Peraturan Menteri Nomor p-50-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan.

4. Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara partial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

5. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.

6. Penetapan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan hasil kegiatan tata batas kawasan hutan yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000.

7. Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya.

8. Peta proyeksi batas kawasan hutan adalah peta yang disusun melalui kegiatan ploting batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar. www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Citra satelit resolusi tinggi adalah citra satelit dengan ketelitian citra kurang atau sama dengan 5 (lima) meter.

10. Peta trayek batas adalah peta yang disusun berdasarkan peta proyeksi batas yang memuat batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas, peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan, hak-hak atas tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang serta telah disahkan oleh Panitia Tata Batas.

11. Peta kerja tata batas definitif adalah peta hasil penyempurnaan dari peta trayek batas berdasarkan hasil penataan batas sementara yang telah disahkan Panitia Tata Batas yang menggambarkan rencana posisi pal-pal batas definitif kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang akan dipasang di lapangan.

12. Peta tata batas kawasan hutan adalah peta yang menggambarkan posisi pal batas atau tugu batas kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan dan garis atau titik berupa koordinat letak dan posisi batas.

13. Rintis batas adalah jalur/garis batas yang dibuat dengan menebas semak belukar selebar 1 meter atau lebih.

14. Lorong batas adalah lorong yang dibuat pada lokasi tertentu dengan ukuran lebar tertentu ke arah dalam kawasan hutan dari pal batas dengan atau tanpa selokan/parit ukuran tertentu.

15. Tanda batas sementara adalah suatu tanda batas yang dipasang di sepanjang trayek batas sebagai acuan untuk menentukan pemasangan pal batas.

16. Hasil tata batas adalah tanda batas, buku ukur, Berita Acara Tata Batas kawasan hutan beserta peta lampirannya dan dokumen lainnya.

17. Inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak- hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proyeksi batas.

18. Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

19. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara yang dibuat oleh pelaksana pengukuran/pemancangan batas yang memuat penjelasan tentang ada atau tidaknya hak-hak pihak ketiga dan permukiman di sepanjang garis batas yang sedang ditata batas yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

20. Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara yang memuat persetujuan hasil pemancangan batas sementara yang ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas.

21. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan.

22. Papan Pengumuman adalah suatu tanda dengan ukuran tertentu dan bertuliskan nama, fungsi dan kelompok hutan yang terpasang sepanjang trayek batas luar pada daerah rawan.

23. Tanda Batas kawasan hutan adalah suatu tanda batas yang secara fisik di lapangan berupa pal batas atau tugu batas, dan di peta berupa garis atau titik yang menyatakan koordinat letak atau posisi batas.

24. Pal batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang terbuat dari bahan beton dengan rangka besi atau dari kayu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu.

25. Tugu batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton dengan rangka besi dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu dan sebagai acuan pelaksanaan tata batas.

26. Koordinat geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.

27. Koordinat Universal Tranverse Mercator (UTM) adalah suatu besaran dalam satuan meter untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.

28. Pemeliharaan batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik.

29. Pengamanan batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk menjaga agar tanda batas kawasan hutan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda batas. www.djpp.kemenkumham.go.id

30. Orientasi batas adalah kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas.

31. Rekonstruksi batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.

32. Batas luar kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.

33. Batas fungsi kawasan hutan adalah batas yang memisahkan antar fungsi kawasan hutan.

34. Batas alam adalah batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang batasnya bersekutu dengan tanda-tanda alam seperti tepi sungai, tepi danau, tepi laut atau tepi jalan raya yang jelas terdapat di peta dan di lapangan.

35. Batas buatan adalah batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang bukan batas alam.

36. Batas administrasi pemerintahan adalah batas pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

37. Batas kombinasi adalah batas-batas gabungan dari berbagai macam batas kawasan hutan yang ada, baik atas dasar keperluan pengukuhan kawasan hutan, penetapan fungsi kawasan hutan, batas pengelolaan, batas administrasi pemerintahan, batas alam dan batas-batas lainnya untuk keperluan penetapan kawasan hutan.

38. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

39. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.

40. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

41. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.

42. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.

43. Instansi pengelola kawasan hutan adalah instansi yang diberi wewenang untuk mengelola suatu kawasan hutan.

44. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

(1) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan. (2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah di tata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas. (3) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah di tata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh Menteri. (4) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah di tata batas, berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a meliputi: a.wilayah provinsi; dan b.wilayah tertentu secara partial. (2) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(1)Kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan penyempurnaan dengan peta berbasis citra satelit resolusi tinggi skala 1:50.000 yang telah mengindikasikan adanya hak-hak pihak ketiga. (2)Peta berbasis citra satelit resolusi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (3)Terhadap peta penunjukan kawasan hutan yang telah disempurnakan dengan peta berbasis citra satelit resolusi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemasangan tugu batas dengan koordinat tertentu. (4)Tugu batas dipasang pada beberapa titik sepanjang trayek batas dengan koordinat tertentu dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tata batas. (5)Pemasangan tugu batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sebelum dilakukan penataan batas kawasan hutan.

(1) Kawasan hutan wilayah provinsi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sejalan dengan proses revisi tata ruang wilayah, maka terhadap kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan perubahan dengan Keputusan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penunjukan wilayah tertentu secara partial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang berasal dari: a. lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan; b. lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan; c. tanah timbul; d. tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau e. tanah selain dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. usulan atau rekomendasi gubernur dan atau bupati/walikota; b. secara teknis dapat dijadikan hutan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal usulan penunjukan kawasan hutan dilakukan oleh gubernur maka rekomendasi oleh bupati/walikota. b. dalam hal usulan penunjukan kawasan hutan dilakukan oleh bupati/walikota maka rekomendasi oleh gubernur. c. dalam hal usulan penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi, maka rekomendasi diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota. (3) Usulan atau rekomendasi penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri dengan tembusan: a. Gubernur; b. Sekretaris Jenderal; c. Direktur Jenderal; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; e. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; f. Bupati/walikota; dan g. Kepala Balai. (4) Untuk tanah milik atau tanah hak lainnya yang secara sukarela diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d untuk dijadikan kawasan hutan, maka Menteri langsung menunjuk sebagai kawasan hutan.

(1) Penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dalam proses tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri bersama pemohon. (2) Berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

(1) Penunjukan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi dalam proses izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi ditandatangani oleh Direktur Jenderal bersama pemohon. (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penunjukan areal kompensasi sebagai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

(1) Usulan penunjukan kawasan hutan yang berasal dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan huruf d dirinci menurut status, keadaan, letak, batas dan luas serta dilampiri dengan: a. peta dengan skala minimal 1:250.000, disesuaikan dengan luas areal yang ditunjuk serta memenuhi kaidah-kaidah pemetaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat:

1. status areal yang diusulkan untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan;
2. kelayakan teknis areal yang diusulkan menjadi kawasan hutan. c. rekomendasi gubernur dan/atau bupati/walikota memuat persetujuan atas areal yang diusulkan untuk menjadi kawasan hutan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan penunjukan kawasan hutan secara partial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan penelaahan usulan penunjukan kawasan hutan. (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan Tim untuk melakukan peninjauan lapangan. (4) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan beserta peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

(1) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri. (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Keputusan tentang penunjukan kawasan hutan dan peta lampiran.

