Peraturan Menteri Nomor p-46-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang METODE DAN MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1 Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2 Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil, adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan. 3 Penyuluh kehutanan swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. 4 Penyuluh kehutanan swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh kehutanan. 5 Metode penyuluhan kehutanan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kehutanan. 6 Materi penyuluhan kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam bentuk informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. 7 Institusi penyelenggara penyuluhan kehutanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan kehutanan. 8 Sasaran penyuluhan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) serta sasaran antara. 9 Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan antara lain petani hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, www.djpp.kemenkumham.go.id

pembudi daya ikan, penangkar flora dan fauna, beserta keluarga intinya. 10 Pelaku usaha adalah perorangan warganegara INDONESIA atau korporasi yang dibentuk menurut hukum INDONESIA yang mengelola usaha kehutanan. 11 Sasaran antara adalah pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan, generasi muda dan tokoh masyarakat. 12 Kepala Badan adalah pimpinan lembaga yang membidangi penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan di tingkat Pusat. 13 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan P2SDM Kehutanan adalah lembaga yang membidangi penyuluhan Kehutanan di tingkat Pusat.

(1) Metode dan materi penyuluhan kehutanan dimaksudkan sebagai acuan bagi institusi penyelenggara penyuluhan dan penyuluh kehutanan untuk menyiapkan dan memilih metode dan materi yang sesuai, efektif dan efisien. (2) Tujuan metode penyuluhan kehutanan adalah agar penyuluh kehutanan dapat menyampaikan materi penyuluhan secara profesional melalui berbagai cara penyampaian, sehingga mudah diterima oleh sasaran penyuluhan kehutanan. (3) Tujuan materi penyuluhan kehutanan adalah menyediakan bahan penyuluhan kehutanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan kehutanan.

(1) Metode penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip: a. mampu mendorong tumbuhnya swakarsa, swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; b. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga; d. menjamin keberlanjutan kegiatan dan usaha; dan e. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan. (2) Dalam pelaksanaannya, metode penyuluhan kehutanan dibuat menarik, mengikutsertakan pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara.

Metode penyuluhan kehutanan dikelompokan berdasarkan: a. tujuan penyuluhan kehutanan; b. jumlah sasaran; c. media yang digunakan; dan d. teknik komunikasi.

(1) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan tujuan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. mengembangkan kreativitas dan inovasi; b. mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan; c. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial; d. mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan; dan e. menyebarkan informasi. (2) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui: a. temu wicara, dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan kehutanan; b. temu lapang, pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh kehutanan dan/atau peneliti/ahli kehutanan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan kehutanan dan/atau teknologi yang sudah diterapkan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. temu karya, pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanan; d. temu usaha, pertemuan antar pelaku utama dengan pelaku usaha dibidang industri kehutanan agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasamanformasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanantuk mend; e. temu teknologi, pertemuan antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan pembangunan kehutanan; f. jambore penyuluh kehutanan, pertemuan para penyuluh yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, informasi, pentas budaya, untuk menggali masalah-masalah penyuluhan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya; g. lomba, suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan persaingan yang sehat antar pelaku utama untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal; h. lokakarya, suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; i. pemberian penghargaan, diberikan kepada pelaku utama terbaik 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) untuk setiap kategori dan harapan. (3) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui: a. rembug tingkat desa, pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat desa untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja serta pemecahan masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya; b. rembug tingkat kabupaten/kota, pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota, untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat kabupaten/kota; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. rembug tingkat provinsi, pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi, untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, dan menyusun kepengurusan tingkat provinsi serta membahas masalah umum pembangunan kehutanan tingkat provinsi; d. rembug tingkat nasional, pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi dengan pejabat pemerintah lingkup kementerian kehutanan, dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, dan menyusun kepengurusan tingkat nasional serta membahas masalah umum pembangunan kehutanan tingkat nasional. (4) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui: a. sarasehan, forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaksnaan program pembangunan kehutanan; b. diskusi/dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pengertian yang lebih tepat mengenai suatu masalah; c. seminar, merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu atau beberapa pembicaraan dengan makalah atau kertas kerja masing-masing serta biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah; d. workshop/lokakarya, sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya; e. pelatihan, suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. (5) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui: a. kunjungan rumah/tempat usaha, kunjungan terencana oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan/atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan; c. pelatihan, suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi; d. studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbangan dari kasus yang sama atau serupa di lain tempat; e. widyawisata, perjalanan ke luar dalam rangka kunjungan studi secara berombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan; f. demonstrasi, peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada pelaku utama dan pelaku usaha; g. magang, proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja di tempat usaha kehutanan pelaku utama yang berhasil; h. sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan di luar ruangan dengan dipandu pengajar/pemandu. (6) Metode penyuluhan kehutanan dengan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui: a. kampanye, suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu; b. pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukan model, contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat tertentu; c. dialog interaktif, karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih dan bersifat saling melakukan interaksi; d. siaran radio/televisi, penyiaran acara melalui radio atau televisi; e. cybernet/cyber extension, penyiaran dan/atau interaksi melalui internet; f. pemutaran film/video, penyuluhan dengan menggunakan alat film/video yang bersifat visual dan masal, serta menggambarkan proses suatu kegiatan; g. penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, merupakan penyebaran menggunakan brosur/folder/leaflet dan majalah yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu; h. pemasangan poster/spanduk, merupakan penyebaran menggunakan gambar dan sedikit kata-kata yang dicetak dan www.djpp.kemenkumham.go.id

