Peraturan Menteri Nomor p-60-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.
2. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
4. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
5. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontnuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
7. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, 1344 4 8. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS. 9. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan. 10. Klasifikasi DAS adalah pengkatagorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontiunitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. 11. Logical Framework Analysis yang selanjutnya disingkat LFA adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dann hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(1) Tatacara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi stakeholders dalam menyusun dan MENETAPKAN rencana pengelolaan DAS dalam satuan wilayah perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (2) Tujuannya adalah tersusunnya rencana pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, baik untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip dasar sebagai berikut : a. dilaksanakan secara utuh dari hulu, tengah sampai dengan dan hilir. b. dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

2013,1344 5 c. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; d. adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik das; e. pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil; f. akuntabel dan transparan; dan g. melibatkan multi disiplin ilmu.

(1) Dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS melibatkan pemangku kepentingan antara lain: a. pemerintah; b. pemerintah daerah; c. swasta; dan d. masyarakat. (2) Dalam rangka efektifitas kinerja pemangku kepentingan dikembangkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan melalui integrasi dan sinkronisasi serta koordinasi.

(1) Integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS diperlukan dalam setiap menyusun program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh : a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tingkat pusat; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk tingkat provinsi; dan c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, 1344 6

(1) Manfaat disusun dan ditetapkannya rencana pengelolaan DAS, antara lain : a. menjadi salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih detil di wilayah DAS. b. menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). c. sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematik dan instrumen pertanggungjawaban pengelola sumberdaya alam. (2) Skematis posisi Rencana Pengelolaan DAS dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(1) Rencana Pengelolaan DAS disusun berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS, meliputi: a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya. (2) Rencana pengelolaan DAS disusun oleh: a. tim yang dibentuk oleh Menteri untuk DAS yang mencakup lintas negara dan lintas provinsi; b. tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota; c. tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk DAS yang mencakup satu Kabupaten/Kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013,1344 7

Penyusunan rencana pengelolaan DAS pada DAS yang dipulihkan maupun pada DAS dipertahankan daya dukungnya, dilakukan dengan perumusan: a. permasalahan; b. tujuan; c. strategi; dan d. monitoring dan evaluasi.

Perumusan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui : a. identifikasi dan analisis masalah; dan b. rumusan masalah.

Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah dan dilaksanakan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah.

Perumusan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi perumusan: a. kebijakan; b. program; dan c. kegiatan.

Perumusan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus memperhatikan antara lain : a. sistem analisis; b. indikator kinerja; c. pelaksana; dan d. capaian hasil.

(1) Identifikasi dan analisis masalah untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, 1344 8 (2) Identifikasi dan analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. Lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi); b. Kondisi habitat (daerah perlindungan keanekaragaman hayati); c. Sedimentasi (sumber, laju, dampak); d. Kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu); e. Masalah penggunaan air tanah dan air permukaan; f. Daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan); g. Masalah sosial-ekonomi dan kelembagaan; h. Masalah tata ruang dan penggunaan lahan; i. Permasalahan antara hulu dan hilir;

Rumusan masalah untuk DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui metode pohon masalah atau metode lain dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten serta karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan budaya.

(1) Perumusan tujuan untuk DAS yang dipulihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

(2) Perumusan tujuan untuk DAS yang dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

(1) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya harus mengacu kepada perumusan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013,1344 9 (2) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. (3) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan secara bersama oleh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

(1) Perumusan monitoring dan evaluasi untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan dengan memperhatikan : a. sistem analisis; b. indikator kinerja; c. pelaksana; d. capaian hasil. (2) Perumusan monitoring dan evaluasi untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Kehutanan.

(1) Setiap proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS disajikan dalam suatu naskah yang utuh sebagai bahan untuk penetapan. (2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyusunan rencana pengelolaan DAS yang meliputi : a. Buku I, memuat rencana dan informasi; b. Buku II, memuat data dan informasi pendukung; c. Buku III, memuat peta arahan, program, dan kegiatan. (3) Kerangka Acuan Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (4) Skema proses penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, 1344 10

Rencana yang sudah disusun dan dimuat dalam naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh : a. Menteri untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas negara dan lintas provinsi; b. Gubernur untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota dan dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi; c. Bupati/Walikota untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup satu kabupaten/kota dalam satu provinsi dan dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

(1) Sumber dana untuk penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan DAS dapat berasal dari APBN, APBD, hibah dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. (2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Rencana Pengelolaan DAS yang telah disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013,1344 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id