(1) Pemetaan kawasan hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan skala minimal 1:100.000 dengan mengacu kepada peta penunjukan kawasan www.djpp.kemenkumham.go.id

hutan provinsi skala 1:250.000 dan/atau hasil tata batas yang telah dilaksanakan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemetaan kawasan hutan tingkat kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Berdasarkan penunjukan kawasan hutan dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan penataan batas kawasan hutan. (2) Penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Tata Batas. (3) Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. batas luar kawasan hutan; b. batas fungsi kawasan hutan; dan c. batas kawasan konservasi perairan. (4) Pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. (6) Pemasangan tanda batas dan pengukuran dalam tata batas kawasan hutan dilakukan oleh: a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan secara swakelola; atau b. rekanan pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran tanah dan pemetaan. (7) Kegiatan dalam pelaksanaan tata batas yang dilaksanakan oleh rekanan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari: a. pengukuran batas; b. pembuatan rintis batas; c. pembuatan lorong/parit batas; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pembuatan tanda batas; dan e. pemasangan tanda batas. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Penataan batas luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pembuatan peta trayek batas; b. pemancangan batas sementara; c. pengumuman hasil pemancangan batas sementara; d. inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga; e. berita acara pembahasan dan persetujuan hasil pemancangan batas sementara; f. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas; g. pemetaan hasil penataan batas; h. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan i. pelaporan kepada Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peta proyeksi batas kawasan hutan disusun melalui kegiatan proyeksi batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar dan citra satelit resolusi tinggi terkoreksi. (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peta Rupa Bumi INDONESIA; b. Peta Lingkungan Pantai INDONESIA; c. Peta Lingkungan Laut Nasional; atau d. Peta dasar lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (3) Peta proyeksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kepala Balai. (4) Berdasarkan peta proyeksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun konsep peta rencana trayek batas dengan memperhatikan: a. batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas; b. peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan; c. hak-hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan; d. permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang; dan e. areal yang berada di luar kawasan hutan yang masih berhutan dan/atau bertopografi berat yang memungkinkan dipertahankan sebagai kawasan hutan. (5) Untuk mendukung fakta hak-hak atas tanah, permukiman dan areal yang berada di luar kawasan hutan yang masih berhutan dan/atau bertopografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan data: a. citra satelit resolusi tinggi; b. citra satelit/peta penafsiran citra satelit; c. potret udara/penafsiran potret udara; d. peta tematik, misalnya peta penggunaan lahan; atau e. peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Peta proyeksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana areal yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan areal yang berada di luar kawasan hutan dan layak dijadikan kawasan hutan untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan.

(1) Berdasarkan konsep peta rencana trayek batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dilakukan pembahasan oleh Panitia Tata Batas. (2) Berdasarkan hasil pembahasan konsep peta rencana trayek batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai menyempurnakan peta tersebut menjadi peta rencana trayek batas. (3) Hasil kesepakatan rapat pembahasan peta rencana trayek batas oleh Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pembahasan dan pengesahan rencana trayek batas yang dilampiri dengan peta trayek batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas. (4) Berita acara dan peta trayek batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pelaksanaan tata batas sementara di lapangan. (5) Peta trayek batas dibuat pada seluruh kawasan hutan pada setiap kabupaten/kota.

(1) Berdasarkan berita acara pembahasan dan peta trayek batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Kepala Balai menyusun rencana kerja pelaksanaan tata batas. (2) Pemancangan batas sementara berdasarkan peta trayek batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada kegiatan penataan batas luar kawasan hutan. (3) Pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memastikan batas-batas hak-hak pihak ketiga di sepanjang trayek batas dan areal yang berada di luar kawasan hutan yang layak dijadikan kawasan hutan untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan. (4) Pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pengukuran batas sementara; b. pembuatan rintis batas; c. pemancangan tanda batas sementara; d. pengumuman hasil pemancangan batas sementara; e. inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga; f. rapat-rapat pembahasan; g. peninjauan lapangan terhadap hasil pemancangan batas sementara oleh Panitia Tata Batas; dan h. pelaporan pelaksanaan pemancangan batas sementara. (5) Pelaksanaan pemancangan batas sementara diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun anggaran terhitung mulai dari pembuatan trayek batas sampai diperolehnya kesimpulan rapat Panitia Tata Batas.