ditempelkan pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar suatu ruangan.

(1) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi : a. perorangan; b. kelompok; c. masal. (2) Jumlah sasaran perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara: a. kunjungan rumah/lokasi usaha; b. surat menyurat; c. hubungan telepon. (3) Jumlah sasaran kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: a. diskusi; b. karyawisata; c. kursus tani; d. pertemuan kelompok. (4) Jumlah sasaran masal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara: a. sosialisasi; b. kampanye; c. pemasangan poster/spanduk; d. siaran radio; e. siaran televisi; f. temu karya.

(1) Metode Penyuluhan Kehutanan berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. media verbal/lisan; b. media cetak; c. media terproyeksi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Media verbal/lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan cara: a. tatap muka; b. lewat telepon; c. radio; d. televisi. (3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, seperti: a. gambar; b. foto; c. selebaran; d. poster; e. leaflet; f. booklet; g. folder; h. baleho; i. koran; j. tabloid; dan/atau k. majalah. (4) Media terproyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan, seperti: a. film; b. slide; c. cyber-net; d. multimedia message service (MMS); e. running text.

(1) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan teknik komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. komunikasi langsung; b. komunikasi tidak langsung. (2) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan penyuluh www.djpp.kemenkumham.go.id

dapat berkomunikasi secara langsung untuk memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. (3) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui: a. telepon; b. diskusi; c. dialog. (4) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara orang lain, melalui surat atau media lain yang tidak memungkinkan penyuluh untuk dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat. (5) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui: a. pemasangan poster; b. penyebaran brosur/leaflet/booklet/folder/majalah; c. siaran radio; d. tayangan televisi; e. pemutaran slide; f. pemutaran film; g. pertunjukan seni budaya masyarakat.

Metode penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipilih berdasarkan pertimbangan : a. faktor bio fisik sasaran, antara lain:

1. agroklimat;

2. topografi;

3. potensi sumber daya alam;

4. aksesibilitas. b. faktor sosial ekonomi sasaran, antara lain:

5. demografi;

6. tingkat pendapatan masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id

7. mata pencaharian;

8. status sosial;

9. budaya;

10. tingkat pendidikan dan pengetahuan; c. Faktor level kompetensi penyuluh kehutanan, antara lain:

11. fasilitator;

12. supervisor; atau 3) advisor.

