Peraturan Menteri Nomor p-48-menhut-ii-201 Tahun 2013 tentang PEDOMAN REKLAMASI HUTAN PADA AREAL BENCANA ALAM

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas bencana alam.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

5. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

6. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.

7. Bencana alam adalah kejadian alam yang mengakibatkan perubahan bentang alam, sehingga terjadi penurunan kualitas hutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS, dinyatakan oleh yang berwenang.

8. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

10. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(1) Maksud disusunnya pedoman ini dalam rangka memberikan acuan dalam pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam bagi : a. Pemerintah; b. Pemerintah provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Pemerintah kabupaten/kota; d. Pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan; dan e. Para pihak terkait. (2) Tujuan penyusunan pedoman ini untuk mewujudkan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan ini meliputi : a. penetapan lokasi; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pembinaan dan pengendalian.

(1) Penyebab bencana alam dikelompokkan menjadi dua yaitu : a. alamiah; dan b. kelalaian. (2) Bencana alam yang bersifat alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. (3) Bencana alam yang bersifat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan oleh faktor manusia. (4) Faktor manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik atas pemegang hak pengelolaan, izin pemanfaatan hutan, atau bukan pemegang izin.

(1) Penentuan penyebab bencana alam dilakukan melalui identifikasi, observasi, dan verifikasi di lapangan. (2) Penentuan penyebab terjadinya bencana alam menjadi dasar dalam penunjukkan penanggung jawab kegiatan reklamasi hutan pada areal bencana alam. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk melaksanakan reklamasi hutan pada areal bencana alam, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Evaluasi.

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dinas provinsi/kabupaten/kota, unsur unit pelaksana teknis (UPT), dan Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan. (3) Tim Evaluasi bertugas MENETAPKAN lokasi dan menganalisis penyebab terjadinya bencana alam.

(1) Penetapan lokasi bertujuan untuk menentukan lokasi reklamasi hutan yang berada pada kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. (2) Penetapan lokasi dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data spasial dan numerik kawasan hutan yang terganggu. (3) Dalam hal penentuan lokasi reklamasi hutan yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan reklamasinya baru dilakukan apabila sumber bencana alamnya berasal dari dalam kawasan hutan. (4) Penetapan lokasi menjadi dasar dalam menentukan penyebab bencana alam.

(1) Reklamasi hutan pada areal bencana alam secara alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Penanggung jawab kegiatan reklamasi hutan pada areal bencana alam oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu : a. Pada kawasan hutan konservasi oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam/Balai Besar Taman Nasional/Balai Taman Nasional; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pada tahura oleh

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan; atau c. Pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan.

(1) Penanggung jawab kegiatan reklamasi hutan pada kawasan hutan yang dibebani hak/izin pemanfaatan hutan dilakukan oleh pemegang hak/izin pemanfaatan hutan;

(2) Kelalaian pemegang hak/izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dievaluasi oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dituangkan dalam berita acara; (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(1) Rancangan teknis disusun berdasarkan hasil analisis : a. kondisi biofisik; dan b. kondisi sosial ekonomi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain : a. topografi atau bentuk lahan; b. iklim; c. hidrologi; d. kesuburan tanah; e. kondisi vegetasi awal; dan f. vegetasi asli. (3) Kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain : a. demografi; b. sarana dan prasarana; c. aksesibilitas.

Rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain memuat : a. lokasi/site reklamasi hutan; b. jenis kegiatan reklamasi; c. luas atau volume setiap jenis kegiatan reklamasi; d. pola tanam (tahapan penanaman, jarak tanam, jenis tanaman dan lain-lain); e. kebutuhan bahan dan alat; f. kebutuhan tenaga kerja; g. kebutuhan biaya; h. tata waktu; i. peta rancangan penanaman (lay out tanaman); dan/atau j. gambar rancangan bangunan konservasi tanah.

(1) Kondisi biofisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebagai langkah awal untuk menentukan tahapan kegiatan penanaman; www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kegiatan penanaman dapat diawali prakondisi dengan menanam jenis tanaman pionir atau jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing species) sebelum dilakukan pengayaan dengan penanaman jenis tanaman asli setempat. (3) Jenis tanaman yang dipilih diarahkan pada penanaman jenis tanaman asli setempat, yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanahnya.