(1) Batas sementara yang telah diukur dan dipancang wajib diumumkan kepada masyarakat dan para pihak di sekitar trayek batas oleh pelaksana tata batas bersama-sama dengan kepala desa/kepala kelurahan atau nama lain yang sejenis. (2) Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara yang memuat informasi bahwa telah dilakukan pemancangan batas sementara dan rencana penyelesaian hak-hak pihak ketiga. (3) Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala desa/kepala kelurahan atau nama lain yang sejenis dan diketahui oleh Camat, serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Pengelola Kawasan Hutan.

(1) Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan hasil inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana tata batas yang diketahui oleh kepala desa/kepala kelurahan dan camat setempat. (3) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh pelaksana tata batas kepada Kepala Balai. (4) Laporan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang ditemui di lapangan dan upaya penyelesaian, analisis serta kesimpulan dan saran. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara serta Peta Hasil Penataan Batas Sementara serta Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara. (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Balai menyampaikan laporan hasil kegiatan pemancangan batas sementara kepada bupati/walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas dengan tembusan disampaikan kepada kepala instansi pengelola kawasan hutan.

(1) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), bupati/walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas melaksanakan rapat pembahasan Panitia Tata Batas dan peninjauan lapangan. (2) Hasil pembahasan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yaitu Ketua, Sekretaris, Kepala Balai dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta dilampiri notulen dan daftar hadir seluruh peserta rapat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada: a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan b. di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri.

(1) Pembuktian hak-hak pihak ketiga berupa hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan dan perubahannya berupa: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; dan e. hak pengelolaan. (2) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain berupa: a. hak eigendom, opstal, erfpacht. b. petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding INDONESIA; c. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau d. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UNDANG-UNDANG Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan klarifikasi pada instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Kepala Balai menyusun Peta Kerja Tata Batas Definitif. (2) Peta Kerja Tata Batas Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyempurnaan peta hasil kegiatan pemancangan batas sementara yang menggambarkan rencana posisi pal batas, tugu batas dan papan pengumuman yang akan dipasang di lapangan. (3) Berdasarkan Peta Kerja Tata Batas Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai menyusun pedoman/instruksi kerja pengukuran, pemasangan pal batas atau tugu batas dan papan pengumuman. (4) Deliniasi batas pada trayek yang masih berhutan dan tidak rawan perambahan dan areal yang berbatasan langsung dengan hak-hak pihak ketiga mengikuti deliniasi batas kawasan hutan dengan memperhatikan penunjukan kawasan hutan.

(1) Pemasangan tanda batas diutamakan pada trayek batas kawasan hutan yang rawan perambahan dan areal yang berbatasan langsung dengan hak-hak pihak ketiga. (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bagian kawasan hutan yang: a. berbatasan langsung dengan permukiman; b. berbatasan langsung dengan hak atas tanah pihak ketiga; c. berbatasan langsung dengan areal izin kegiatan/usaha; d. berbatasan langsung dengan jalan atau berpotongan dengan jalan; atau e. enclave dalam kawasan hutan. (3) Tugu batas yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menjadi kontrol dalam pemasangan pal batas selanjutnya. (4) Terhadap kawasan hutan yang telah ditata batas sebelumnya, pada beberapa titik di sepanjang batas kawasan hutan dilakukan pemasangan tugu batas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Pemasangan tugu batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada saat rekonstruksi batas kawasan hutan. (6) Lorong batas dibuat sesuai dengan skala prioritas baik teknis maupun ekonomi.

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pengukuran batas dan pemasangan tanda batas kawasan hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan pembuatan Peta Tata Batas skala minimal 1:25.000 yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas.