(1) Materi penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip: a. telah terbukti kebenarannya baik melalui analisis oleh para ahli maupun telah teruji; b. mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara; c. disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara; d. bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara; e. merupakan teknologi yang dianjurkan yang disesuaikan kondisi setempat, kemampuan pembiayaan dan sarana prasarana yang tersedia. (2) Materi penyuluhan selain harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan program Pemerintah serta menunjang kegiatan peningkatan usaha di bidang kehutanan.

(1) Substansi materi penyuluhan kehutanan berupa materi kegiatan pengelolaan hutan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Substansi materi penyuluhan kehutanan berupa kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, meliputi: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; c. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam. (3) Materi penyuluhan terkait tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain: a. pemetaan sederhana secara partisipatif; b. mengenal tata batas kawasan hutan; c. penataan kawasan hutan. (4) Materi penyuluhan terkait pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain: a. pemanfaatan hasil hutan kayu; b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (resin, lebah madu, getah- getahan, rotan, bambu, dan lain-lain); c. pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam (ekowisata- ekotourism); d. izin pinjam pakai kawasan hutan; e. teknologi mikrohidro; f. sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK); g. sistem pengelolaan hutan lestari (SPHL)/sustainable forest management (SFM); h. teknik sederhana mengukur volume kayu; i. teknik silvikultur; j. pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation/REDD+). (5) Materi penyuluhan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain: a. pembibitan; b. penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman kehutanan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pola rehabilitasi; d. konservasi tanah dan air; e. wanatani, wanaternak, wanamina; f. rehabilitasi kawasan mangrove; g. hutan kemasyarakatan; h. hutan desa; i. pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). (6) Materi penyuluhan terkait perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain: a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; b. model desa konservasi (MDK); c. pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar; d. jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; e. fungsi kawasan konservasi.

(1) Unsur materi penyuluhan kehutanan, meliputi: a. pengembangan sumber daya manusia; b. peningkatan modal sosial budaya; c. ilmu pengetahuan dan teknologi; d. informasi; e. ekonomi; f. manajemen; g. hukum; dan/atau h. pelestarian lingkungan. (2) Materi tentang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kepribadian yang mandiri. (3) Materi tentang peningkatan modal sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk mengembangkan kondisi sosial dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat setempat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan melalui pembentukan kelompok, gabungan kelompok/asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal dan akses informasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dan usaha bidang kehutanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kearifan lokal. (5) Materi tentang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d meliputi pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman atau instruksi, kebijakan, inovasi, teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi-informasi lain yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelompok sasaran antara. (6) Materi tentang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain, modal, sarana produksi, akses potensi sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses informasi pasar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (7) Materi tentang manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir f antara lain untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha menuju kemandirian masyarakat. (8) Materi tentang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g antara lain pemberian informasi tentang peraturan perundang- undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan. (9) Materi tentang pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir h berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat.

(1) Materi peyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu merupakan materi yang berisi tentang teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat. (2) Materi peyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kegiatan eksplorasi, pemanfaatan invasive alien species (IAS), mikroba, materi genetik import, hasil rekayasa genetik dan biodiversity lainnya yang belum pernah dimanfaatkan serta penerapan teknologi pengendalian hama penyakit. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

Pemilihan materi penyuluhan kehutanan didasarkan pada beberapa faktor, yaitu : a. keadaan wilayah sasaran; b. kebijakan dan program pemerintah; c. keadaan sosial ekonomi dan budaya; dan/atau d. keadaan perilaku, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sasaran.

(1) Materi penyuluhan kehutanan disajikan dalam bentuk: a. media cetak; dan/atau b. media elektronik. (2) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi leaflet, booklet, buku, folder, poster, baliho. (3) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi radio spot, film, tayangan televisi, sandiwara radio, iklan layanan masyarakat, cyber extention.

Materi penyuluhan kehutanan disusun oleh institusi penyelenggara penyuluhan kehutanan dan/atau penyuluh kehutanan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyuluh kehutanan dalam menyampaikan materi penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dapat memilih dan MENETAPKAN metode penyuluhan yang paling tepat untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada kelompok sasaran penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan yang telah disahkan dan rencana kerja tahunan yang telah disusun.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id