Proses penyusunan, penilaian dan pengesahan rancangan teknis yaitu : a. Pada kawasan hutan konservasi penyusunan dilaksanakan oleh BBKSDA/BKSDA/Balai Besar TN/Balai TN, dinilai oleh BPDAS dan disahkan oleh Kepala BBKSDA/BKSDA/Balai Besar TN/ Balai TN; b. Pada Tahura, penyusunan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, dinilai oleh BPDAS dan disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan; c. Pada kawasan hutan yang dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan, disusun oleh pemegang hak, dinilai oleh BPDAS dan disahkan oleh pemegang hak.

Pelaksanaan reklamasi hutan akibat bencana alam meliputi 3 tahap, yaitu: a. penataan lahan; b. revegetasi; c. pemeliharaan tanaman.

(1) Penataan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a pada areal bencana alam dilakukan apabila diperlukan hingga mencapai kondisi lahan yang stabil dan aman.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penataan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi topografi, jenis tanah dan iklim setempat, meliputi : a. pengaturan bentuk lereng; b. pengaturan saluran air.

(1) Pengaturan bentuk lereng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan air limpasan (run off), erosi dan sedimentasi serta longsor; (2) Bentuk lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangan terlalu tinggi atau terjal dan dibentuk berteras-teras, tinggi dan kemiringan lereng dimaksud tergantung kepada sifat tekstur dan struktur tanah serta curah hujan.

(1) Pengaturan saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mengatur air agar mengalir pada tempat tertentu dan dapat mengurangi kerusakan lahan; (2) Jumlah dan kerapatan serta bentuk saluran air tergantung pada bentuk lahan (topografi), jenis tanah, curah hujan dan luas areal yang akan direklamasi.

Revegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan : a. persiapan lapangan; b. persemaian dan/atau pengadaan bibit; c. pelaksanaan penanaman; dan d. pemeliharaan tanaman.

Kegiatan persiapan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi pekerjaan : a. pembersihan lahan; b. pengolahan tanah; dan c. perbaikan kesuburan tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pekerjaan pembersihan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dari material sisa bencana alam dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada tanaman.

Pekerjaan pengolahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan agar tanah menjadi gembur sehingga perakaran tanaman dapat dengan mudah menembus tanah dan mendapat unsur hara yang diperlukan dengan baik, sehingga pertumbuhan tanaman dapat sesuai dengan yang diinginkan.

Pekerjaan perbaikan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dimaksudkan agar kualitas tanah yang kurang subur bagi pertumbuhan tanaman mendapat perlakuan khusus antara lain: penggunaan mulsa, jerami dan bahan organik serta pemupukan.

(1) Dalam hal persemaian, bibit yang dibutuhkan untuk melakukan revegetasi harus dipenuhi melalui persemaian dan/atau pengadaan bibit; (2) Ketentuan pelaksanaan kegiatan persemaian dan/atau pengadaan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan kegiatan pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi : a. pengaturan arah larikan tanaman; b. pemasangan ajir; c. distribusi bibit; d. pembuatan lubang tanaman; dan e. penanaman.

Tahapan penanaman dilakukan dengan cara antara lain : a. Untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, tahap pertama dilakukan penanaman tanaman penutup (cover crop). b. Setelah tanaman penutup (cover crop) tumbuh, pada lokasi tertentu harus diawali prakondisi dengan menanam jenis tanaman pionir atau jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing species) dengan tujuan www.djpp.kemenkumham.go.id

agar penutupan lahan dan pengkayaan unsur hara tanah dapat dicapai dengan cepat. c. Setelah tanaman pionir berumur antara 2 – 3 tahun dilakukan pengkayaan melalui penanaman jenis asli setempat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi yang pada umumnya memerlukan naungan pada awal penanamannya.

Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan tanaman sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keadaan optimum bagi pertumbuhan tanaman. (2) Kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi: penyulaman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pencegahan terhadap kebakaran hutan dan penggembalaan liar.

(1) Pemantauan dan bimbingan teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Eselon I Kementerian Kehutanan lainnya sesuai dengan kewenangannya; (2) Pemantauan dan bimbingan teknis dilaksanakan secara periodik.

(1) Pelaksana kegiatan reklamasi hutan pada areal bencana alam wajib membuat laporan triwulan dan tahunan; (2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan, Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam/Taman Nasional, Kepala BPDAS dan instansi terkait.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Reklamasi hutan pada areal bencana alam menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan hutan sesuai dengan kewenangannya; (2) Dana penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : a. APBN; b. APBD; c. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id