(1) Hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada Kepala Balai. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai menyampaikan laporan kepada bupati/walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas dengan tembusan disampaikan kepada kepala instansi pengelola kawasan hutan. (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Tata Batas melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan secara uji petik guna mengetahui kebenaran dan keberadaan fisik tata batas di lapangan. (4) Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Tata Batas menyepakati hasil pelaksanaan tata batas yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas yang dilampiri Peta Tata Batas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan: a. Foto copy Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan Hutan dan peta lampirannya; b. Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan trayek batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas; c. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Kawasan Hutan; d. Berita Acara Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Hutan; e. Dokumen pendukung antara lain:

1. foto copy surat bukti hak-hak pihak ketiga;
2. surat pernyataan penyerahan tanah untuk dijadikan kawasan hutan apabila berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat atau pemerintah setempat.

Pelaksanaan penataan batas fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan: a. pembuatan peta trayek batas; b. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas; c. pemetaan hasil penataan batas; d. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan e. pelaporan kepada Menteri.

(1) Peta trayek batas fungsi mengacu pada peta trayek batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Peta proyeksi batas fungsi kawasan hutan disusun melalui kegiatan proyeksi batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar. (3) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. peta Rupa Bumi INDONESIA (RBI); b. peta topografi; atau c. peta Joint Operation Graphics (JOG). (4) Konsep peta proyeksi batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala Balai. (5) Berdasarkan peta proyeksi batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Balai menyusun konsep peta rencana trayek batas fungsi dengan memperhatikan: a. batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas; b. peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan.

(1) Berdasarkan konsep peta rencana trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilakukan pembahasan oleh Panitia Tata Batas Fungsi. (2) Kepala Balai menyampaikan konsep peta rencana trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pengelola kawasan hutan. (3) Hasil kesepakatan rapat pembahasan konsep peta rencana trayek batas fungsi oleh Panitia Tata Batas Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pembahasan dan pengesahan rencana trayek batas fungsi yang dilampiri dengan Peta Trayek Batas Fungsi yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Fungsi. (4) Berita acara dan peta trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pelaksanaan tata batas di lapangan.

(1) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan peta trayek batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Kepala Balai menyusun peta kerja tata batas fungsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Peta kerja tata batas fungsi menggambarkan rencana posisi pal batas atau tugu batas dan papan pengumuman yang akan dipasang di lapangan. (3) Berdasarkan peta kerja tata batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Balai menyusun Pedoman/Instruksi Kerja Pemasangan pal batas atau tugu batas dan papan pengumuman sesuai dengan ketentuan teknis. (4) Berdasarkan Pedoman/Instruksi Kerja Pemasangan pal batas atau tugu batas dan papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengukuran batas fungsi dan pemasangan tanda batas fungsi.

(1) Pengukuran batas dan pemasangan tanda batas fungsi diutamakan pada bagian kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan areal izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan areal pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus. (2) Tanda batas fungsi kawasan hutan di lapangan pada wilayah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tugu batas.

Berdasarkan hasil pengukuran batas dan pemasangan tanda batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan pemetaan hasil penataan batas fungsi yang dituangkan dalam Peta Tata Batas skala minimal 1:25.000 yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan.

(1) Hasil pelaksanaan pengukuran batas fungsi dan pemasangan tanda batas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada Kepala Balai. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai menyampaikan laporan kepada bupati/walikota selaku Ketua Panitia Tata www.djpp.kemenkumham.go.id

Batas Fungsi dengan tembusan disampaikan kepada kepala instansi pengelola kawasan hutan. (3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Tata Batas Fungsi melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan secara uji petik guna mengetahui kebenaran dan keberadaan fisik tata batas di lapangan. (4) Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Tata Batas Fungsi menyepakati hasil pelaksanaan tata batas yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Fungsi yang dilampiri Peta Tata Batas Fungsi. (5) Berita Acara Tata Batas Fungsi dan Peta Tata Batas Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan: a. Foto copy Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; b. Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan trayek batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Fungsi; c. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Fungsi.

(1) Pemasangan tugu batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan pada kawasan hutan yang terindikasi tidak rawan perambahan dan tidak terdapat hak-hak pihak ketiga. (2) Tugu batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada posisi/letak sebagaimana pada deliniasi batas kawasan hutan pada peta penunjukan kawasan hutan yang dilengkapi dengan koordinat tertentu.

