, dikenakan kewajiban melakukan rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. (2) Kerusakan pada suaka margasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa longsor akibat penebangan pohon dan/atau kerusakan habitat akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air atau energi air. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pengenaan kewajiban rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Besaran dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pemanfaatan air atau energi air di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya yang dilakukan melalui kerjasama sebelum Peraturan ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id