(1) Penulisan huruf dan nomor pal batas sebagai berikut : a. Pal batas yang membatasi kawasan hutan dengan areal bukan kawasan hutan (batas luar kawasan hutan) ditulis huruf B pada sisi pal yang menghadap ke arah luar kawasan hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pada sisi pal batas yang menghadap ke dalam kawasan hutan ditulis inisial singkatan huruf fungsi kawasan hutan yang bersangkutan sebagai berikut :

1. CA = Cagar Alam
2. SM = Suaka Margasatwa
3. TN = Taman Nasional
4. TWA = Taman Wisata Alam
5. THR = Taman Hutan Raya
6. TB = Taman Buru
7. HL = Hutan Lindung
8. HPT = Hutan Produksi Terbatas
9. HP = Hutan Produksi Tetap (2) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis penulisan inisial singkatan huruf dan penomoran tanda batas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Hasil tata batas diserahkan oleh Kepala Balai kepada kepala instansi pengelola kawasan hutan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Tata Batas. (2) Penyerahan hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunggu disahkannya Berita Acara Tata Batas. (3) Berdasarkan penyerahan hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi pengelola kawasan hutan bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas. (4) Salinan Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi dan pengelola kawasan hutan yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala Balai wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tata batas untuk setiap lokasi yang ditatabatas yang antara lain memuat: a. dasar pelaksanaan; b. tata waktu pelaksanaan; c. hasil pelaksanaan; dan d. permasalahan dan upaya pemecahannya. (2) Laporan pelaksanaan tata batas disampaikan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja mengkoordinasikan penelaahan Berita Acara Tata Batas dari aspek teknis dan yuridis. (2) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat melakukan uji petik untuk mengetahui kebenaran hasil tata batas. (3) Dalam hal Berita Acara dan peta lampirannya masih terdapat kesalahan dalam penyajian dan tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan Berita Acara dan peta lampirannya kepada Kepala Balai untuk diperbaiki. (4) Dalam hal Berita Acara dan peta lampirannya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja menyampaikan: a. Berita Acara Tata Batas yang belum temu gelang (partial) kepada Direktur Jenderal untuk disahkan; dan b. konsep Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan hasil tata batas temu gelang. (5) Dalam hal hasil tata batas belum temu gelang (partial) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja mengesahkan Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam rangka pemantauan pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya, Kepala Balai wajib membuat dan memetakan perkembangan pengukuhan kawasan hutan. (2) Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan provinsi, peta penunjukan kawasan hutan partial, serta peta hasil perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan secara partial; b. kawasan hutan yang belum ditatabatas; c. kawasan hutan yang telah ditatabatas; d. kawasan hutan yang telah ditatabatas dan disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan e. kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri. (3) Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dengan skala minimal 1:250.000. (4) Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan pada setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi.

(1) Kawasan hutan yang telah ditatabatas temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil tata batas luar dan/atau batas fungsi. (4) Penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi batas berupa: a. batas alam; b. batas pelepasan kawasan hutan; c. batas izin pemanfaatan hutan; d. batas izin penggunaan kawasan hutan; e. batas kawasan hutan dengan tujuan khusus; dan/atau f. batas administrasi pemerintahan. (5) Dalam hal batas administrasi pemerintahan yang dijadikan batas kawasan hutan mengalami perubahan, maka penetapan kawasan hutan menyesuaikan dengan perubahan batas administrasi pemerintahan. (6) Perubahan penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (7) Peta tata batas yang merupakan lampiran berita acara tata batas menjadi acuan dalam pembuatan peta penetapan dan untuk keperluan penentuan batas di lapangan digunakan peta tata batas yang merupakan lampiran berita acara tata batas.

(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil telaahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya konsep dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan penetapan kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri. (3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan penetapan kawasan hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengukuran batas dilakukan dengan menggunakan salah satu dan/atau kombinasi alat: a. Theodolite; b. Global Positioning System (GPS); c. Total Station (TS); d. Alat ukur lain yang memenuhi ketentuan teknis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Sekretaris Jenderal mendistribusikan

Keputusan Penetapan Kawasan Hutan dan peta lampiran kepada: a. Direktur Jenderal; b. Gubernur; c. Bupati/Walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas; d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan selaku Sekretaris Panitia Tata Batas; f. Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan; dan g. Kepala Balai. (2) Salinan keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan dapat diberikan kepada instansi-instansi lain yang terkait, setelah dilegalisasi oleh: a. Sekretaris Direktorat Jenderal, untuk instansi-instansi di pusat selain yang tersebut pada salinan Keputusan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Kepala instansi pengelola kawasan hutan, untuk instansi-instansi di wilayah/daerah kerjanya selain yang tersebut pada salinan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan. c. Kepala Balai, dalam hal instansi pengelola kawasan hutan belum terbentuk.

(1) Salinan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan kepada Arsip Nasional Republik INDONESIA dan unit kerja yang mengelola arsip Kementerian Kehutanan oleh Direktur Jenderal dan Arsip Daerah oleh Kepala Balai. (2) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Balai wajib mengelola dokumen hasil pengukuhan kawasan hutan berupa Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan beserta Petanya, Surat Keterangan atau Rekomendasi bagi kawasan hutan, dan dokumen-dokumen lain, menjadi satu berkas, diberi nomor agenda khusus sesuai ketentuan kearsipan. (3) Semua dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dengan rapi dan teratur dalam suatu lemari khusus dokumen pengukuhan kawasan hutan. (4) Untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kehilangan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib disimpan pada tempat yang aman dan diupayakan tahan api.

(1) Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan meliputi: a. pemeliharaan dan pengamanan rintis batas; b. pemeliharaan dan pengamanan pal batas; dan c. pemeliharaan dan pengamanan tanda batas lainnya. (2) Pemeliharaan dan pengamanan pal batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar pal batas dapat berfungsi sebagai acuan penentuan posisi batas kawasan hutan di lapangan.

Tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan berada pada: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Kepala Dinas Provinsi untuk batas hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan dan Taman Hutan Raya. b. Direksi Perum Perhutani untuk batas hutan lindung dan hutan produksi yang berada di wilayah kerjanya. c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk batas kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. d. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional untuk batas Taman Nasional. e. Kepala pengelola kawasan hutan untuk kawasan hutan dengan tujuan khusus.

(1) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan dilaksanakan secara berkala. (2) Tanda batas kawasan hutan di lapangan yang rusak dan/atau hilang diusulkan oleh pengelola kawasan hutan untuk dilakukan rekonstruksi batas. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Biaya pelaksanaan penataan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan yang berimpitan dengan areal kerja izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, atau batas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus dibebankan kepada pemegang izin/pemohon/pengelola. (3) Pemegang izin atau hak di luar kehutanan yang berada di areal penggunaan lain yang berbatasan dengan kawasan hutan untuk kepastian batas areal usahanya, pemegang izin atau hak dapat membiayai pelaksanaan tata batas hutan yang berimpit dengan kawasan hutan.

Biaya kegiatan pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan dibebankan kepada: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana Pemerintah pada Dinas Provinsi serta dana yang sah lainnya untuk batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a. b. Anggaran Perum Perhutani untuk batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b. c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber dana Pemerintah lainnya pada pengelola kawasan hutan untuk batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dan huruf d. d. Anggaran Pengelola Kawasan Hutan untuk batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e.

(1) Orientasi dan rekonstruksi batas dilakukan atas usulan instansi pengelola kawasan hutan. (2) Rekonstruksi batas didasarkan pada hasil orientasi batas dengan trayek mengacu pada peta hasil tata batas kawasan hutan yang akan direkonstruksi. (3) Dalam hal kawasan hutan yang telah ditatabatas atau disahkan atau ditetapkan mengalami perubahan fungsi maka dalam rekonstruksi batas dilakukan penggantian inisial dan nomor pal batas sesuai fungsi yang terakhir. (4) Hasil pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan. (5) Hasil pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dengan perubahan inisial dan nomor pal batas.

(1) Orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. (2) Rekonstruksi batas kawasan hutan dilaksanakan terhadap hasil penataan batas yang sudah berumur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rekonstruksi batas kawasan hutan dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka : a. hasil pelaksanaan penataan batas yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku, dan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. b. pemetaan kawasan hutan yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Terhadap hak atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang dalam peta register hutan, penunjukan parsial, Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH)/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pertanian/Kehutanan tentang penunjukan areal hutan di provinsi merupakan kawasan hutan, maka hak atas tanah dikeluarkan dari kawasan hutan atas beban biaya dari yang berkepentingan.

(1) Dalam hal kawasan hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) telah ditatabatas atau disahkan atau ditetapkan, namun dalam peta penunjukan kawasan hutan hasil paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan TGHK mengalami perubahan batas, maka dilakukan tata batas ulang. (2) Hasil tata batas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara tata batas yang di dalamnya memuat penghapusan batas sebelumnya. (3) Dalam hal tata batas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam berita acara tata batas belum memuat penghapusan tata batas sebelumnya maka hasil tata batas terdahulu dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal tata batas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, maka penentuan batas kawasan hutan di lapangan mengacu pada berita acara tata batas. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan tidak berlaku apabila telah terbit Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan provinsi hasil perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sejalan dengan proses revisi RTRWP.

(1) Batas kawasan hutan dinyatakan hapus dan tidak berlaku apabila dokumen Berita Acara Tata Batas dan/atau peta lampirannya tidak ditemukan, maka penentuan batas kawasan hutan didasarkan pada peta penunjukan kawasan hutan atau perubahannya dan dilakukan tata batas ulang. (2) Dalam hal Berita Acara Tata Batas kawasan hutan tidak ditemukan namun peta lampirannya ada, maka dilakukan rekonstruksi batas dan proses pembahasan ulang oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. (3) Dalam hal Berita Acara Tata Batas kawasan hutan belum ditandatangani seluruh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan/Panitia Tata Batas Fungsi atau instansi/dinas, maka penyelesaian Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dilakukan dengan membuat surat pernyataan persetujuan oleh anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan/Panitia Tata Batas Fungsi atau instansi/dinas yang belum menandatangani. (4) Dalam hal Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dan peta lampirannya berupa foto copy baik lengkap maupun tidak lengkap, maka dilakukan proses pembahasan ulang oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan/Panitia Tata Batas Fungsi.

Batas kawasan hutan dinyatakan hapus dan tidak berlaku apabila dalam Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan provinsi hasil perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sejalan dengan proses revisi RTRWP mengalami perubahan batas kawasan hutan, terdiri dari: a. dinyatakan sebagai bukan kawasan hutan; b. mengalami penambahan luas kawasan hutan; c. mengalami pengurangan luas kawasan hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal peta lampiran Berita Acara Tata Batas kawasan hutan tidak memenuhi syarat secara teknis dan yuridis yang dinyatakan dengan surat Direktur Jenderal, maka dilakukan tata batas ulang.

Dalam hal perubahan fungsi Kawasan hutan tidak mengubah letak/posisi batas maka hasil tata batas dinyatakan tetap berlaku dan pada saat rekonstruksi batas kawasan hutan dilakukan perubahan inisial tanda batas.

Kawasan hutan yang telah ditetapkan yang luasannya kecil sehingga secara teknis tidak dapat dipetakan dalam peta kawasan hutan (dan perairan) provinsi, dinyatakan tetap berlaku sebagai kawasan hutan dan dituliskan pada legenda peta atau dilukiskan pada inset peta atau dituliskan pada daftar lampiran Keputusan Menteri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini maka: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/KPTS-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996; b. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 333/Kpts-II/99 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan; c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan; dan d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id